KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengaku jengkel dengan ulah sebagian politikus yang kerap mengaitkan program pemerintah dengan kontestasi politik 2019. Kali ini, menyasar program pemberian dana kelurahan yang tertera dalam RAPBN tahun depan. Menurut Jokowi, ada sejumlah politikus yang memanfaatkan isu ini untuk menyerangnya.
Ungkapan tersebut disampaikan Jokowi ketika membagikan sertifikat kepada masyarakat Jakarta Selatan, Selasa (23/10/2018).
"Kenapa setiap hal dihubungkan dengan politik? Itu kepandaian para politikus mempengaruhi masyarakat. Saya titip hati-hati. Banyak politikus yang baik, tapi banyak sekali politikus yang sontoloyo," kata Jokowi di Lapangan Ahmad Yani, Kebayoran Lama, Jakarta, Selasa (23/10/2018).
Dia menepis kecurigaan sejumlah pihak bahwa dana kelurahan dikeluarkan untuk mendulang suara di pilpres 2019 . Kata dia, program tersebut dirancang untuk membantu pembangunan jalan maupun selokan di kampung-kampung perkotaan.
"Tapi kok rame. Saya juga heran. Ini dana untuk rakyat kok. Untuk memperbaiki jalan di kampung, selokan di kampung."
Jokowi pun meminta masyarakat berhati-hati menyaring informasi yang diterima. Menurut dia, sekarang ini publik juga sudah lebih matang dalam berpolitik. Jokowi menekankan, agar masyarakat tidak terpecah-belah hamya karena masalah politik.
Editor: Nurika Manan
"Yang dikhawatirkan adalah terjadi pelanggaran HAM, penanganannya yang tidak profesional. Sebagai contoh beberapa bulan terakhir kasus penyalahgunaan senjata api di Papua sangat tinggi...,"
Sayangnya, tokoh dari kelompok pro-Papua Merdeka tidak masuk daftar undangan.
"Itu bukti bahwa pemerintah sengaja menutup-nutupi dan ketakutan kalau apa yang terjadi di Papua itu akan merugikan pemerintah."
"Kami sudah muak dengan pendekatan militer. Kami hidup sederhana. Kami ingin hidup layak dengan alam kami. Kami ingin merdeka."
"Justru kalau pemerintah memblokir jaringan internet di Papua ini malah menambah persoalan. Istilahnya orang Papua merasa didiskriminasi untuk pemerataan jaringan internet."
"Seringkali kasus yang dihadapi oleh teman-teman dari Papua ini faktanya dikaburkan. Siapa korban, siapa pelaku, dibolak-balik."
Partai-partai belum satu suara
"Satu satunya landasan hukum (pemutusan layanan komunikasi) hanya kalau negara dinyatakan dalam keadaan darurat. Kan presiden tidak pernah mengatakan itu dalam keadan darurat."
Wakil Ketua MPR menilai anggaran mobil baru itu mestinya bisa dipakai untuk beasiswa anak unggulan, atau membangun sekolah yang hancur akibat gempa.
"Usir orang Papua pulang ke tanah airnya, maka NKRI harus keluar dari Tanah Papua sebagai jalan paling demokratis."
"Sulitnya jurnalis untuk menginformasikan fakta di lapangan, dan ekspresi masyarakat yang ingin menyampaikan pendapatnya atas situasi yang ada.”
Remoivi menekankan KPI sering gagal memahami kewenangannya yang diatur dalam regulasi pemerintah
Menurut Ketua DPW PSI DKI Jakarta, anggaran itu harusnya dipakai untuk hal penting, seperti membayar staf ahli, atau membuka posko pengaduan masyarakat.
RUU PSDN memuat ketentuan soal pembentukan unsur Warga Negara menjadi "Komponen Cadangan".
"Saya juga menyesalkan masih adanya sikap diskriminatif dan rasis yang terjadi di Surabaya, dan saya minta ini yang terakhir."
"Kalau misalnya pelayanan publiknya banyak di Jakarta, ya tetap di Jakarta, dong."
"Semua akan kita periksa secara transparan dan hasilnya akan kita sampaikan."
"Isu yang berkembang selama ini kan adalah permintaan dari pihak pengusaha, asosiasi pengusaha, tentang pengurangan pesangon, dan mogok (kerja) agar ada hukuman pidananya."
"Dana Otsus telah habis dalam proses perjalanan dari pemerintah pusat hingga daerah, sehingga hanya meninggalkan sedikit uang untuk rakyat."
"Bahkan kebebasan berekspresi dan berpendapat mahasiswa Papua pun dibatasi,"