KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengklaim kondisi keberagaman di Indonesia sebenarnya sudah baik. Anggapan ini muncul karena menurutnya, negara-negara lain memuji toleransi di Indonesia. Meski ia mengakui, akhir-akhir ini urusan politik justru muncul jadi faktor pemecah-belah.
"73 tahun merdeka, sebetulnya kita ini nilainya sudah A. Sudah rampung. Negara lain melihat kita terkagum-kagum. Tapi, gara-gara pilihan bupati, pilihan wali kota, pilihan gubernur, pilihan presiden, nah ini. Dimulai dari sini," kata Jokowi saat membuka Pertemuan Pimpinan Gereja dan Rektor Perguruan Tinggi Agama Kristen Seluruh Indonesia di Istana Negara, Rabu (24/10/2018).
Jokowi kembali mengingatkan masyarakat, jangan mau diadu domba hanya karena pilihan politik. Menurutnya, konflik hanya akan merugikan bangsa dan membawa kemunduran terhadap peradaban.
Sebab menurut politikus PDIP tersebut, dalam setiap konflik, perempuan dan anak-anak biasanya paling banyak jadi korban.
Kendati begitu, sebelumnya Komnas HAM justru menilai kondisi keberagaman di Indonesia selama empat tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla tidak istimewa. Komnas HAM mencatat masih banyak kejadian intoleransi terjadi dan kasus-kasus lama yang belum selesai. Yang terbaru, penyegelan tiga gereja di Jambi.
Baca juga:
- Mediasi Masalah Segel Gereja di Jambi Memunculkan Opsi Relokasi
- SETARA: Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Meningkat
Editor: Nurika Manan
Inflasi tertinggi terjadi di Tual yakni sebesar 1,15 persen mtm. Tetapi ada 7 kota yang mengalami deflasi, di antaranya Kendari, Ambon, atau Tarakan.
Erick mengatakan Himbara sebagai bagian dari BUMN strategis cukup terdampak akibat pandemi Covid-19, lantaran kehilangan pendapatan yang cukup besar
“Pemerintah telah memerintahkan aparat keamanan melalui Satgas Operasi Tinombala, untuk melakukan pengejaran dan pengepungan terhadap para pelaku."
"Dari temuan di Lampung, kita bisa lihat bahwa JI sampai saat ini masih tetap hidup dan memiliki kekuatan secara militer."
"Terkait dengan kesembuhan yang menurun hal ini perlu dijadikan bahan evaluasi khususnya oleh pemda setempat terkait pelaksanaan 3T,"
Kekerasan itu merupakan tindakan tidak berperikemanusiaan yang biadab.
Dokter meninggal karena tertular Covid-19 dan terlalu lelah menangani pasien
Semisal konflik di Nduga, Papua, pada 2018, dan konflik di Intan Jaya, akhir 2019 lalu.
"Kalau anak-anak, kalian menjadi anak yang kuat, yang tabah, maka Indonesia akan bisa mengatasi covid. Covidnya juga takut sama anak-anak yang berani, yang sehat, yang pikirannya selalu positif."
"Dalam dua-tiga hari ini peningkatannya sangat drastis sekali yaitu Jawa Tengah dan DKI Jakarta. Agar dilihat betul-betul kenapa peningkatannya begitu sangat drastis. "
"Karena petugasnya kan tetap. Pemilihnya yang berganti-ganti. Ya supaya melindungi masyarakat dari penularan covid-19," 
WNI yang berada di Arab Saudi masih menjadi penyumbang kasus tertinggi, yakni sebanyak 270 WNI
"Pak Jokowi butuh back up politik dari partai politik. Di saat hari ini banyak oposisi jalanan, banyak oposisi dari ormas, banyak masyarakat yang tidak puas atas kinerjanya, banyak mahasiswa demo."
Kementerian Kelautan dan Perikanan menghentikan sementara kebijakan ekspor benih lobster (benur) dengan alasan untuk memperbaiki tata kelola pengelolaan benur.
"Kalau Ibu Susi bagus (jadi menteri KKP lagi). Cuma Bu Susi harus mau mendengar, mendengar sikap dan pandangan para ilmuwan maupun ahli."
"Pertama saya minta maaf kepada Presiden, saya telah mengkhianati kepercayaan beliau. Saya juga minta maaf kepada Prabowo Subianto, beliau adalah guru saya, mentor yang sudah mengajarkan banyak hal."
"Alhamdulillah, dananya sudah turun dan akan segera diturunkan (disalurkan). Dan saya yakin itu sangat bisa membantu, mahasiswa, murid dan guru,"
KPK menyita barang bukti berupa jam tangan dan tas mewah yang diduga hasil belanja dari Amerika Serikat. Selain itu KPK juga menyita kartu debit (ATM) yang diduga digunakan untuk belanja di luar neger
"Itu ada daftarnya di hasil tangkapan Bea Cukai. Kami rekomendasikan itu dicabut dulu izinnya, jangan mereka diberi izin ekspor karena dia mereka tidak jujur melaporkan berapa yang diekspor"
