Share This

Hari Anak Perempuan Sedunia. Sudahkah Transportasi Publik Kita Aman?

Setiap 10 menit, seorang anak perempuan mati karena kekerasan. Di daerah konflik, kekerasan berbasis gender kerap meningkat.

BERITA , NASIONAL , INDONESIA

Kamis, 11 Okt 2018 13:46 WIB

Ilustrasi perlindungan anak. (Foto : ANTARA)

KBR, Jakarta - Setiap 11 Oktober, dunia memperingati Hari Anak Perempuan Internasional (International Day of Girl Child). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menetapkan tanggal ini sejak 2012 lalu.

Kenapa harus ada hari khusus untuk merayakan anak perempuan?

Berdasarkan UN Women, hingga 2017 lalu tercatat 1,1 miliar anak perempuan di seluruh dunia berhak mendapatkan kesempatan sama dengan anak laki-laki. Sayangnya, anak perempuan seringkali menghadapi diskriminasi. Setiap 10 menit, seorang anak perempuan mati karena kekerasan. Di daerah konflik, kekerasan berbasis gender kerap meningkat. 

Dengan adanya Hari Anak Perempuan Internasional, diharapkan bisa membangun kesadaran dan menarik perhatian publik ke masalah-masalah yang dihadapi anak perempuan. Salah satunya, keamanan di bidang transportasi.

Menyoroti transportasi publik di Jakarta, beberapa kabar buruk seliweran menimpa anak perempuan. Menurut Sekretaris Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), Aulia Grashinta, meskipun belum pernah secara spesifik melakukan riset soal ini, tapi ia sepakat perhatian terhadap pengguna transportasi publik di ibu kota masih kurang. 

"Tingkat kenyamanan dan keamanan pengguna ini secara umum belum cukup baik. Tidak hanya bagi perempuan, tapi bagi lainnya. Meskipun selama ini sudah ada beberapa kebijakan, paling tidak untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak menyenangkan pada perempuan," kata Shinta dalam program KBRPagi, Kamis (11/10/2018).

"Misalnya, Transjakarta dibagi yang depan perempuan, di KRL juga bagi gerbongnya khusus perempuan," tambahnya.

Selain itu, Shinta mengungkapkan masih banyak lagi "PR" untuk mewujudkan transportasi publik yang aman dan nyaman bagi perempuan dan anak perempuan khususnya. Utamanya pembenahan integrasi antar-moda.

"Misalnya, kita turun di satu stasiun kita harus melewati lorong bawah stasiun yang tidak aman. Atau naik JPO (Jembatan Penyebrangan Orang) yang sangat rentan dengan aksi kejahatan. Simpul-simpul integrasi ini seringkali tidak mendapat perhatian pemerintah."

Meski begitu, ia tak setuju jika ada tempat khusus bagi perempuan. Sebabnya, perlakuan itu justru ia anggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Namun penting kemudian untuk memberikan perhatian bagi penumpang prioritas.

"Every seat is priority seat. Ketika ada yang membutuhkan semisal perempuan hamil, perempuan membawa anak usia di bawah lima tahun itu harus jadi prioritas di mana saja. Pemahaman terhadap self-awareness dan self-safety itu yang paling penting bagi perempuan," pungkas Shinta.

Sebelumnya, PLAN Internasional--organisasi yang fokus untuk mengembangkan masyarakat dan kemanusiaan guna pemenuhan hak anak dan kesetaraan anak perempuan--pada Rabu (10/10/2018) merilis survei yang melibatkan 400 ahli di 22 kota di seluruh dunia. Riset itu membahas pelbagai indikator kota yang aman dan nyaman bagi anak perempuan. Sampel populasi dari survei ini adalah 1.398 anak perempuan di rentang usia 15 hingga 17 tahun yang terbagi dalam tiga daerah, 38 persen di pedesaan, 50 persen lainnya di perkotaan dan sisanya di pesisir atau daerah lain.

Hasilnya, 56,08 persen menyatakan bahwa fasilitas yang paling aman adalah fasilitas pendidikan. Dan yang paling tidak aman adalah transportasi publik. Penyebabnya, tindakan kriminal dan pelecehan seksual menjadi kategori tertinggi yakni 64 persen. Sedangkan terkait ruang publik yang dinilai tidak aman, adalah trotoar dan kamar mandi umum.




Editor: Nurika Manan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.