Share This

Setelah Rp4,9 Triliun, BPJS Kesehatan Minta Tambahan Bailout untuk Tambal Defisit

BPJS Kesehatan berharap ada tambahan dana talangan (bailout) dari pemerintah untuk menambal defisit keuangannya.

BERITA , NASIONAL

Kamis, 11 Okt 2018 15:53 WIB

Setelah Rp4,9 Triliun, BPJS Kesehatan Minta Tambahan Bailout untuk Tambal Defisit

Ilustrasi. (Foto: ANTARA/ M Adimaja)

KBR, Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berharap ada tambahan dana talangan (bailout) dari pemerintah untuk menambal defisit keuangannya.

Menurut Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, duit bailout Rp4,9 triliun yang dikucurkan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada pertengahan September lalu masih kurang untuk menambal defisit yang diperkirakan mencapai Rp16 triliun. Meski berharap tambahan bailout, Fachmi mengklaim perusahaannya juga memikirkan solusi penambalan defisit keuangan.

"Kalau memang dari hitungan kita defisitnya x, kemudian uang disuntikkan pertama ini kurang, nanti tentu akan diupayakan sumber-sumber di APBN yang masih memungkinkan untuk itu. Mungkin ada suntikan dana tambahan, kita belum tahu, tapi yang pasti untuk kami BPJS kami berupaya sekuat tenaga karena kami juga punya tanggungjawab," kata Fachmi di kantor Wakil Presiden, Kamis (11/10/2018).

Fachmi mengatakan, pembahasan mengenai defisit BPJS Kesehatan kali ini adalah tindak lanjut dari rapat bersama Presiden Joko Widodo, sebulan lalu. Saat itu, kata Fachmi, Jokowi memerintahkannya mencari solusi agar defisit tak semakin dalam. Meski begitu, perusahaannya tetap membutuhkan kucuran dana tambahan dari APBN untuk menambal defisit keuangan.

Baca juga:

Adapun soal pajak rokok yang direncanakan ikut menambal defisit, hingga kini masih dihitung.

Ia pun berkata, perusahaannya selalu menjaga agar pengeluaran keuangan berkualitas dan tak berlebihan. Sehingga, BPJS Kesehatan akan mengatur agar konsep anggaran bisa berimbang hingga akhir tahun.

Selain mengandalkan bailout, kata Fachmi, BPJS Kesehatan tetap mengandalkan iuran mandiri masyarakar, serta dana dari pelanggan perusahaan, dana potongan pihak ketiga, atau iuran PNS.



Editor: Nurika Manan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.