BERITA

Alasan Jokowi Izinkan Tiga Menterinya Tetap Pimpin Partai

Alasan Jokowi Izinkan Tiga Menterinya Tetap Pimpin Partai

KBR, Jakarta-   Presiden Joko Widodo mengizinkan tiga menterinya pada Kabinet Indonesia Maju rangkap jabatan sebagai pimpinan partai politik. Padahal, Jokowi mewajibkan setiap menterinya meneken pakta integritas, termasuk memuat pasal tidak tersandung kasus pidana, tidak rangkap jabatan, dan tidak berkewarganegaraan ganda.

Ketiga menteri rangkap jabatan tersebut adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga Ketua Umum Golkar, dan Plt Ketua Umum PPP Suharso Manoarfa.

"Dari pengalaman lima tahun kemarin, baik ketua maupun yang bukan ketua partai, saya lihat yang paling penting adalah bisa bagi waktu dan tenyata juga tidak ada masalah. Pengalaman itulah kita memutuskan bahwa baik Ketum parpol maupun di struktur partai bisa ikut," kata Jokowi di Istana Merdeka, Rabu (23/10/2019).


Jokowi meyakini, kinerja para menterinya tak akan terganggu meski menjabat pimpinan partai. Ia memastikan para menterinya akan langsung bekerja setelah dilantik hari ini.  Airlangga, Prabowo, dan Suharso, juga telah menyatakan tak akan melepaskan jabatannya di partai sepanjang tak dilarang Jokowi. Airlangga bahkan maju dalam bursa ketua umum Golkar, yang akan digelar akhir tahun ini.


Menteri dengan jabatan ketua umum partai telah ada pada periode pertama pemerintahan Jokowi. Saat itu, Airlangga diangkat menteri menteri perindustrian tanpa perlu meninggalkan jabatannya di Partai Golkar.  



Berikut adalah daftar menteri Kabinet Indonesia Maju:


  1. Menko Politik Hukum dan Keamanan: Mahfud MD

  2. Menko Perekonomian: Airlangga Hartarto

  3. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Muhadjir Effendy

  4. Menko Kemaritiman dan Investasi: Luhut B Pandjaitan

  5. Menteri Pertahanan: Prabowo Subianto

  6. Menteri Sekretaris Negara: Pratikno

  7. Menteri Dalam Negeri: Tito Karnavian

  8. Menteri Luar Negeri: Retno Marsudi

  9. Menteri Agama: Fachrul Razi

  10. Menteri Hukum dan HAM: Yasonna Laoly

  11. Menteri Keuangan: Sri Mulyani

  12. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Nadiem Makarim

  13. Menteri Kesehatan: Terawan Agus Putranto

  14. Menteri Sosial: Juliari Batubara

  15. Menteri Tenaga Kerja: Ida Fauziyah

  16. Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita

  17. Menteri Perdagangan: Agus Suparmanto

  18. Menteri ESDM: Arifin Tasrief

  19. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Basuki Hadimuljono

  20. Menteri Perhubungan: Budi Karya Sumadi

  21. Menteri Komunikasi dan Informatika: Johnny G Plate

  22. Menteri Pertanian: Syahrul Yasin Limpo

  23. Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup : Siti Nurbaya Bakar

  24. Menteri Kelautan dan Perikanan: Edhy Prabowo

  25. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Abdul Halim Iskandar

  26. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN: Sofyan Djalil

  27. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas: Suharso Monoarfa

  28. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Tjahjo Kumolo

  29. Menteri BUMN: Erick Thohir

  30. Menteri Koperasi dan UKM: Teten Masduki

  31. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Wishnutama

  32. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: I Gusti Ayu Bintang Darmawati

  33. Menteris Riset dan Teknologi : Bambang Permadi Sormantri Brodjonegoro

  34. Menteri Pemuda dan Olahraga: Zainudin Amali


Pejabat negara setingkat menteri:

  1. Kepala Staf Kepresidenan: Moeldoko

  2. Sekretaris Kabinet: Pramono Anung

  3. Kepala BKPM : Bahlil Lahadalia

  4. Jaksa Agung: ST Burhanudin

Presiden Joko Widodo memberikan tujuh pesan untuk para menteri Kabinet Indonesia Maju, yang ia umumkan hari ini. Jokowi mengatakan, semua menteri dan pejabat setingkat menteri harus langsung bekerja setelah dilantik.

Ia lantas mengingatkan ancaman pemecatan untuk menteri yang dianggap tidak becus bekerja. Selain itu, Jokowi juga ingin para menteri memastikan kasus korupsi tak terjadi di pemerintahan.

"Jangan korupsi. Yang pertama, menciptakan sistem yang menutup celah korupsi. Kedua, tidak ada ada visi-misi menteri, yang ada adalah visi-misi presiden dan wakil presiden. Ketiga, kita semuanya harus kerja cepat, kerja keras, dan kerja yang produktif. Keempat, jangan terjebak pada rutinitas yang monoton," kata Jokowi di Istana Merdeka, Rabu (23/10/2019).


Editor: Rony Sitanggang

  • Kabinet Jokowi-Amin
  • #ReformasiDikorupsi
  • kabinet indonesia maju
  • Prabowo Subianto

Komentar (0)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!