Share This

Asian Development Bank Tawarkan Utang untuk Bangun Fasilitas di Sulteng

Presiden ADB, Takehiko Nakao menganggap, fondasi ekonomi Indonesia cukup kuat untuk mengambil pinjaman baru.

BERITA , NASIONAL

Jumat, 12 Okt 2018 17:08 WIB

Asian Development Bank Tawarkan Utang untuk Bangun Fasilitas di Sulteng

Presiden Joko Widodo (keempat kiri) menerima kunjungan kehormatan Presiden Asian Development Bank (ADB) Takehiko Nakao (kedua kiri) disela Pertemuan Tahunan IMF - World Bank Group 2018 di Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Bali, Jumat (12/10). (Fo

KBR, Nusa Dua - Asian Development Bank (ADB) menawarkan pinjaman kepada Indonesia untuk menangani bencana di Sulawesi Tengah. Hal tersebut disampaikan Presiden ADB Takehiko Nakao usai bertemu Presiden Joko Widodo di Bali.

Nakao mengatakan, fondasi ekonomi Indonesia cukup kuat untuk mengambil pinjaman baru.

"Kami ingin memproses pinjaman ini dengan cepat. Saya juga berkata kepada presiden, kondisi Indonesia sejauh ini kuat. Rata-rata pertumbuhan di kisaran 5 persen, inflasi di 3 persen. Itu kondisi yang cukup stabil untuk Indonesia," tutur Nakao di Nusa Dua, Bali, Jumat (12/10/2018).

ADB bersedia memberikan dukungan anggaran untuk kebutuhan Indonesia sebesar US$ 500 juta. Mereka juga menawarkan utang dengan plafon US$ 500 juta khusus untuk pembangunan kembali fasilitas sanitasi, kesehatan, dan pendidikan.

Sebelumnya, ADB juga sudah menghibahkan US$ 3 miliar untuk penanganan gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah.

Baca juga:




Editor: Nurika Manan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.