KBR, Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bekerjasama dengan Kemenristek Dikti akan memamerkan Alat Identifikasi Kayu Otomatis (AIKO) pada pameran di acara Inovation Day di Jepang, Selasa (16/10/2018).
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan Dwi Sudarto mengatakan, KLHK terus melakukan pengembangan untuk alat identifikasi kayu otomatis itu.
"AIKO akan dipamerkan oleh Kemenristek Dikti di acara Inovation Day di Jepang, tanggal 16 Oktober," kata Dwi Sudarto di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta.
AIKO merupakan alat berbasis komputer vision yang diciptakan Badan Litbang KLHK bersama LIPI dan didukung Kemenristek Dikti sejak 2017. Alat itu baru di-launching pada 28 September lalu.
Kata Dwi, AIKO adalah alat untuk mengidentifikasi kayu otomatis pertama di dunia. Dia menambahkan, AIKO merupakan temuan IPTEK yang luar biasa karena dengan AIKO, identifikasi kayu yang biasanya membutuhkan waktu 1-2 minggu jika dilakukan manual, dapat diselesaikan dalam hitungan detik.
Dwi mengatakan, AIKO mempermudah proses identifikasi jenis kayu, pengelompokan jenis kayu, dan pemetaan potensi jenis kayu untuk kepentingan konservasi dan pengembangam usaha serta penegakan hukum.
Dwi Sudarto menambahkan, saat ini KLHK sedang berupaya agar AIKO bisa digunakan secara luas. Nantinya masyarakat bisa mengunduh aplikasi untuk menggunakan AIKO. Namun akan ada biaya yang dikenakan untuk bisa mengunakan alat tersebut.
KLHK sedang mempersiapkan hal tersebut bersama PT Telkom Indonesia.
AIKO diluncurkan pertama kali tanggal 28 September 2018, bertepatan dengan deklarasi Presiden Jokowi bahwa Xylarium Bogoriense (Perpustakaan Kayu Milik Indonesia) sebagai nomor satu di dunia dengan koleksi 192.395 spesimen kayu.
AIKO kemudian dikembangkan dengan dukungan data jenis kayu dari Xylarium Bogoriense.
Editor: Agus Luqman
KLHK Pamerkan AIKO, Alat Identifikasi Kayu Otomatis ke Jepang
AIKO mempermudah proses identifikasi jenis kayu, pengelompokan jenis kayu, dan pemetaan potensi jenis kayu untuk kepentingan konservasi dan pengembangam usaha serta penegakan hukum.
Ilustrasi. AIKO, alat identifikasi kayu otomatis buatan KLHK, LIPI dan Kemenristek Dikti. (Foto: lipi.go.id)
Berita Terkait
BERITA LAINNYA - NASIONAL
Jatam: RUU Omnibus Law Bisa Pupus Perjuangan Pegiat Lingkungan
"Jadi bagi perusahaan tambang tertentu yang memiliki program hilirisasi, tidak ada batasnya. Apa dampak ini semua? Pengusiran akan terjadi terhadap orang-orang di kampung."Gegabah, Bila Pemerintah Cabut Subsidi Gas Elpiji 3 Kg
"Saya kira itu jelas menyengsarakan rakyat ya. Dan itu jelas mengkhianati cita-cita untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan segala macam gombalnya pada waktu pemilu," ujar Fadli Zon.Divonis Lebih Ringan dari Tuntutan JPU, Romy Pikir-Pikir
"Kami masih perlu waktu mendiskusikan termasuk dengan keluarga," kata Rommy kepada hakim. Tolak Omnibus Law, Buruh Ancam Mogok Kerja Nasional
"Kalau itu dipaksakan, kami akan melaksanakan mogok nasional. Kami akan mengosongkan pabrik-pabrik, sampai omnibus law cluster ketenagakerjaan di-drop."GEBRAK: Upah per Jam Itu Akal-akalan Pengusaha
"Dengan rumus penetapan upah per jam, ini intinya akal-akalan mereka (pengusaha) saja agar memberikan upah lebih kecil, itu saja intinya."LBH Jakarta: Omnibus Law Bikin Buruh Gampang Kena PHK
"Filosofi fleksibilitas kerja (artinya) perlindungan terhadap pekerja itu dicabut sedikit demi sedikit. Dampaknya, perusahaan akan menerima pekerja melalui sistem kontrak dan outsourcing saja."Indonesia Bakal Manfaatkan Nuklir untuk Awetkan Makanan Ekspor
"Barang-barang dari produsen pasti dibawa ke pelabuhan, apakah untuk dijual ke tempat lain atau ekspor. Jadi sebelumnya dimasukan ke iradiator gamma supaya lebih tahan lama."LBH Surabaya Bantah Klaim Pemerintah Soal Omnibus Law Lapangan Kerja
"Pasal-pasal yang melindungi pekerja atau tenaga kerja justru malah direvisi. Sehingga akan semakin tidak ada kepastian hukum bagi para pekerja."PSHK: Prolegnas 2020 Bermasalah, Draf RUU Harus Bisa Diakses Publik
"Sehingga publik dapat dengan jelas menilai apakah substansi serta materi muatan yang diatur dalam RUU itu cukup layak untuk ditempatkan dalam level undang-undang."4 Klaim Pemerintah Soal Omnibus Law Lapangan Kerja
"Isu besar di Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini ada di klaster pertama, yaitu Penyederhanaan Perizinan Berusaha," kata Sesmenko Perekonomian.Komnas HAM: Apa Kejaksaan Agung Mau SP3 Kasus Semanggi I-II?
"Kalau memang mau diteruskan atau dihentikan, ya Jaksa Agung untuk memproses lanjutan dari berkas penyelidikan Komnas HAM yang pro-justisia ini."Tiga Tokoh Global Jadi Dewan Pengarah Pembuatan Ibu Kota Baru
"Karena kita ingin membangun sebuah kepercayaan, sehingga dari kepercayaan yang dibangun akan memudahkan kita nanti melakukan kerja-kerja bersama,” ujar Jokowi. Jokowi: Matangkan Persiapan Piala Dunia FIFA U-20
Jokowi tidak mau karena ada masalah konektivitas antar-wilayah membuat para peserta terlambat hadir untuk bertanding. Nadiem: Reformasi Pendidikan Tak Cukup 5 Tahun, Mohon Maaf
"Semua ekspektasi masyarakat terhadap saya tidak akan tercapai dalam lima tahun. Tidak mungkin, mohon maaf," kata Mendikbud Nadiem.Lubang Tambang Ibu Kota Baru Belum Direklamasi, Jokowi: Itu Kewajiban Kita
"Menghilangkan tambang-tambang tanpa izin, dan merehabilitasi, mereklamasi bekas-bekas tambang itu yang banyak di sekitar ibu kota, memang kewajiban kita itu,” kata Jokowi.Merasa Dipojokkan Media, PDIP Mengadu ke Dewan Pers
"Kami tidak sedang mengancam kebebasan pers dengan sikap dan perlakuan media terhadap peristiwa yang kami alami, walaupun kami merasa dirugikan, sangat dirugikan, sangat dipojokkan." Dianggap Buang-Buang Anggaran, Advokat Minta MK Hapus Jabatan Wakil Menteri
"Pemohon juga menyebutkan pengangkatan 12 Wakil Menteri merupakan tindakan subjektif Presiden yang tidak memiliki alasan urgensi yang jelas," papar humas MK.Aktivis Gender: RUU Anti-Propaganda Penyimpangan Seksual Harus Dikritisi Publik
"Bilamana ada potensi-potensi pelanggaran HAM di dalamnya, kita sekuat mungkin, sekuat tenaga harus menghadang agar rancangan ini tidak jadi, apa lagi disahkan."RUU Anti-Propaganda Penyimpangan Seksual Masuk Prolegnas, DPR: Itu Penting
"Yang masuk (Prolegnas) jangka menengah ya dianggap penting semua itu," kata Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI.Mangkir Pemeriksaan Kasus Suap, KPK Panggil Ulang Zulkifli Hasan
"Tadi yang kami terima informasinya belum ada konfirmasi dan berapa minggu kedepan atau berapa hari kedepan akan dipanggil ulang,"
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 11
Kabar Baru Jam 10
Filipina Memperingatkan Warga Siaga Karena Gunung Taal Berpotensi Meletus Lagi
Direktur Philippine Institute of Volcanology and Seismology Memperingatkan Warga Siaga Karena Gunung Taal Berpotensi Meletus Lagi
KPU Banyuwangi, Jawa Timur, Minta Masyarakat Awasi Rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan