Share This

Anies Baswedan dan Rahmat Efendi Sepakat Akhiri Konflik Sampah

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi bertemu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membahas kisruh penanganan sampah, Senin (22/10/2018).

BERITA , NASIONAL

Senin, 22 Okt 2018 20:06 WIB

Petugas Dinas Kebersihan DKI Jakarta mengambil sampah di Kali Sentiong, Kemayoran, Jakarta, Jumat (19/10/2018). (Foto: ANTARA/ Wahyu P)

KBR, Jakarta - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi bertemu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membahas kisruh penanganan sampah, Senin (22/10/2018). Usai pertemuan tertutup di Balai Kota DKI Jakarta itu, keduanya sepakat tak lagi mempermasalahkan pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

Kendati begitu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui pemerintah DKI belum menemukan solusi atas masalah pengelolaan sampah. Pertemuan lanjutan dengan Pemkot Bekasi bakal digelar Kamis (25/10/2018) guna membahas tahapan penuntasan masalah pembuangan sampah.

"Tadi sudah kami sepakati bahwa mulai hari ini, rencananya Kamis akan bertemu untuk mendetailkannya. Tapi intinya semangat kerja bersama, semangat kerjasama tidak berubah sama sekali," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Senin (22/10/2018).

Sementara Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menyebut kisruh ini mencuat karena permasalahan komunikasi belaka. Menurutnya, perkara sebelumnya seperti penahanan truk sampah, bukan karena belum cairnya dana hibah dari Pemprov DKI Jakarta melainkan soal kelengkapan surat-surat berkendara.

"Terus tadi ditanya selama kemarin ada persoalan miss-komunikasi itu sampah bagaimana. Nggak ada, semuanya datang ke sana enggak ada yang tertahan. Yang tertahan itu hanya 12 mobil yang enggak punya SIM dan surat-suratnya enggak lengkap. Itu yang ditahan. Yang lainnya itu semua ke TPST Bantargebang," tutur Effendi.

Apa yang disampaikan Effendi itu berbeda dengan pernyataan sebelumnya, dimana ia mengancam bakal menutup TPST Bantargebang jika Pemprov DKI Jakarta tak menjalankan kesepakatan perjanjian yang pernah ditandatangani kedua belah pihak. Salah satu dari 41 item perjanjian itu, adalah pemberian dana hibah sebesar Rp2 triliun ke Pemkot Bekasi. Itu sebab, Dishub Bekasi kemudian melarang puluhan truk pengangkut sampah milik DKI Jakarta untuk menyetor sampah Ibukota ke Bantargebang.

Akibat pelarangan itu, menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Isnawa Aji, tumpukan sampah untuk sementara dialihkan ke TPSS Muara. Ia menampik adanya timbunan di tempat pembuangan sampah karena kisruh antara Pemkot Bekasi dan Pemprov Jakarta. Kata dia, penumpukan sampah terjadi karena perbaikan truk pengangkut di wilayah Jakarta Utara. 

"(Bukan karena kendala di Bantargebang?) Bekasi? bukan engga ada masalah. mungkin kalau ada kendala mungkin engga cuma Muara Karang bisa se-Jakarta terhambat semua, engga bisa buang. Jadi saya monitor Comentcenter kami semuanya lancar, cuma memang di titik itu, Utara sedang ada service kendaraan untuk truk-truk sampahnya otomatis tidak full seperti kontakondisi yang biasanya kira-kira begitu," jelas Isnawa saat dihubungi KBR.

Baca juga:

Ia menambahkan, penumpukan sampak terjadi lantaran biasanya dalam sehari ada belasan truk sampah yang beroperasi. Namun, karena ada perawatan truk, maka dalam beberapa hari truk yang beroperasi hanya sekitar sembilan unit. Selain itu kata dia bila timbunan sampah ini terhadi akibat kisruh pengelolaan di Bantargebang, maka bukan hanya TPSS Muara yang kebanjiran sampah melainkan juga TPSS lain. Bahkan di sungai-sungai.

Soal permintaan dana hibah Rp2 triliun yang diajukan Pemkot Bekasi, Gubernur Anies Baswedan berkeras menolaknya. Ia beralasan, permintaan ini bukan kewajiban yang harus dipenuhi Pemprov Jakarta. Anies justru mempertanyakan, mengapa dana itu diajukan ke Jakarta dan bukan kepada Pemprov Jawa Barat. Inilah mula yang memantik ketegangan Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi.

Atas kisruh ini, Anies lantas meminta Wali Kota Bekasi Rachmat Effendi datang baik-baik ke Balai Kota Jakarta, dengan membawa rincian keperuntukkan dana Rp2 triliun tersebut, serta tidak membuat gaduh di media. Menurutnya, pengajuan dana Rp2 triliun itu dilakukan Februari lalu guna pembangunan infrastruktur. Sementara terkait dana kompensasi bau sampah, ia mengklaim sudah melunasinya sebesar Rp194 miliar, pada 18 Oktober lalu.

Anies menganggap dana Rp2 triliun itu tak berhubungan dengan masalah sampah, melainkan masalah APBD Kota Bekasi yang sebagiannya dilimpahkan ke DKI Jakarta. 

Sementara Anggota DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus menyarankan kedua belah pihak harus segera menuntaskan perkara ini. Jangan samppai, kata dia, masalah pengelolaan sampah ini jadi urusan nasional.

"Alokasikan yang sebaik-baiknya, saya kira APBD DKI Jakarta banyak juga yang tidak mampu dibelanjakan. Jadi kalau untuk buat Jakarta jadi nyaman harus memberikan konpensasi yang lebih kepada bekasi tidak ada masalah sih," kata Bestari Barus kepada KBR, Senin (22/10/2018).

Baca juga: Presiden Sebut Belum Ada Kota yang Berhasil Tangani Sampah

Ia mengklaim, DPRD tidak mempermasalahkan jika ada dana lebih yang bakal dialokasikan ke Pemkot Bekasi. "Ya permintaannya ditanggapi lah. Diadakan rapat pertemuan. Bagus-bagus saja (kedatangan Wali Kota Bekasi), berarti kan yang lebih negarawan wali kotanya Bekasi yang berpikir lebih besar. Kepentingan yang lebih besar saya apresiasi banget kalau memang walikota bekasi itu datang."

Merespons kisruh sampah Jakarta-Bekasi, Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri Bahtiar Baharuddin menilai, perkara ini bisa diselesaikan kedua belah pihak. Lagipula kata dia, belum pernah ada pengaduan yang mempersoalkan penumpukan sampah di Kecamatan Bantar Gebang. Ia yakin kedua kepala daerah bisa menuntaskan problem tersebut.

"Belumlah. Belum ada laporan, saya kira mereka bisa selesaikan. Tinggal soal komunikasi aja kan. Selama ini kan normal aja berjalan. Ini kepala daerah, para pemimpin semua. Masak gini aja ngga bisa nyelesaikan."

Dalam sehari, setidaknya ada 7 ribu ton sampah DKI Jakarta dibuang dan dikelola di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi. Jumlah ini di luar kontrak kerja pengelolaan yang hanya dua ribu ton setiap harinya. Lonjakan ini terjadi sejak April lalu, saat dibebaskannya operasional truk sampah DKI Jakarta selama 24 jam. Pengelolaan sampah DKI Jakarta di Bantargebang, berulang kali menuai polemik.



Editor: Nurika Manan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.