Aksi Massa Bela Tauhid, Pemerintah Ingatkan Jangan Ada Perpecahan

Seribuan orang berkumpul di sepanjang Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta menggelar aksi yang mereka sebut "Aksi Bela Kalimat Tauhid", Jumat (26/10/2018).

BERITA | NASIONAL

Jumat, 26 Okt 2018 16:25 WIB

Author

Astri Yuanasari, Dian Kurniati, Heru Haetami, Ria Apriyani

Aksi Massa Bela Tauhid, Pemerintah Ingatkan Jangan Ada Perpecahan

Suasana massa 'Aksi Bela Tauhid' di depan Kantor Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, Jumat (26/10/2018). (Foto: KBR/ Resky)

KBR, Jakarta - Seribuan orang berkumpul di sepanjang Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta menggelar aksi yang mereka sebut "Aksi Bela Kalimat Tauhid", Jumat (26/10/2018). Massa di depan Kantor Kementerian Politik Hukum dan Keamanan itu menuntut pembubaran Barisan Anshor Serbaguna Nahdlatul Ulama (Banser NU). Desakan lain, meminta penegak hukum menangkap dan memproses hukum pelaku pembakaran.

Peserta aksi melakukan longmarch dari masjid Istiqlal Jakarta setelah salat Jumat. Salah satu kelompok yang mengikuti aksi datang dari Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur. Mereka menamakan diri pasukan Khalid bin Walid (Paskhal).

Komandan Paskhal, Early mengungkapkan, kelompoknya menuntut pembakar bendera ditangkap dan diadili. Ia mengklaim, pembakaran bendera HTI itu membuat geram sebagian orang Islam.

"Satu prinsipnya keadilan harus ditegakkan. Seluruh umat Islam pasti marah jika kalimat La Ilaha Illallah itu dinistakan, ini apalagi dengan sengaja dibakar. Tapi anehnya tidak ada keadilan di negeri ini khususnya untuk umat Islam Kenapa mereka yang membakar tidak ditangkap tidak diadili," kata Early di Medan Merdeka Barat Jakarta, Jumat (26/10/2018).

Beberapa perwakilan dari peserta aksi tengah bernegosiasi dengan perwakilan pemerintah di kantor Menkopolhukam.

Sementara dari sisi keamanan, TNI dan Polri menurunkan 7 ribu pasukan gabungan untuk menjaga keamanan aksi. Selama aksi berlangsung, Jalan Merdeka Barat yang menuju arah Harmoni ditutup untuk sementara. Dan lalu lintas dialihkan ke Jalan Budi Kemuliaan dan Medan Merdeka Selatan.

Baca juga: Soal Pembakaran Bendera, Masyarakat Dimina Tak Terprovokasi 

Presiden Enggan Komentar

Sementara Presiden Joko Widodo enggan menanggapi Aksi Bela Tauhid yang hari ini digelar di depan kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Massa memprotes pembakaran kain hitam bertuliskan kalimat tauhid yang disebut sebagai bendera HTI. Kejadian terjadi di Garut saat peringatan Hari Santri Nasional pada pekan lalu.

Ditemui usai membuka gelaran Idea Fest di JCC Senayan, Jokowi meminta tidak ditanya hal-hal yang berkaitan dengan urusan politik melulu.

"Saya, urusan saya bukan urusan (itu). Tiap hari kok urusan politik," kata Jokowi di JCC Senayan, Jumat (26/10/2018).

Sebelumnya, pemerintah berulang-kali meminta agar pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid tidak disikapi secara berlebihan.

Menkopolhukam Wiranto dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sudah mengimbau agar tidak ada pengerahan massa. Menag Lukman Hakim meminta masyarakat menyerahkan peristiwa tersebut kepada kepolisian.


Menahan Diri

Sehari sebelumnya, pihak istana dan parlemen meminta masyarakat untuk menahan diri dan tak mudah terprovokasi isu pembakaran bendera. Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko khawatir, kasus pembakaran bendera itu diseret ke kepentingan politik tertentu.

"Intinya kami semua mengimbau jangan dibawa-bawa ke arah politik. Sudahlah itu antara dua kelompok yang perlu diluruskan. Peristiwa ini tidak boleh dibawa ke peristiwa politik," kata Moeldoko di kantor Kementerian Serkretariat Negara, Kamis (25/10/2018).

Menurut Moeldoko, masyarakat tak perlu bersikap reaksioner sebab kasus ini pun telah diproses dan teliti kepolisian. Selain itu, pelaku pun sudah meminta maaf. Ia menambahkan, penjelasan Menkopolhukam Wiranto pun sudah terang bahwa pembakaran bukan dimaksudkan menghina melainkan 'membersihkan' kalimat tauhid yang selama ini digunakan sebagai logo Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Senada, Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta pelbagai pihak tenang dalam menyikapi masalah ini. Sebab aksi reaktif hanya akan merugikan masyarakat.

"Saya mengimbau ke seluruh elemen bangsa agar bisa menahan diri, agar tidak terjadi perpecahan kan semua pihak," Kata Bambang Soesatyo.

"Jadi menurut saya, kalau itu udah diselesaikan oleh penegak hukum maka serahkan kepada proses hukum yang berlaku. Jadi tugas kita sekarang adalah bagaimana menjaga agar tidak terjadi keretakan bangsa", sambung Bambang.



Editor: Nurika Manan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 15

Kabar Baru Jam 14

Kabar Baru Jam 13

Menanti Gebrakan Presiden Jokowi di Periode Ke-2

Kabar Baru Jam 12