Amandemen UUD 1945 merupakan rekomendasi dari MPR periode 2014-2019.
Juru bicara Fraksi Gerindra di MPR Andre Rosiade mengatakan partainya sampai saat ini belum menerima undangan rapat lanjutan, untuk membahas rekomendasi fraksi MPR periode 2014-2019 tersebut.
Menurut Andre, saat ini partainya masih menunggu diskusi bersama antarfraksi, sebelum menentukan sikap soal wacana mengegolkan GBHN melalui Amandemen UUD 1945.
"Terus terang saya belum tahu. Itu kan domain fraksi MPR Partai Gerindra, biar fraksi Partai Gerindra saja secara resmi langkah-langkahnya apa. Karena belum ada rapat lanjutan. Tentu nanti pimpinan MPR yang baru, akan segera mengundang masing-masing fraksi MPR RI untuk mendiskusikan rekomendasi dari periode lalu untuk dibahas soal amandemen dan GBHN. Belum ada pembahasan lanjutan sama sekali," ucap Andre Rosiade di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019).
Baca juga:
Anggota MPR Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade menyatakan tegas, bahwa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto jelas menolak isi amandemen yang berkaitan dengan pemilihan presiden lewat MPR.
Saat ini, kata Andre, partainya juga belum melakukan pembicaraan khusus dengan fraksi partai lain di MPR, lantaran DPR periode baru masa jabatan 2019-2024 masih sibuk dengan pemilihan alat kelengkapan dewan (AKD).
"Kalau kami jelas berpegang pada kebijakan Pak Prabowo dari awal. Amandemen UUD tentang pemilihan presiden secara langsung itu sikap final Partai Gerindra. Saat ini belum ada rapat, kalau kita diundang ya seluruh fraksi akan menyampaikan (pandangannya)," ujar Andre.
Sebelumnya, pimpinan MPR RI Periode 2014-2019, sepakat merekomendasikan pimpinan MPR periode yang baru, untuk membahas kelanjutan wacana Amandemen UUD 1945 soal menghidupkan kembali GBHN.
Salah satu inisiator Amandemen UU 1945 dari PDIP, Ahmad Basarah meyakini wacana GBHN tidak akan membatasi demokrasi, malah justru bisa mensinkronisasikan seluruh kegiatan pembangunan mulai dari Eksekutif hingga ke kepala daerah.
Baca juga:
-
Ingin Ganti Sistem Pemilu, Ical Dorong Golkar-Setnov Amandemen Konstitusi
-
Pengamat: Amandemen UUD 1945 Soal Pilpres, Picu Kerusuhan Politik
Editor: Agus Luqman
"Kita terus mendesak ya di masa pemerintahan Jokowi yang masih tersisa satu tahun ini ya supaya reforma agraria itu dituntaskan"
Latih mental tangkal revenge spending
"Kraton sedang berusaha untuk mengembalikan rohnya Sekaten."
Menurut Anggota Komisi Pertanian DPR Luluk Nur Hamidah, sudah saatnya pemerintah memandang kerja petani sebagai aktivitas penuh risiko.
Kurangnya petani memiliki hak atas tanah membuat mereka hanya banyak menjadi petani gurem saja.
Dampak asap gas air mata membuat Kepala SMP Negeri 22 Galang, seorang guru dan 10 siswa dilarikan ke fasilitas kesehatan.
Presiden Jokowi miliki data lengkap partai politik dan perkara Ranperpres PKUB yang dinilai masih diskriminatif.
Baja Amin menggantikan peran Tim 8.
Sempat diguyur hujan beberapa hari terakhir.
"Memberikan pendanaan FIFA Forward yang terbesar di Asia Tenggara, sebesar tadi juga disampaikan 85,6 miliar rupiah kepada PSSI"
"Tidak hanya juara di Asia Tenggara tetapi akan segera mendunia,”
Pelaku UMKM makanan dan minuman terpaksa menaikan harga atau mengubah ukuran untuk menutupi biaya produksi. Harga rata-rata gula konsumsi di tingkat pedagang grosir sebesar Rp13.970 per kg.
Saat angka jumlah partisipasi pemilih dapat ditingkatkan, maka hal tersebut dapat menjadi angin segar bagi kemajuan demokrasi di Indonesia.
Setiap akhir tahun harga beras selalu mengalami kenaikan, apalagi di tahun ini dipengaruhi oleh fenomena kemarau panjang El Nino.
Selama ini proyek-proyek pembangunan yang dilakukan pemerintah kerap menimbulkan konflik yang juga pasti berdampak kepada perempuan dan anak.
Pengawasan ASN masih lemah.
Jokowi menyebut persemaian ini sudah hampir selesai seluruhnya.
"Menitipkan kepada saya untuk agenda misalnya persatuan NKRI, ideologi bangsa, sehingga masukan-masukan beliau menjadi modal kita untuk lebih lanjut di Pilpres yang akan datang," kata Cak Imin 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tengah mempertimbangkan langkah gugatan perdata terhadap perusahaan atau korporasi pelanggar pencemaran udara.
"Bahkan cabai harganya juga turun, kemudian bawang putih harganya juga turun, bawang merah harganya juga turun. Yang masih belum turun, beras,” ujar Jokowi 
