KBR, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara menyatakan 49 persen jaringan Base Transceiver Station (BTS) di Sulawesi Tengah telah berfungsi sejak Selasa (2/10/2018).
Namun, Rudiantara tak menampik masih terdapat beberapa permasalahan yang belum bisa diselesaikan dengan cepat.
"Secara keseluruhan Sulawesi Tengah sampai kemarin kami running jam 10 tuh 49 persen, kalaupun sekarang nambah, ya mungkin sekitar, setengah lah dari semua kapasitas. Masalah besar yang diidentifikasi adalah di Palu. Kemarin di Palu, running hanya sekitar 15 persen. Kemudian di Sigi dan Donggala tidak lebih dari 25 persen," kata Rudiantara di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Rabu (3/10/2018).
"Permasalahan utamanya adalah pasok listrik, ada juga tower-nya yang miring, strukturnya harus diperbaiki. Itu yang terjadi. Tapi mayoritas ada listrik," lanjutnya.
Terkait pasokan listrik, Rudiantara menyebutkan, pada 5 Oktober nanti diharapkan listrik sudah mulai masuk lagi ke Kota Palu.
"Jadi perlahan-lahan listrik masuk, kita bisa reaktivasi, secara bertahap tidak bisa seluruhnya. Biasanya kalau tidak ada masalah dengan struktur, 2 hingga 4 jam bisa direaktivasi."
Selain menunggu pasokan listrik masuk, Pemerintah juga telah mengerahkan genset-genset untuk menyuplai listrik untuk BTS.
Ia mengatakan, penggunaan genset perlu banyak solar. Maka dari itu, Menkominfo juga telah berkomunikasi dengan Menteri ESDM Ignasius Jonan agar segera menyediakan solar.
"Jadi saya juga minta kepada teman-teman, Pak Jonan lah, tolong ini solarnya, make it available," kata dia.
"Tergantung nanti bagaimana Majelis Hakim, apakah memang dianggap cukup"
"Agar pelaksanaan sidang yang di dalam pun tidak terganggu dengan menggunakan sound system yang terlalu besar,"
"Alat bukti, diskusi apapun termasuk sampai pengambilan keputusan, termasuk membahas kalimat perkalimat yang akan dituangkan dalam putusan MK nanti,"
Prioritas belanjanya banyak. Dari pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), sampai alat pengolah kotoran manusia menjadi biogas.
Luhut tidak takut dibilang mengintervensi hukum, lantaran apa yang ia lakukan sudah sesuai aturan. 
Pelanggaran penyalahgunaan APBN, program kerja pemerintah hingga Ketidaknetralan Aparatur Negara, adalah pelanggaran Pemilu. 
Dia ditahan pada Kamis (30/05). Pada 3 Juni, pengacaranya mengajukan penangguhan penahanan. 
"Dengan pertimbangan-pertimbangan tersendiri, Panglima melakukan itu."
"Sepakat 80 persen mengatasi masalah sampah di Bandung Raya, 20 persen di non-Bandung Raya."
"Gagal karena mungkin ada berbagai masalah. Karena yang melakukan diversi adalah dari pihak perujuknya, dari Polda"
Dalam lima tahun ke depan harganya diproyeksikan akan makin rendah lagi, hingga lebih murah dari listrik berbasis batu bara ataupun migas.
Kata Jokowi, kapasitas runway bandara saat ini hanya 81 pergerakan pesawat setiap jam.
"Kalau pembangunan runway dan pembangunan East Cross Taxiway tidak dikejar, pembangunan terminal tidak dikejar, sama saja nanti keduluan lagi," 
Gerakan ini hendak meluaskan penggunaan pembangkit listrik tenaga surya di perumahan, perkantoran, bangunan komersial, dan fasilitas umum lainnya.
"Saya berharap makin banyak pelaku usaha yang nyata berkomitmen mengadopsi PLTS (pembangkit listrik tenaga surya) atap untuk masa depan Indonesia yang lebih baik," ucap Ketua AESI.
"Bagi pemerintah daerah maupun pusat, cagar biosfer akan bermanfaat untuk pengembangan ekonomi berkelanjutan,"
"Saat pengadilan tetap diupayakan adanya sebuah diversi,"
"Saat dalam penyidikan, kemudian pada saat penuntutan oleh kejaksaan tidak bisa juga, maka di saat pengadilan tetap diupayakan adanya sebuah diversi," 
"Sampai detik ini belum ada. Ya kan sampai detik ini enggak, enggak ada. Mungkin dianggap enggak penting, bukan keharusan kami ya."
Presiden Joko Widodo meluapkan kejengkelan di depan menteri-menteri ekonominya karena tak sanggup membuat terobosan kebijakan untuk memudahkan investasi dan ekspor.