Share This

Debat Capres Cawapres di Kampus, JPPR: Tak Masalah

"Saya kira semua kampus netral karena peraturannya kampus tidak berafiliasi dengan politik."

BERITA , NASIONAL

Senin, 22 Okt 2018 22:42 WIB

Dua pasangan calon presiden Pilpres 2018 . (Foto : Antara)

KBR, Jakarta- Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mendukung debat calon presiden digelar di lembaga pendidikan.   Selain biaya yang lebih murah, menurut Koordinator Nasional JPPR, Sunanto, lokasi debat pilpres di lembaga pendidikan seperti kampus tidak melanggar Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

"Tidak masalah itu. Pertama, sejauh kampusnya netral. Saya kira semua kampus netral karena peraturannya kampus tidak berafiliasi dengan politik. Selama ini toh beberapa debat Pilkada juga di kampus. Kayak Jawa Barat tuh, debatnya di UI (Universitas Indonesia) kan. Kalau cuma tempat yang difasilitasi oleh penyelenggara (KPU), bukan oleh si kandidat," kata Sunanto kepada KBR, Senin (22/10/2018).

Sunanto juga menegaskan bahwa kampanye yang dilarang adalah bentuk kampanye yang dilakukan para kandidat di lembaga pendidikan atau pun pesantren. 

Selain diselenggarakan di kampus, kata dia, panelis debat pun bisa dimungkinkan dari kalangan akademisi. Termasuk pun soal kehadiran para pendukung kandidat pasangan capres cawapres di debat tersebut.

"Selama ini kan debat dihadiri oleh orang yang memiliki integritas tinggi dan semakin banyak perdebatan, panelis orang kampus, malah lebih baik. Pendukung dari kedua belah pihak ya harus hadir, tapi jangan sampai ada kegaduhan antarpendukung. Tidak harus di kampus, di mana saja. Benturan antar pendukung itu kan berpotensi terjadi," pungkas Sunanto.

Sebelumnya, usulan lokasi debat capres cawapres ini menuai polemik. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai debat kandidat Pilpres 2019 tidak boleh dihelat di lingkungan kampus karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sementara pihak lembaga pendidikan sebut saja Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Soedirman (Unsoed), dan Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta mendukung usulan sebagai bentuk pendidikan politik. Meski demikian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih belum memberikan keputusan pasti soal lokasi penyelenggaraan debat pilpres tersebut.

Editor: Rony Sitanggang 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.