Yang Dibicarakan Presiden Jokowi Saat Bertemu Wakil PM Malaysia

"Presiden Joko Widodo membicarakan pelbagai isu saat bertemu Wakil Perdana Menteri malaysia Datuk Seri Wan Azizah, di Istana Bogor."

KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo membicarakan pelbagai isu saat bertemu Wakil Perdana Menteri malaysia Datuk Seri Wan Azizah, di Istana Bogor pada Selasa (9/10/2018). Hal tersebut diungkapkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, yang mendampingi Jokowi saat pertemuan.

Retno mengatakan, isu pertama yang dibahas keduanya adalah soal perlindungan tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Menurutnya, Jokowi menitipkan para TKI kepada Azizah agar menjamin seluruh hak buruh migran Indonesia di negara itu terpenuhi.

"Dalam hal ini presiden menyampaikan kasus terakhir, yang terjadi pada dua warga negara Indonesia yang bekerja pada kapal ikan Malaysia, yang diculik di perairan Sabah," kata Retno di kompleks Istana Bogor, Selasa (9/10/2018).

"Oleh karena itu, presiden meminta perhatian otoritas Malaysia untuk meningkatkan kerja sama di dalam menjaga keamanan dalam perairan laut di wilayah masing-masing," tambah Retno.

Menanggapi permintaan Jokowi, menurut Retno, Azizah mencatatnya dengan baik dan berjanji segera membahasnya di Malaysia. Azizah sempat berkata, saat ini di negaranya memang sedang dibahas strategi pengamanan laut. Seperti, menyiapkan kapal patroli yang lebih besar dan canggih untuk menjaga perairan Malaysia.

Permintaan lain terkait ketenagakerjaan yakni, permintaan Indonesia agar Malaysia memperpanjang masa deportasi TKI ilegal. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid mengatakan, pemerintah ingin agar Malaysia meringankan proses deportasi. Salah satunya, dengan menanggung biaya deportasi.

"Permintaan perpanjangan voluntary deportation atau deportasi sukarela. Sebagaimana kita ketahui, sampai saat ini masih banyak tenaga kerja indonesia yang ilegal atau over stay yang ada di Malaysia," terang Nusron.

"Nah, kita minta keringanan, supaya kebijakan ini diekstensifikasi, supaya kita ada kesempatan untuk konsolidasi kepada teman-teman pekerja migran kita," sambungnya lagi.

Baca juga:

• Indonesia Minta Malaysia Kebut MoU Perlindungan TKI 
  
• Presiden Jokowi Minta Malaysia Perbaiki Program Pemutihan TKI Ilegal 
  

Nusron menjelaskan, sebelumnya pemerintah Malaysia mendeportasi TKI ilegal dengan memulangkan ke Indonesia melalui Batam. Namun, kebijakan ini dihapus pada 31 Agustus 2018. Alhasil, TKI pun harus membiayai sendiri kepulangan mereka. Selain itu, TKI juga diwajibkan membayar pajak sebelum kembali ke Indonesia.

Menurut Nusron, kebijakan itu bukan saja dianggap tergesa-gesa melainkan juga memberatkan para TKI. Soal ini, kata dia, Azizah belum memberikan respons. Meski begitu, Azizah berkata bakal membicarakan isu tersebut sepulangnya ke Malaysia.

Pembahasan lain, mengenai peningkatan kerja sama penanggulangan terorisme dengan saling bertukar informasi intelijen. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menuturkan, Azizah ingin agar ada kerja sama subregional supaya penanganan terorisme di regional kian maksimal.

Terakhir, Jokowi dan Azizah membahas perdagangan kelapa sawit yang sedang lesu di Eropa. Menurut Retno, Azizah mengusulkan agar kedua negara mempromosikan prinsip keberlanjutan pada perkebunan kelapa sawit. Jokowi pun merespons, usul tersebut sudah masuk dalam rencana kerja Dewan Negara Produsen Kelapa Sawit (Council of Palm Oil Producing Countries/CPOPC).

Baca juga:

• Bertemu Senator Ceko, Jokowi Minta Dukungan Diplomasi Sawit di Eropa 
  
• Indonesia-Malaysia Sepakat Lawan Kampanye Hitam Sawit 
  

• Presiden Joko Widodo
• Wakil PM Malaysia
• Malaysia
• TKI
• sawit