KBR, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara menyatakan 49 persen jaringan Base Transceiver Station (BTS) di Sulawesi Tengah telah berfungsi sejak Selasa (2/10/2018).
Namun, Rudiantara tak menampik masih terdapat beberapa permasalahan yang belum bisa diselesaikan dengan cepat.
"Secara keseluruhan Sulawesi Tengah sampai kemarin kami running jam 10 tuh 49 persen, kalaupun sekarang nambah, ya mungkin sekitar, setengah lah dari semua kapasitas. Masalah besar yang diidentifikasi adalah di Palu. Kemarin di Palu, running hanya sekitar 15 persen. Kemudian di Sigi dan Donggala tidak lebih dari 25 persen," kata Rudiantara di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Rabu (3/10/2018).
"Permasalahan utamanya adalah pasok listrik, ada juga tower-nya yang miring, strukturnya harus diperbaiki. Itu yang terjadi. Tapi mayoritas ada listrik," lanjutnya.
Terkait pasokan listrik, Rudiantara menyebutkan, pada 5 Oktober nanti diharapkan listrik sudah mulai masuk lagi ke Kota Palu.
"Jadi perlahan-lahan listrik masuk, kita bisa reaktivasi, secara bertahap tidak bisa seluruhnya. Biasanya kalau tidak ada masalah dengan struktur, 2 hingga 4 jam bisa direaktivasi."
Selain menunggu pasokan listrik masuk, Pemerintah juga telah mengerahkan genset-genset untuk menyuplai listrik untuk BTS.
Ia mengatakan, penggunaan genset perlu banyak solar. Maka dari itu, Menkominfo juga telah berkomunikasi dengan Menteri ESDM Ignasius Jonan agar segera menyediakan solar.
"Jadi saya juga minta kepada teman-teman, Pak Jonan lah, tolong ini solarnya, make it available," kata dia.
Mau Hidup Berdampingan dengan COVID-19? Jokowi Beri Dua Syarat
Kesulitan Akses PeduliLindungi karena Tak Punya HP? Pemerintah Akan Fasilitasi
Pegawai KPK dipecat, Istana masih bungkam dan enggan menanggapi.
"Mungkin pada titik tertentu, perusahaan yang mengurus (keamanan data) bingung harus patuh kemana. Jangankan perusahaan, bahkan Kementerian (bingung) seperti itu,"
"Itu betul-betul benar ditawari ke BUMN akan disalurkan ke BUMN, maka itu bukan saja penghinaan, penistaan, tapi itu sekaligus refleksi dari sikap kemunafikan kelembagaan."
"Kita ingin melindungi mereka semuanya, terproteksi agar tidak terkena covid-19 dengan vaksinasi,"
Setiap pelaku perjalanan internasional wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi, sebagai syarat masuk ke Indonesia.
"Vaksinasi door to door ini kita lakukan untuk lebih memberikan pelayanan pada masyarakat secara langsung, karena dari pintu ke pintu,"
Pedoman itu diterbitkan melalui Surat Telegram (TR) Kapolri yang ditujukan kepada para Kasatwil Jajaran Polda se-Indonesia.
"Salah satu faktor penyebabnya adalah stres yang dialami seseorang karena adanya perubahan situasi sosial dan ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19."
Pegawai KPK: Ditawari Kerja di BUMN, Kami Ketawa, Marah dan Terhina
56 Pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dipecat mulai 3 September 2021. 
INDEF: Potensi Penerimaan PPN Sembako itu Kecil!
"Pemerintah itu bisa mendapatkan cukai yang lebih tinggi, pendapatan yang lebih tinggi kalau tujuannya pendapatan negara adalah misalnya menaikkan cukai rokok yang secara signifikan," 
Jenis sanksinya mulai dari peringatan perbaikan Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL), hingga penutupan sementara.
Saat ini, menurut Maruf, tren pariwisata memberi perhatian khusus pada faktor "4-K" atau kebersihan, kesehatan, keamanan dan kelestarian.
"Dalam rangka mengidentifikasi korban kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang, pada hari ini (15/9) Tim DVI berhasil mengidentifikasi 14 korban,"
Pariwisata menjadi sektor yang paling terdampak pandemi COVID-19.
"Memberhentikan dengan hormat kepada 50 orang pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat per tanggal 30 September 2021,"
Penangkalan difokuskan pada 4 platform media sosial yakni Telegram, WhatsApp, Facebook dan Tantan.
