KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengklaim kondisi keberagaman di Indonesia sebenarnya sudah baik. Anggapan ini muncul karena menurutnya, negara-negara lain memuji toleransi di Indonesia. Meski ia mengakui, akhir-akhir ini urusan politik justru muncul jadi faktor pemecah-belah.
"73 tahun merdeka, sebetulnya kita ini nilainya sudah A. Sudah rampung. Negara lain melihat kita terkagum-kagum. Tapi, gara-gara pilihan bupati, pilihan wali kota, pilihan gubernur, pilihan presiden, nah ini. Dimulai dari sini," kata Jokowi saat membuka Pertemuan Pimpinan Gereja dan Rektor Perguruan Tinggi Agama Kristen Seluruh Indonesia di Istana Negara, Rabu (24/10/2018).
Jokowi kembali mengingatkan masyarakat, jangan mau diadu domba hanya karena pilihan politik. Menurutnya, konflik hanya akan merugikan bangsa dan membawa kemunduran terhadap peradaban.
Sebab menurut politikus PDIP tersebut, dalam setiap konflik, perempuan dan anak-anak biasanya paling banyak jadi korban.
Kendati begitu, sebelumnya Komnas HAM justru menilai kondisi keberagaman di Indonesia selama empat tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla tidak istimewa. Komnas HAM mencatat masih banyak kejadian intoleransi terjadi dan kasus-kasus lama yang belum selesai. Yang terbaru, penyegelan tiga gereja di Jambi.
Baca juga:
- Mediasi Masalah Segel Gereja di Jambi Memunculkan Opsi Relokasi
- SETARA: Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Meningkat
Editor: Nurika Manan
Kasus yang sama sudah menyeret Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih, serta mantan Menteri Sosial, Idrus Marham, ke dalam bui.
Upaya pencegahan kekerasan seksual yang bersifat edukasional dan ditujukan langsung untuk anak masih minim dan belum terkoordinasi dengan baik.
Karena harga kuburan yang selangit, pemerintah Hong Kong mengajak warganya untuk menerapkan “penguburan hijau”, yakni menaburkan abu jenazah di area taman-taman kota.
Peneliti menilai aturan pembagian kerja KPPS tidak proporsional, sehingga perlu didesain ulang. Sistem e-voting juga bisa diterapkan untuk meminimalisir beban dan risiko kerja penyelenggara Pemilu.
Kominfo membuka program beasiswa untuk masyarakat umum, mulai dari lulusan SMK, mahasiswa, lulusan perguruan tinggi, guru, pelaku industri, pegawai negeri, sampai penyandang disabilitas.
"Berkaitan dengan adanya dugaan adakah tim kampanye ada di sana atau tidak. "
"Istirahat sebentar dokternya pun datang ketemu saya."
"Karena kita bersepakat, konstitusi bersepakat untuk menunjuk KPU sebagai sebuah lembaga independen yang telah dipercaya segenap masyarakat, ya sudah ikuti saja,"
"Untuk tidak melakukan mobilisasi. Baik mobilisasi merayakan kemenangan misalnya atau mobilisasi tentang ketidakpuasan,"
Foto itu memperlihatkan grafis pasangan calon presiden-wakil presiden Prabowo Subianto unggul dalam penghitungan suara hitung cepat sejumlah lembaga survei, dengan keunggulan di atas 54 persen.
Cukup banyak komentar dari nettizen lain yang mengungkapkan ketidakpercayaan pada lembaga survei penyelenggara hitung cepat (quick count/QC). 
Informasi itu menyebut calon pemilih yang datang ke TPS 06 Bintaran Kulon sebelum pukul 10 WIB akan berpeluang mendapat doorprize. Hadiah yang tersedia mulai cincin lapis emas hingga voucher makan.
Pemantauan dilakukan sedari dini semenjak tahapan awal pemilu dilakukan hingga hari pemungutan suara.
“Bawaslu berusaha gerakkan semua elemen. Kepala suku dan kaum milenial memiliki peran yang sangat penting,” kata Anggota Bawaslu Provinsi Papua, Ronald Manoach.
Di era digital, pekerja bisa menerima perintah atasan di manapun dan kapanpun, selama ia memegang gawai dan terkoneksi dengan internet.
Jokowi menyinggung soal industri olahraga electronic sport (eSport) di Indonesia, seperti Mobile Legend, DOTA, dan lain-lain yang digemari anak-anak muda.
Sejak era Presiden SBY, sertifikasi halal MUI sudah menjadi acuan bagi negara-negara lain. Hal ini memudahkan negara pengekspor untuk memasukkan produk-produknya ke Indonesia.
Dalam lakon ini, setiap jenazah wajib memiliki Surat Keterangan Kematian yang Baik (SKKB). Koruptor tidak berhak mendapat SKKB, sehingga saat mati ia tidak berhak dikubur.
Menurut Ketua Komite Intelijen Senat AS, apa yang dilakukan Assange dan Wikileaks bukanlah kerja jurnalistik, melainkan kerja mata-mata.
"Karena memang hanya kecurangan yang bisa mengalahkan pak Prabowo saat ini,"