Share This

Jokowi Jengkel Dana Kelurahan Dituding Politis

Presiden Joko Widodo mengaku jengkel dengan ulah sebagian politikus yang kerap mengaitkan program pemerintah dengan kontestasi politik 2019.

BERITA , NASIONAL

Selasa, 23 Okt 2018 22:01 WIB

Jokowi Jengkel Dana Kelurahan Dituding Politis

Presiden Joko Widodo saat Penyerahan Sertifikat Tanah Untuk Rakyat di kawasan Marunda, Jakarta Utara, Rabu (17/10/2018). (Foto: ANTARA/ Dhemas R)

KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo  mengaku jengkel dengan ulah sebagian politikus yang kerap mengaitkan program pemerintah dengan kontestasi politik 2019. Kali ini, menyasar program pemberian dana kelurahan yang tertera dalam RAPBN tahun depan. Menurut Jokowi, ada sejumlah politikus yang memanfaatkan isu ini untuk menyerangnya.

Ungkapan tersebut disampaikan Jokowi ketika membagikan sertifikat kepada masyarakat Jakarta Selatan, Selasa (23/10/2018).

"Kenapa setiap hal dihubungkan dengan politik? Itu kepandaian para politikus mempengaruhi masyarakat. Saya titip hati-hati. Banyak politikus yang baik, tapi banyak sekali politikus yang sontoloyo," kata Jokowi di Lapangan Ahmad Yani, Kebayoran Lama, Jakarta, Selasa (23/10/2018).

Dia menepis kecurigaan sejumlah pihak bahwa dana kelurahan dikeluarkan untuk mendulang suara di pilpres 2019 . Kata dia, program tersebut dirancang untuk membantu pembangunan jalan maupun selokan di kampung-kampung perkotaan.

"Tapi kok rame. Saya juga heran. Ini dana untuk rakyat kok. Untuk memperbaiki jalan di kampung, selokan di kampung." 

Jokowi pun meminta masyarakat berhati-hati menyaring informasi yang diterima. Menurut dia, sekarang ini publik juga sudah lebih matang dalam berpolitik. Jokowi menekankan, agar masyarakat tidak terpecah-belah hamya karena masalah politik.



Editor: Nurika Manan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.