Jokowi Klaim Keberagaman Indonesia Nilainya A

"73 tahun merdeka, sebetulnya kita ini nilainya sudah A. Sudah rampung. Negara lain melihat kita terkagum-kagum," kata Presiden Joko Widodo.

BERITA , NASIONAL

Rabu, 24 Okt 2018 23:51 WIB

Author

Ria Apriyani

Jokowi Klaim Keberagaman Indonesia Nilainya A

Ilustrasi.

KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengklaim kondisi keberagaman di Indonesia sebenarnya sudah baik. Anggapan ini muncul karena menurutnya, negara-negara lain memuji toleransi di Indonesia. Meski ia mengakui, akhir-akhir ini urusan politik justru muncul jadi faktor pemecah-belah.

"73 tahun merdeka, sebetulnya kita ini nilainya sudah A. Sudah rampung. Negara lain melihat kita terkagum-kagum. Tapi, gara-gara pilihan bupati, pilihan wali kota, pilihan gubernur, pilihan presiden, nah ini. Dimulai dari sini," kata Jokowi saat membuka Pertemuan Pimpinan Gereja dan Rektor Perguruan Tinggi Agama Kristen Seluruh Indonesia di Istana Negara, Rabu (24/10/2018).

Jokowi kembali mengingatkan masyarakat, jangan mau diadu domba hanya karena pilihan politik. Menurutnya, konflik hanya akan merugikan bangsa dan membawa kemunduran terhadap peradaban.

Sebab menurut politikus PDIP tersebut, dalam setiap konflik, perempuan dan anak-anak biasanya paling banyak jadi korban.

Kendati begitu, sebelumnya Komnas HAM justru menilai kondisi keberagaman di Indonesia selama empat tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla tidak istimewa. Komnas HAM mencatat masih banyak kejadian intoleransi terjadi dan kasus-kasus lama yang belum selesai. Yang terbaru, penyegelan tiga gereja di Jambi.

Baca juga:




Editor: Nurika Manan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.