BERITA

Ekonomi Syariah, Wapres Minta Menkeu Percepat Pertumbuhan

""Sedang dipikirkan bagaimana mengakselerasi ekonomi Islam syariah, dari sisi program-program kerja baik itu dari sisi ekonomi riil seperti industri halal, sampai dengan industri keuangan.""

KBR, Jakarta-  Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan Wakil Presiden, Maruf Amin ingin percepatan pertumbuhan ekonomi syariah pada periode saat ini. Upaya percepatan itu menurut Sri dimulai dari pembenahan sektor ekonomi riil seperti perbankkan hingga usaha yang melibatkan dunia pendidikan.

“Arahan dari beliau serta rencana-rencana langkah-langkah ke depan beliau juga menyampaikan bahwa sedang dipikirkan bagaimana mengakselerasi ekonomi Islam syariah, dari sisi program-program kerja baik itu dari sisi ekonomi riil seperti industri halal, sampai dengan industri keuangan. Perbankkan, asuransi, capital market dan juga dari sisi akademi.” Ujar Sri di kantor Wapres, Rabu (30/10/2019).

Menurut Sri Mulyani, untuk mengupayakan percepatan ekonomi tersebut maka dirinya ditunjuk sebagai ketua forum ikatan ahli ekonomi Islam Indonesia (IAEI). Ia juga mengatakan pertemuannya hari ini dengan Wapres, selain membicarakan strategi ekonomi untuk juga menyerahkan draf kepengurusan dari IAEI.

“Kami lapor ke bapak Wapres, yang secara struktural beliau memberi pengarahan. Sehingga kita menyerahkan draf kepengurusan untuk ke depan.” Ujar Sri.

Sebelumnya Menteri Keuangan, Sri Mulyani terpilih sebagai ketua IAEI periode 2019-2023. Ia mengatakan tantangan terbesar saat ini adalah memajukan kesejahteraan dan ekonomi syariat di negara dengan mayoritas Islam.

PR Menkeu

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menyatakan, ada beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, memimpin periode kedua Kementerian Keuangan, lima tahun ke depan.

Bhima menyebut persoalan utang masih menjadi pekerjaan rumah terbesar Sri Mulyani. Ia meminta Sri Mulyani berani mengevaluasi utang, karena jika tak hati-hati soal utang justru dapat membebani negara.

"Jadi utang itu bukan sekadar rasionya dijaga di bawah 60 persen sesuai undang-undang keuangan negara 2003, yang paling penting bukan rasio utang tapi indikator-indikator membayar utang salah satunya adalah debt to service ratio (DSR). Jadi pada awal Pak Jokowi menjabat itu DSR kita masih di bawah 25 persen, nah sekarang DSR terakhir di kuartal kedua itu 31 persen lebih," kata Bhima saat dihubungi KBR (22/10/19).

Bhima Yudhistira menambahkan, utang yang meningkat tak seiring dengan penerimaan ekspor, karena rasio utang juga semakin tinggi.

Ia juga menyoroti terkait penggunaan utang yang kurang hati-hati. Alih-alih untuk infrastruktur, kata Bhima, utang malah banyak digunakan untuk belanja barang, dan belanja pegawai. Dari jumlah utang itu, hanya sedikit yang digunakan untuk belanja modal kementerian/Lembaga.

"Utang yang meningkat rata-rata utang pemerintah setiap tahunnya 11,7 persen itu enggak ada korelasinya dengan aktivitas belanja di APBN dan pertumbuhan ekonomi kita yang hanya 5 persen," tambah Bhima.

Selain utang, pekerjaan rumah Sri Mulyani lainnya adalah meningkatkan rasio pajak yang saat ini belum menerima kenaikan yang signifikan dan baru mencapai 11 persen.

"Mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara Asean lainnya yang rasio pajaknya sudah mencapai 15 persen," katanya.

Editor: Rony Sitanggang

• Kabinet Jokowi-Amin
• INDEF
• Kabinet 2019-2024
• Sri Mulyani
• Utang Negara
• Menteri Keuangan
• Kabinet Kerja II
• maruf amin