KBR, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani tengah menyiapkan mekanisme untuk menampung dana bantuan dari negara lain, untuk menangani dampak gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah.
Sri Mulyani mengatakan, saat ini sudah ada beberapa negara yang menghubunginya untuk menyumbang dana. Negara yang disebut telah berkomitmen menyumbang dana adalah India, dengan nilai setidaknya US$1 juta atau Rp15 miliar.
"Kita masih mendengar dari banyak pihak, ada yang sudah menyampaikan surat pada kami sebagai bendahara negara, ada yang sudah menyampaikan angkanya. Jadi sekarang kita membuat semacam mekanisme untuk bagaimana menampung kalau dia dalam bentuk uang, karena seperti penekanan dari sidang kabinet kemarin, kita lebih ingin memanfaatkan dalam rangka memulihkan dan membangun kembali," kata Sri Mulyani di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (4/10/2018).
Sri Mulyani mengatakan, dirinya akan membicarakan mekanisme pengumpulan dana tersebut bersama Wakil Presiden, Jusuf Kalla dan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi.
Namun, saat ini ia enggan membocorkan rencana mekanisme penampungan dana bantuan dari asing tersebut.
Sri Mulyani menambahkan, hingga tiga bulan ke depan, fokus pemerintah akan berkisar pada proses evakuasi dan penanganan korban gempa dan tsunami di Poso, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong.
Setelah itu, kata Sri, pemerintah akan mengejar pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat, misalnya dengan memperbaiki perumahan dan infrastruktur penunjangnya.
"Sementara soal perbaikan rumah warga, pemerintah akan segera mengidentifikasi kerugian dan menyiapkan dana bantuannya," tambahnya.
"Bagi pemerintah daerah maupun pusat, cagar biosfer akan bermanfaat untuk pengembangan ekonomi berkelanjutan,"
"Saat pengadilan tetap diupayakan adanya sebuah diversi,"
"Sampai detik ini belum ada. Ya kan sampai detik ini enggak, enggak ada. Mungkin dianggap enggak penting, bukan keharusan kami ya."
Kebijakan tentang sosialisasi manfaat, dukungan pemasangan, sampai skema cicilan panel surya rumahan.
Presiden Joko Widodo meluapkan kejengkelan di depan menteri-menteri ekonominya karena tak sanggup membuat terobosan kebijakan untuk memudahkan investasi dan ekspor.
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memeriksa sejumlah pejabat di Kementerian Perdagangan guna mengusut dugaan suap dalam distribusi pupuk.
"Ketika tidak ada gawai langsung tantrum, mengamuk," 
"Saya sangat prihatin, dengan hasil pengamatan yang dilakukan Kementerian Pertahanan baru-baru ini, tentang Pancasila."
“Saya tahu ada sidang (sengketa Pilpres) di MK, tapi gak ngikutin soalnya nggak terlalu peduli. Menurutku itu hanya drama politik saja,” kata seorang anak muda.
Pernyataan itu dilontarkan Ketua Pansel KPK saat membahas syarat anti-radikalisme untuk calon pimpinan KPK.
Pada masa angkutan lebaran periode 26 Mei hingga 16 Juni 2019 kemarin, KAI mencatatkan kenaikan jumlah penumpang hingga 9,2 persen atau 6,8 juta penumpang, dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Saksi ahli BPN, Agus Maksum, mengaku dirinya tidak pernah membuktikan apakah pemilik KTP dan KK tersebut memang benar ada dan menggunakan hak pilihnya.
Menurut Mendikbud, prestasi tidak diukur dari asal sekolah, melainkan dari kemampuan anak murid. Tapi, bukankah kemampuan murid juga ditentukan kualitas guru dan fasilitas penunjang lainnya?
"5G kecepatannya bisa 20 kali lipat, mau tidak bayar lima kali dari sekarang? Kan mahal."
Kesimpulan finalnya akan ditentukan dalam rapat pleno Dewan Pers yang digelar pekan depan
"Indonesia bisa menjadi pemain utama untuk semua jenis mobil. Tapi yang masih terbuka kemungkinannya, dan Indonesia bisa kembangkan itu adalah mobil listrik yang memakai baterai,"
“Tahun 1994 dulu di kantin beberapa fakultas itu asap (rokok) di mana-mana. Tapi sekarang it’s clean. Kalau ada yang merokok ya di spot merokok yang terpencil,” kisah Yuni Kusminanti.
Gugatan diajukan ke Presiden, Menteri Kesehatan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten.
"Karena itu sangat-sangat nyata bertentangan dengan Undang-Undang kesehatan. Yaitu, memeragakan wujud rokok,"
"Patroli siber lebih memfokuskan pada konten-konten yang disebarkan oleh akun media sosial yang isinya saya sebutkan tadi bersifat hoaks, ujaran kebencian, provokatif,"