KBR, Jakarta - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani mengatakan, pemerintah menggelontorkan dana bantuan sekitar Rp500 miliar untuk perbaikan rumah rusak akibat gempa di Lombok. Dana tersebut, menurutnya, digunakan memperbaiki 23 ribu rumah. Sementara sisanya, masih menunggu proses verifikasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"Sekarang ini ada 23 ribu rumah yang sudah selesai sudah dialokasikan anggarannya. Nanti BNPB kan rumah itu (yang rusak) di atas 100 ribu, kami masih menunggu itu," kata Askolani usai rapat di Kemenko PMK, Jumat(5/10/2018).
Dua puluh tiga ribu rumah itu terdiri atas bangunan yang rusak berat, sedang, dan ringan. Askolani menambahkan, pemerintah menargetkan perbaikan untuk rumah yang rusak sedang dan ringan bisa selesai akhir tahun ini.
Baca juga:
- BUMN dan Swasta Akan Keroyokan Bangun Rumah Tahan Gempa di Palu
- Pencairan Dana Rehabilitasi Lombok Macet, Jokowi: Masih Ada Proses Lagi
Sebelumnya, pemerintah menjanjikan akan memberikan bantuan untuk membangun kembali rumah tahan gempa di Lombok. Rumah yang dikategorikan rusak berat akan mendapat bantuan Rp50 juta, rusak sedang Rp25 juta, dan rusak ringan Rp10 juta.
Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Harmensyah menyebut akibat gempa pada Juli lalu, ada 204 ribu rumah yang rusak di Lombok dan sekitarnya. Baru 80 persen dari jumlah itu yang sudah selesai diverifikasi. Harmensyah mengatakan pencairan uang segera diproses bagi rumah-rumah yang sudah diverifikasi.
Editor: Gilang Ramadhan
"Kita berharap di pasal ini ada tambahan satu pasal terkait larangan iklan, promosi, dan sponsor bagi industri tembakau dan turunannya," 
"Hal yang membuat kami di Ombudsman ini sungguh mengagetkan karena justru kemudian mempertanyakan hal-hal yang sifatnya kewenangan"
"12 provinsi prioritas, yang meliputi 7 provinsi dengan prevalensi stunting yang paling tinggi di Indonesia, dan 5 provinsi dengan jumlah anak stunting terbesar."
"Memerintahkan ada langkah-langkah cepat dalam sebulan ini untuk menunjukan kepada publik, bahwa negara kepolisian, TNI, dan aparat pemerintah lain itu bertindak cepat dan hadir untuk ini,” 
"Pendataan yang nantinya berkualitas dan bermanfaat menjadi sesuatu yang sangat penting."
"Munculnya kerusakan lingkungan dan kerugian masyarakat dalam skala besar oleh karena beroperasinya kapal-kapal isab yang akan mengisap pasir laut dalam jumlah besar,"
WALHI Riau menyebut Pulau Rupat, Pulau Karimun dan Pulau Lingga mengalami kerusakan akibat kegiatan tambang pasir laut. Pulau Rupat bagian utara mengalami percepatan abrasi.
Menurut Juru bicara KKP, PP 26/2023 ini mengatur tata cara serta tata kelola pemanfaatan sedimentasi di laut dan alat yang ramah lingkungan.
Di video yang sama, pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens juga tampak menyampaikan pernyataan singkat.
Jadi rata-rata kurang lebih harga tiket tetap di 1 jutaan.
Jika memang dia tidak bisa hadir, maka semestinya harus ada pemanggilan sama seperti saya dan Haris dipanggil paksa oleh polisi.
Stop di Kamu!
Saya tadi memastikan ke MK 'Apa betul itu sudah diputuskan? Belum'
Agenda reformasi TNI seharusnya semakin mendorong TNI untuk konsisten dan fokus pada penguatan pertahanan negara, terutama dalam menghadapi ancaman dari luar.
Lidya berharap, perubahan Undang-Undang Sistem Perbukuan bisa menjamin tersedianya buku bermutu, murah dan merata.
Komisioner KPU, Idham Holik menyebut tidak benar informasi yang mengatakan bahwa Bawaslu belum mendapat akses ke Silon.
Aksi viral cover lagu di hutan bambu
"Bagaimana aturan seputar percaloan di tanah air? Sementara itu, korban NCII alias penyebaran konten intim non-konsensual, malah terancam dipolisikan dan sempat dilaporkan ke polisi."
Jika bonus demografi ini tidak dimaksimalkan, dapat berisiko menjadi bencana dengan peningkatan jumlah pengangguran.
