KBR, Jakarta - Direktur Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde menyebut ketegangan hubungan dagang dunia bisa menggerus produk domestik bruto (PDB) global sebesar 1 persen hingga tahun depan.
Saat ini, perekonomian dunia menurutnya serba tidak pasti. IMF bahkan memangkas perkiraan pertumbuhan ekonomi global tahun ini dari 3,9 persen menjadi 3,7 persen.
"Kami memperkirakan kenaikan tensi dagang saat ini bisa menurunkan produk domestik bruto global 1 persen dalam dua tahun," kata Lagarde saat memberikan sambutan pada pleno rapat tahunan IMF-World Bank di Bali, Jumat (14/3/2018).
Bekas Menteri Keuangan Perancis itu mengajak seluruh negara bersatu menyelesaikan masalah tersebut. Sistem perdagangan global menurutnya harus lebih adil bagi semua negara.
Sejumlah negara juga masih harus menghadapi utang. Data IMF, sektor swasta berutang US$ 182 trililun atau 224 persen dari global. Angka ini terus naik sebelas tahun terakhir.
Baca juga:
- IMF Serukan Pemimpin Negara Stop Perang Dagang
- Rupiah Bergejolak, Ini yang Harus Dilakukan Pemerintah dan BI
Editor: Nurika Manan
Menurutnya ini merupakan salah satu kegiatan proaktif yang dilakukan WhatsApp, guna menyisir akun-akun palsu sehingga keamanan pengguna lebih terjaga.
"Kemarin 18, sekarang ada ditambah lima orang, dua di antaranya menyerahkan diri tadi malam didampingi Kepling ke Polsek Hamparan Perak,"
"Nanti kita lihat lebih lanjut ya, tidak mungkin saya jelaskan sekarang gratifikasinya terkait apa. Ini masih terus kami klarifikasi, ada beberapa orang juga yang perlu kami mintakan keterangan,"
Berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 3318 K/Pid/Sus Tahun 2019, tanggal 17 Oktober 2019. Yang dijatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp477,359,539.
"Banyak di antara mereka yang belum memahami hak-hak perempuan pekerja, serta merasa takut, malu, dan tidak tahu tempat untuk melapor ketika mengalami kekerasan ataupun diskriminasi di tempat kerja."
"Mungkin ke depan diproyeksikan Biak ini menjadi semacam 'space island' atau pulau keantariksaan."
"APBD-nya hampir 70 persen untuk mengurusi orang-orang Pemda. Jadi sisa-sisanya untuk rakyat. Itu kan tidak benar.”
"Sistem jalan berbayar sering dinilai sebagai kebijakan elitis, yang menghalangi orang miskin menggunakan jalanan sehingga orang kaya bisa bepergian tanpa hambatan."
"Program ini untuk kita dorong, agar sebelum mereka formal menikah, sudah dapat informasi itu," ujar Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes, Kirana Pritasari. 
“Yang gede-gede itu tidak ngurusin yang kecil-kecil. Supaya ekonomi rakyat diberikan kepada pengusaha lemah UMKM, itu arahnya ke sana, yang gede ngurus yang gede, yang kecil biar kepada UMKM".
"Intinya bahwa atas berbagai yang dinamakan pelanggaran HAM, kita jangan hanya fokus kepada penyelesaian yudisial, tapi juga ada alternatif penyelesaian nonyudisial."
"Tunggu saja tanggal mainnya. Pokoknya sudah masuk target saya, "
"Maksud saya sertifikat itu harus dipastikan bahwa setiap calon pasangan pengantin muda, dia memang sudah dibekali pengetahuan dan pemahaman yang sangat cukup tentang itu, sebelum dia menikah."
"Wajib untuk ditatar. Kan sama KUA kadang-kadang karena mau cepat, makanya pada saat menikah saja dikasih nasihat. Ini akan lebih lagi."
Kenaikannya sendiri kalau seluruhnya itu lebih dari Rp1 triliun untuk PBI saja, untuk BPJS saja kenaikannya. Dari Rp1,4 sekarang naik Rp1,1. Kan Rp1 triliun dibutuhkan kenaikan anggaran
"Sampai sekarang ini yang sudah tergelar di sana, kurang lebih hampir 7.000. Baik itu yang konflik sosial, yang kemarin. Baik operasi Nemangkawi, pengejaran KKB itu, maupun pengamanan objek vital,"
Menurut prediksi Bank Dunia, berbagai pekerjaan yang bersifat rutin, mudah terprediksi, memiliki prosedur baku, serta mengandalkan database bakal digantikan oleh robot.
"Bersama dengan Pemprov DKI untuk melaksanakan ERP dalam rangka push policy. Kalau tidak gitu orang tidak pindah ke angkutan umum," 
"Ada 10 orang yang sudah diamankan, jadi 5 orang di Riau, kemudian satu orang di Bekasi, kemudian 3 orang di Banten, satu orang di Jawa Tengah. "
"Nah oleh karena itu tugasnya BPTJ ke depan untuk mengevaluasi bersama-sama Grab untuk keselamatan," kata Bambang Prihartono.