KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo memastikan upaya terbaik akan dilakukan untuk menemukan dan menyelamatkan korban kecelakaan pesawat Lion Air JT 610 rute Jakarta-Pangkal Pinang.
Dia mengaku telah mendapat laporan soal kecelakaan dan memerintahkan Badan SAR Nasional , dibantu TNI dan Polri melakukan operasi pencarian dan pertolongan korban.
Baca: Lion Air JT-610 Jatuh
"Saya merasakan kerisauan yang mendalam dari seluruh keluarga korban. Namun kita berharap keluarga korban bisa tenang menunggu tim SAR yang sekarang sedang bekerja keras di lokasi kejadian," kata Jokowi di Bali, Senin (29/10/2018).
Saat ini, pemerintah fokus pada pencarian dan penyelamatan. Dia pun meminta keluarga bersabar menunggu hasil tim di lapangan.
Baca: Keluarga Penumpang Lion JT 610 Mulai Berdatangan ke Crisis Center
Presiden Jokowi juga memerintahkan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menyelidiki penyebab jatuhnya Lion Air JT-610.
Editor: Kurniati
"Argumen kualitatifnya itu cukup dominan."
Pertemuan ini penting untuk mendinginkan suasana pasca-Pemilu.
Kominfo mulai melakukan "take down" terhadap akun atau konten iklan rokok di internet. Berbeda dengan langkah pemerintah Australia, yang sekedar menerapkan pembatasan ketat.
Sampaikan apresiasi juga ke pasangan Prabowo-Sandiaga karena ajukan sengketa Pemilu ke MK. 
Hakim MK diyakini tak akan terpengaruh oleh tekanan atau aksi massa dalam memutuskan gugatan. 
Meminta semua pihak bisa menghormati apapun yang terjadi di persidangan.
Larangan penggunaan senjata api dalam pengamanan sidang merupakan perintah langsung dari Kapolri Tito Karnavian dan Panglima TNI Hadi Tjahjanto. 
Menhub Budi Karya berjanji meningkatkan anggaran untuk bus dan kereta mulai tahun depan.
Pengajuan syarat formil dan materiil juga dianggap salah alamat. 
Jika pendukung Prabowo tak datangi MK. 
Kepolisian akan mengerahkan 12 ribu personel gabungan dari TNI dan Polri untuk berjaga di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi dan beberapa titik rawan di Jakarta.
Prabowo-Sandiaga hadir, Jokowi-Ma'ruf tidak. 
Berbarengan dengan gaji bulanan PNS.
Mulai dari pemeran figuran, juga pakar 'yuridis romantis'. 
Bisa menekan impor minyak 5 hingga 6 tahun mendatang. 
Karena bisa dibuka oleh siapapun dan kapanpun, tanpa kontrol dan batas waktu.
Syarat pembatasan hak asasi diatur dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang sudah diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005.
Indonesia juga akan diberi bantuan teknis berupa informasi, pelatihan, pendidikan, seminar, dan lain sebagainya.
Karena sudah dibubarkan dan tak ada lagi di institusi TNI. 
Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan, 472 ribu hektar lahan hutan masuk dalam peta indikatif hutan adat