Dana Kelurahan Berdampak Negatif, jika...

"Publik kan juga tahu bahwa ini menjelang Pilpres. Kalau dasar rasionalitasnya itu tidak terlalu kuat, akhirnya publik menduga ini semata-mata hanya untuk kepentingan Pilpres"

BERITA , NASIONAL

Senin, 22 Okt 2018 14:20 WIB

Author

May Rahmadi, Fadli Gaper, Aninda Putri

Dana Kelurahan Berdampak Negatif, jika...

Presiden Joko Widodo. (Foto: Setkab)

KBR, Jakarta - Rencana kebijakan dana kelurahan oleh Presiden Joko Widodo di Tahun 2019 bisa memberikan pengaruh negatif, jika tidak ada penjelasan rasional terhadap kebijakan tersebut.

Menurut Peneliti dari Lingkar Survei Indonesia, Adjie Algafaby, publik saat ini pintar dalam melihat kebijakan pemerintah. 

Karena itu, kebijakan pengalokasian dana kelurahan di APBN Tahun 2019 bisa membuat publik memandang negatif Jokowi jika gagal menjelaskan dasar kebijakannya.

"Publik kan juga tahu bahwa ini menjelang Pilpres. Kalau dasar rasionalitasnya itu tidak terlalu kuat, akhirnya publik menduga ini semata-mata hanya untuk kepentingan Pilpres. Itu impact-nya bisa negatif karena dianggap sebagai cara penguasa atau petahana melanggengkan kekuasaan dengan memanfaatkan posisi saat ini," kata Adjie kepada KBR.

Ia menambahkan, jika Jokowi mampu menjelaskan secara jelas dan rasional kebijakan dana kelurahan tersebut, maka citra positif Jokowi bisa meningkat, karena alokasi dana kelurahan menjadi cara pemerintah pusat, untuk menyentuh masyarakat yang paling bawah.

Selain itu, kebijakan dana kelurahan baru bisa terjadi atas persetujuan DPR. 

Namun, melihat komposisi keberpihakan partai politik di DPR, tambah Adjie, dana kelurahan itu akan lolos dengan mudah. 

"Pasalnya, sebagian besar partai di DPR bergabung dengan koalisi pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin untuk Pilpres 2019," katanya.

Sementara itu, politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Suhud Alynudin menilai, kebijakan dana kelurahan yang akan digulirkan pemerintah pada 2019, sarat dengan kepentingan Jokowi untuk Pemilihan Presiden.

Menurutnya, kebijakan tersebut sangat lemah dari sisi kajian. 

Suhud mencontohkan, kebijakan dana desa yang sudah berjalan dan lemah dari sisi pertanggungjawaban.

"Jadi kalo kami melihat, ini sarat dengan kepentingan Pemilu. Karena terkait dengan lemahnya kajian terhadap penggelontoran dana itu. Kita bukannya tidak setuju, tapi harus berdasarkan kajian, karena Dana Desa saja mekanisme pertanggungjawabannya masih lemah. Artinya banyak penyelewengan-penyelewengan Dana Desa. Ini kan bisa jadi pelajaran yang harus diperhatikan betul, gitu," tutur Suhud kepada KBR, Senin (22/10/2018).

Suhud menilai, harus ada mekanisme pengawasan Dana Kelurahan yang jelas. 

Ia menambahkan, Fraksi PKS di DPR juga tidak akan sembarangan menyetujui, atau menjegal rencana pengucuran Dana Kelurahan ini, karena menyangkut kepentingan masyarakat.

Pemerintah berencana akan menggulirkan dana untuk kelurahan pada tahun 2019 sebesar Rp3 triliun.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo, akan mengucurkan dana kelurahan mulai Januari 2019 mendatang.

Menurutnya, dikucurkannya dana kelurahan ini karena banyaknya keluhan dari masyarakt yang meminta agar diberikannya dana kelurahan.

"Itu APBD 2019, jadi tentunya dicairkan setelah ada  persetujuan dari dewan. Dimulai pada Januari 2019," kata Jokowi di Semarang, belum lama ini.

Ia melanjutkan keluarnya kebijakan baru perihal dana kelurahan karena mendapatkan banyak masukan dari wali kota, untuk dicairkannya dana kelurahan, sebagai penyeimbangan antara dana desa yang sebelumnya sudah diberikan oleh pemerintah pusat.

"Karena ada pandangan politik kalau saya lihat itu adalah pandangan dari wali kota yang wali kota juga dapat masukan dari kelurahan untuk juga bisa mendapatkan, karena kebutuhan di desa dan kelurahan itu mirip-mirip," tambah Jokowi.

 

Editor: Kurniati

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.