KBR, Jakarta - Bekas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Taufiequrachman Ruki menyarankan kasus dugaan perusakan barang bukti oleh dua eks penyidik diproses hukum. Pernyataan ini menanggapi laporan investigasi IndonesiaLeaks mengenai dugaan perusakan barang bukti kasus korupsi oleh dua penyidik KPK dari kepolisian, Roland Ronaldy dan Harun.
Karenanya Ruki pun meminta kedua lembaga yakni KPK dan Kepolisian segera memperjelas pengusutan perkara tersebut.
"Kalau dianggap masalah pidana, ya lakukan saja penyidikan tindak pidana, setop, lakukan. Kita kontrol. Gampanglah, karena ada hukum acara," kata Ruki saat ditemui di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (12/10/2018).
Sebab ia khawatir, kasus ini mulai digiring ke ranah politik. Hal tersebut ditunjukkan dengan munculnya pernyataan politikus merespons temuan IndonesiaLeaks. Politisasi sebuah kasus menurutnya justru akan mengaburkan substansi penegakan hukum.
"Kenapa saya katakan politik? Nyatanya Pak AR (Amien Rais) sudah memberikan komentar besar sehingga akhirnya kasus ini sudah bergerak ke arah politik. Kalau sudah masalah politik paradigmanya tidak ada. Siapa yang paling keras berbicara, siapa yang paling banyak dijadikan rujukan, itulah yang akan viral. Tapi kemudian kasusnya sendiri menjadi tidak jelas."
Ruki juga meminta eks pimpinan lainnya tak memperkeruh keadaan dengan berbagai komentar. "Jadi, menurut saya, jika seandainya ada teman-teman (alumni kpk) apakah dia mendapati hal yang tidak pas, sebaiknya minta ketemu dengan pimpinan kpk, diskusikan," pungkas Ruki.
Baca juga:
- Beda Keterangan Ketua KPK Soal Perusakan Barang Bukti
- Ketua KPK Sebut Susah Ungkap Aliran Suap, Abraham Samad: Sama Sekali Tak Elok
Senin (8/10/2018), lima media yang tergabung dalam IndonesiaLeaks merilis laporan investigasi dugaan perusakan barang bukti oleh dua penyidik KPK dari kepolisian, Roland dan Harun. Barang bukti berupa buku catatan keuangan bersampul merah milik CV Sumber Laut Perkasa, perusahaan Basuki Hariman. Buku ini diduga memuat alur transaksi keuangan pengusaha impor daging tersebut ke sejumlah pejabat, termasuk kepolisian.
Saat itu KPK sudah memeriksa Roland dan Harun terkait dugaan perusakan barang bukti. Lantas pada Oktober 2017 dipulangkan ke kepolisian karena menurut Ketua KPK Agus Rahardjo, Pengawas Internal KPK menyatakan keduanya bersalah. Pemulangan itu oleh pimpinan KPK sudah dianggap sebagai sanksi berat. Tapi belakangan setelah laporan IndonesiaLeaks terbit, muncul desakan tindakan dua bekas penyidik yang diduga merusak barang bukti itu harus dijerat pidana.
IndonesiaLeaks, adalah platform bagi informan publik untuk membagi dokumen yang diteruskan oleh sembilan media di dalamnya dalam bentuk liputan investigasi. Platform ini terenkripsi sehingga tidak bisa melacak identitas pengirim informan publik. IndonesiaLeaks didirikan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Tempo Institute, dan Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN).
Baca juga:
Editor: Nurika Manan
"Kita bisa lihat, pertama, tidak semua peserta BPJS Ketenagakerjaan yang melakukan klaim JHT akibat PHK"
"Perbaikan PRIMA paling lima hari sejak akses Sipol dibuka hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 pukul 18.30 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 pukul 18.30 WIB,"
Vonis rendah hakim terhadap para terdakwa tidak setimpal dengan kematian 135 orang akibat tragedi Oktober tahun lalu.
Tips Atur Bujet Self-Reward Aman di Kantong
"Jadi tuan rumah laga final pun sudah sangat siap. Pokoknya tugas saya sudah selesai."
"Kami sedang melakukan review kembali dengan kementerian keuangan untuk bisa memberikan budget tambahan,"
Berdasarkan pemaparannya, daging sapi impor asal Brasil itu tak bisa digunakan untuk kebutuhan selama puasa Ramadan.
Menurut Akmal penolakan Timnas Israel ini mengandung muatan politis terlebih lagi kini jelang Pemilu 2024.
"Kita akan segera follow up, nanti dengan Pak Mendag. Karena banyaklah produk lokal untuk dijual oleh mereka. Lalu juga yang ketiga mereka meminta fasilitasi bertemu produsen fashion lokal, 
Ikhtiar meningkatkan kesejahteraan lansia
Survei aplikasi kencan Seeking Arrangement menyebut jumlah sugar daddy di Indonesia itu paling banyak kedua se-Asia. Kemenparekraf membentuk satgas khusus guna menindak para turis yang berulah di Bali
Said mengatakan alasan pihaknya mengajukan uji materiil karena Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 itu, bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Nomor 11 Tahun 2020.
Seperti, mempersiapkan tenaga kerja penduduk lokal di daerah tujuan investasi.
Hal itu tak sesuai dengan asas profesionalitas dan netralitas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
Ada sembilan catatan terkait pasal-pasal bermasalah dan merugikan kalangan buruh dalam Perpu Cipta Kerja.
Afifuddin membantah adanya upaya mediasi dari PN Jakarta Pusat dalam menyelesaikan perkara itu. Menurutnya, pihak pengadilan tidak mengadakan mediasi.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan masyarakat menjaga persatuan, perdamaian dan tidak terprovokasi berita bohong atau diadu domba selama tahun politik.
Kenaikan harga pangan yang sudah tidak wajar yakni pada sektor bawang merah dan bawang putih yang kenaikannya mencapai 20 persen.
"Ternyata pemerintah cuma pemadam kebakaran saja. Jika harga sudah berterbangan naik baru menggelar operasi pasar."
Fobia ini menyebabkan penderitanya merasa takut secara berlebihan terhadap kematian.
