Bagikan:

Tersendat, Rencana Pembangunan Lanud di Batam Belum Dapat Solusi

Pemerintah tengah mencari jalan tengah untuk mengatasi kepentingan TNI yang kerap bertabrakan dengan sejumlah proyek infrastruktur.

BERITA | NASIONAL

Rabu, 17 Okt 2018 23:39 WIB

Author

Ria Apriyani

Tersendat, Rencana Pembangunan Lanud di Batam Belum Dapat Solusi

Pengunjuk rasa memblokir jalanan dengan membakar ban setelah Riyal Yaman terpuruk atas mata uang asing, di Aden, Yaman, Minggu (2/9). (Foto: ANTARA)

KBR, Jakarta - Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Lukita Dinarsyah membantah TNI Angkatan Udara akan membangun Pangkalan Udara di Bandara Hang Nadim, Batam. Menurut dia, TNI AU hanya meminta penambahan fasilitas pelengkap seperti apron, tempat pengisian bahan bakar, dan area istirahat.

"Bukan Lanud. Hanya fasilitas pendukung. Jadi kan itu bukan hal baru. Selama ini pun sudah ada pendaratan. Itu hanya pendaratan. Tapi kru istirahat dimana, fasilitas lain seperti fueling," ujar Lukita usai rapat di kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Rabu (17/10/2018).

Di sisi lain, Kepala Staf TNI AU Yuyu Sutisna pernah menyebut TNI AU berencana membangun pangkalan udara di area Bandara Hang Nadim, Batam. Namun BP Batam dikabarkan menolak rencana itu karena khawatir akan mengganggu penerbangan komersil.

Kepala BP Batam Lukita enggan menegaskan soal sikap BP Batam tersebut. Dia hanya mengatakan pembangunan fasilitas baru itu perlu dikaji hati-hati. BP Batam ingin menunggu pandangan dari TNI AU dan Kementerian Perhubungan.

"Kan ini bandara yang dilihat sebagai satu penerbangan untuk ekonomi. Selama ini sudah ada pendaratan atau apapun, nah sekarang ingin didudukkan supaya lebih komplit. Tetap pandangan dari pihak-pihak lain (harus didengar)."

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengumpulkan sejumlah pejabat negara untuk membahas sejumlah infrastruktur yang berbenturan dengan aset TNI, Rabu (17/10/2018). Usai rapat, Sekjen Kementerian Perhubungan Djoko Sasono justru enggan berkomentar.

"Jangan saya, saya tadi cuma mendengarkan."

Sementara Menkopolhukam Wiranto menjelaskan belum ada keputusan yang diambil dari rapat tersebut. Pemerintah tengah mencari jalan tengah untuk mengatasi kepentingan TNI yang kerap bertabrakan dengan sejumlah proyek infrastruktur.

Baca juga:




Editor: Nurika Manan

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Ragam Syarat Beli Minyak Goreng Curah, Efektifkah?