Share This

KPU: 31 Juta Sudah Rekam e-KTP Tapi Belum Masuk DPT

KPU menerima laporan ada 31 juta orang belum masih ke Daftar Pemilih Tetap (DPT)

BERITA , NASIONAL

Jumat, 05 Okt 2018 19:28 WIB

KPU: 31 Juta Sudah Rekam e-KTP Tapi Belum Masuk DPT

Jurnalis memotret Daftar Pemilih Tetap (DPT) perbaikan saat rapat pleno di Kantor KPU, Jakarta, Minggu (16/9). (Foto: ANTARA/ Rivan A)

KBR, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerima laporan ada 31 juta orang belum masih ke Daftar Pemilih Tetap (DPT). Padahal menurut Komisioner KPU Viryan Azis, jutaan calon pemilih itu telah melakukan perekaman KTP elektronik. Data ini didapatkan KPU dari hasil analisis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.

"Ada bebepara poin yang secara prinsip bersyukur kita diberikan data tersebut, ada dua item yang tidak ada. Pertama DPT pemilu 2019 yang ada padanannya dengan DP4 ada 160 juta," tutur Viryan saat peresmian Gerakan Lindungi Hak Pilih di Jakarta, Jumat (5/10/2018).

"Kedua, data penduduk yang sudah melakukan perekaman KTP elektronik tapi tidak ada di DPT sebanyak 31 juta, itu data yang besar," kata Viryan lagi.

Ia menjelaskan, sebelumnya berdasarkan Daftar Pemilih Potensial Pemilu (DP4) Dukcapil, jumlah pemilih mencapai 196 juta orang, sedangkan total DPT menjadi 185 juta orang. Sehingga ada selisih potensi pemilih yang belum terdaftar sebanyak 11 juta.

Namun Viryan melanjutkan, kini yang menjadi target pemutakhiran KPU bukan lagi sebatas 11 juta calon pemilih melainkan 31 juta orang. 

"Jadi target kami. Targetnya bukan lagi 11 juta melainkan 31 juta. Karena angkanya sebesar ini perlu dilakukan upaya melindungi hak pilih secara terstruktur, masif, dan partisipatif."

Atas dasar perlindungan hak pilih tersebut KPU berencana membuat posko pengaduan hingga di tiap keluharan/desa. Menurutnya, kini telah didirikan 69.000 posko dengan total target 83.000 posko di seluruh Indonesia.

Selain itu pada 17 Oktober nanti, KPU bakal mengajak seluruh bagian penyelenggaraan Pemilu mulai dari partai politik, calon anggota legislatif hingga pemerintah daerah untuk mendatangani ke kantor desa/kelurahan. "Tujuannya, ayo kita sama-sama. Sekali saja ke kantor desa keluruhan memastikan sudah ada belum data kita yang sudah ditempel sejak 28 Agustus lalu," pinta Viryan.

Baca juga:




Editor: Nurika Manan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.