Daerah-Daerah Ini Jadi Calon Lokasi Relokasi Sulteng

Pemerintah mengkaji tiga daerah sebagai lokasi relokasi tempat tinggal korban gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah.

BERITA , NASIONAL

Senin, 15 Okt 2018 13:40 WIB

Author

Astri Yuanasari, Resky Novianto, Ria Apriyani

Daerah-Daerah Ini Jadi Calon Lokasi Relokasi Sulteng

Warga mengangkat atap rumah yang terselamatkan dari gempa dan likuifaksi di Petobo, Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (12/10). (Foto: ANTARA/ Sahrul M)

KBR, Jakarta - Pemerintah mengkaji tiga daerah sebagai lokasi relokasi tempat tinggal korban gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan tiga lokasi yang diajukan yakni Kelurahan Duyu, Tondo, dan Pombewe. Hingga kini, pemerintah masih menunggu hasil kajian tim di lapangan.

"Kita harus lihat dulu sesarnya lewat mana. Karena likuifaksi ada tiga penyebabnya. Batuannya pasir halus, lepas, dan jenuh air," ujar Basuki di kantor Kemenkopolhukam, Senin (15/10/2018).

Tiga daerah tadi dipilih salah satunya karena ketersediaan lahan kosong di sana. Duyu menyediakan area seluas 78 hektare, Tondo 88 hektare, dan Pombewe 210 hektare. 

Pembangunan kembali rumah dan fasilitas menunggu masterplan pembangunan rampung. Menurut Basuki, Wakil Presiden Jusuf Kalla memberi waktu 2 tahun bagi pemulihan dan pembangunan kembali Lombok. 

"Kami harus susun dulu (masterplan) makanya kami bikin hunian sementara(huntara). Masterplan jadi, baru bisa bikin rumah."

Basuki menjelaskan hunian sementara akan berbentuk barak yang diisi 10-12 keluarga. Masing-masing hunian dilengkapi fasilitas dapur umum, dan Mandi, Cuci, Kakus(MCK). Pembangungan huntara ditargetkan selesai dalam dua bulan mendatang.

Sebelumnya, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga tengah mencari wilayah yang aman untuk tujuan relokasi. Kepala Badan Geologi ESDM Rudy Suhendar mengatakan beberapa alternatif lokasi itu di antaranya Duyu, Talise, Sidera dan Balaroa.

"Itu masih alternatif ya belum ditetapkan. Itu kan baru ditunjukin sama BPN. Mungkin kita start hari ini (Jumat, 12/10/2018), karena kemarin baru kemarin," kata Rudy saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (12/10/2018) pekan lalu. Namun kata dia, dari daerah yang direkomendasikan Badan Pertanahan Nasional (BPN) itu masih akan diidentifikasi keamanannya.

Baca juga:


Kata Ahli Geologi

Sementara Geolog dari Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Rovicky Dwi Putrohari menyebut relokasi jadi satu-satunya pilihan paling realistis untuk penanganan area pasca-likuifaksi. Selain biaya yang dikeluarkan lebih rendah dibanding harus mengupayakan lahan terdampak likuifaksi, relokasi juga pilihan aman bagi warga.

"Ya costnya pasti tidak akan rendah pasti mahal tapi paling aman ya relokasi. Kalau mau dengan cost yang mahal itu biasanya kalau tempat lain yaitu menyedot air sebanyak-banyaknya sehingga permukaannya itu biasanya turun. Kalau disedot artinya kan kandungan airnya berkurang sehingga dia menjadi lebih padat karena itu mengurangi likuifaksi tetapi itu biayanya pasti mahal," jelas Rovicky saat dihubungi KBR.

Meski bisa dilakukan penanganan, ia menilai lahan terdampak likuifaksi sebetulnya sudah tidak layak untuk kembali dipakai jadi hunian. Rovicky menyarankan area itu dimanfaatkan sebagai taman kota, persawahan atau perkebunan.

"Jadi harus ditinggalkan dan dimanfaatkan selain untuk keperluan pemukiman," kata dia.

"Cukup berbahaya, masih bisa sih dipakai dibangun rumah di atasnya, bisa. Tetapi menjadi semakin berbahaya," imbuhnya. 

Rovicky menerangkan selama ini sebenarnya wilayah rawan likuifaksi sudah bisa terdeteksi dengan mengamati jenis batuan dan kadar jenuh air dalam tanah. Kata dia, wilayah potensi likuifaksi yang dekat dengan pusat gempa akan semakin besar kemungkinan mengalami pencairan tanah.

Gempa disusul tsunami yang menerjang beberapa daerah di Sulawesi Tengah mengakibatkan terjadinya likuifaksi. Fenomena ini merupakan kondisi pencairan tanah di mana tanah yang jenuh atau agak jenuh akan kehilangan kekuatan dan kekakuan akibat tegangan.

Baca juga:




Editor: Nurika Manan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Tak Berpihak Pada Nelayan, Pemerintah Didesak Revisi Perda Zonasi Wilayah Pesisir

Seleksi Capim KPK

Memulai Usaha dengan Modal Minim