KBR, Jakarta- Badan Nasional Penanggulangan Bencana(BNPB) menurunkan tim untuk mengkaji kebutuhan pascabencana di Sulawesi Tengah.
Menurut Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Harmensyah, timnya mulai mendata kerusakan dan kerugian yang dialami, untuk menghitung berapa anggaran yang dibutuhkan untuk memulihkan daerah terdampak.
"Hari ini tim turun semua untuk mengkaji kebutuhan pascabencananya. Dalam seminggu kita selesaikan," kata Harmensyah di Jakarta, Jumat (5/10).
Harmensyah menjelaskan, kajian BNPB akan meliputi total kerusakan, kerugian, serta peningkatan risiko di masa depan. Kajian itu juga akan digunakan untuk menyusun rencana pemulihan dari bencana gempa.
"Untuk di Palu dan Donggala, masing-masing Rp250 juta dulu untuk mengawali kegiatan operasional," tambahnya.
Editor: Kurniati
"Ini pasal apa sih didakwakan?" kata Matthew setelah sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (27/1/2020).
Kasus pelanggaran HAM berat pada masa lalu saja belum tuntas hingga saat ini.
"Saya pikir, saya belum terlalu tolol untuk melakukan separah itu," pungkas Yasonna Laoly.
Jika virus masih dalam masa inkubasi (belum menyebabkan demam), itu tidak akan terdeteksi oleh alat thermo scanner.
"Muaranya nanti adalah ketika perkara tersebut memang tidak layak dilanjutkan, karena dalam UU 19/2019 disebut batas waktunya dua tahun."
Kementerian Kesehatan punya target mengeliminasi kusta pada 2020. Tapi Indonesia masih memiliki 8 wilayah endemik kusta.
"Rumusnya gampang, beban pelanggaran HAM, pelanggaran hukum di masa sebelum Jokowi nggak ada yang diselesaikan Jokowi. Tapi di zaman dia (Jokowi) malah justru banyak kasus-kasus baru."
"Rasa-rasanya saat ini tidak ada urgensi untuk melahirkan Dewan Keamanan Nasional. Karena apa? Akan tumpang tindih tugasnya dengan Menkopolhukam."
"Nyari orang itu ga gampang memang ya, itu sama dengan cari jarum dalam sekam, oke," kata Firli.
Menurut perwakilan KPK, vonis terhadap Rommy belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. 
Ada beberapa area seperti di Arafah dan Mina yang memang areanya sangat terbatas sehingga penambahan kuota seperti ini harus menunggu selesainya beberapa proyek besar
Ya, sanksi nanti akan diputuskan bersama-sama kementerian terkait. Karena tergantung dari instansi mana
"Jangan-jangan persoalan yang tak selesai itu ada kaitannya dengan itu juga (bisnis sektor sumber daya alam). Papua ini daerah kaya."
“Angka itu mempertimbangkan beberapa komponen hidup layak yang diatur dalam penentuan UMP (upah minimum provinsi) pemerintah dan kebutuhan tambahan lain jurnalis."
"Soalnya kan ini bukan wilayah kebijakan Indonesia, tapi ini kan kebijakan dari pemerintah daerah Wuhan untuk menutup," 
"Itu yang membuat rasa kekhawatiran teman-teman itu meningkat,"
Indonesia satu-satunya negara di Asia Tenggara yang mampu membuat kapal selam.
"Kalau ada orang sakit di dalam, maka dia akan mendarat, mengeluarkan penumpangnya di tempatkan tersendiri,"
"Ada perlengkapan proteksi diri khusus, kita siapkan dan saat ini pasiennya sudah ada di ruangan isolasi rawat inap,”