KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengklaim kondisi keberagaman di Indonesia sebenarnya sudah baik. Anggapan ini muncul karena menurutnya, negara-negara lain memuji toleransi di Indonesia. Meski ia mengakui, akhir-akhir ini urusan politik justru muncul jadi faktor pemecah-belah.
"73 tahun merdeka, sebetulnya kita ini nilainya sudah A. Sudah rampung. Negara lain melihat kita terkagum-kagum. Tapi, gara-gara pilihan bupati, pilihan wali kota, pilihan gubernur, pilihan presiden, nah ini. Dimulai dari sini," kata Jokowi saat membuka Pertemuan Pimpinan Gereja dan Rektor Perguruan Tinggi Agama Kristen Seluruh Indonesia di Istana Negara, Rabu (24/10/2018).
Jokowi kembali mengingatkan masyarakat, jangan mau diadu domba hanya karena pilihan politik. Menurutnya, konflik hanya akan merugikan bangsa dan membawa kemunduran terhadap peradaban.
Sebab menurut politikus PDIP tersebut, dalam setiap konflik, perempuan dan anak-anak biasanya paling banyak jadi korban.
Kendati begitu, sebelumnya Komnas HAM justru menilai kondisi keberagaman di Indonesia selama empat tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla tidak istimewa. Komnas HAM mencatat masih banyak kejadian intoleransi terjadi dan kasus-kasus lama yang belum selesai. Yang terbaru, penyegelan tiga gereja di Jambi.
Baca juga:
- Mediasi Masalah Segel Gereja di Jambi Memunculkan Opsi Relokasi
- SETARA: Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Meningkat
Editor: Nurika Manan
"Yang dikhawatirkan adalah terjadi pelanggaran HAM, penanganannya yang tidak profesional. Sebagai contoh beberapa bulan terakhir kasus penyalahgunaan senjata api di Papua sangat tinggi...,"
Sayangnya, tokoh dari kelompok pro-Papua Merdeka tidak masuk daftar undangan.
"Itu bukti bahwa pemerintah sengaja menutup-nutupi dan ketakutan kalau apa yang terjadi di Papua itu akan merugikan pemerintah."
"Kami sudah muak dengan pendekatan militer. Kami hidup sederhana. Kami ingin hidup layak dengan alam kami. Kami ingin merdeka."
"Justru kalau pemerintah memblokir jaringan internet di Papua ini malah menambah persoalan. Istilahnya orang Papua merasa didiskriminasi untuk pemerataan jaringan internet."
"Seringkali kasus yang dihadapi oleh teman-teman dari Papua ini faktanya dikaburkan. Siapa korban, siapa pelaku, dibolak-balik."
Partai-partai belum satu suara
"Satu satunya landasan hukum (pemutusan layanan komunikasi) hanya kalau negara dinyatakan dalam keadaan darurat. Kan presiden tidak pernah mengatakan itu dalam keadan darurat."
Wakil Ketua MPR menilai anggaran mobil baru itu mestinya bisa dipakai untuk beasiswa anak unggulan, atau membangun sekolah yang hancur akibat gempa.
"Usir orang Papua pulang ke tanah airnya, maka NKRI harus keluar dari Tanah Papua sebagai jalan paling demokratis."
"Sulitnya jurnalis untuk menginformasikan fakta di lapangan, dan ekspresi masyarakat yang ingin menyampaikan pendapatnya atas situasi yang ada.”
Remoivi menekankan KPI sering gagal memahami kewenangannya yang diatur dalam regulasi pemerintah
Menurut Ketua DPW PSI DKI Jakarta, anggaran itu harusnya dipakai untuk hal penting, seperti membayar staf ahli, atau membuka posko pengaduan masyarakat.
RUU PSDN memuat ketentuan soal pembentukan unsur Warga Negara menjadi "Komponen Cadangan".
"Saya juga menyesalkan masih adanya sikap diskriminatif dan rasis yang terjadi di Surabaya, dan saya minta ini yang terakhir."
"Kalau misalnya pelayanan publiknya banyak di Jakarta, ya tetap di Jakarta, dong."
"Semua akan kita periksa secara transparan dan hasilnya akan kita sampaikan."
"Isu yang berkembang selama ini kan adalah permintaan dari pihak pengusaha, asosiasi pengusaha, tentang pengurangan pesangon, dan mogok (kerja) agar ada hukuman pidananya."
"Dana Otsus telah habis dalam proses perjalanan dari pemerintah pusat hingga daerah, sehingga hanya meninggalkan sedikit uang untuk rakyat."
"Bahkan kebebasan berekspresi dan berpendapat mahasiswa Papua pun dibatasi,"