2016, Kampanye Gunakan Simbol Agama Sebabkan Indeks Demokrasi Menurun

Indeks demokrasi Indonesia yang sempat menurun dua tahun lalu, disebabkan oleh kampanye saat pemilihan kepala daerah yang menggunakan simbol-simbol agama.

BERITA | NASIONAL

Kamis, 25 Okt 2018 16:27 WIB

Author

Dian Kurniati

2016, Kampanye Gunakan Simbol Agama Sebabkan Indeks Demokrasi Menurun

(Foto: Antara)

KBR, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto menyebut indeks demokrasi Indonesia yang sempat menurun dua tahun lalu, disebabkan oleh kampanye saat pemilihan kepala daerah yang menggunakan simbol-simbol agama. 

Ia mengatakan, indeks demokrasi sempat turun pada 2016 menjadi 70,09 poin dibanding 2015 yang mencapai 72.83 poin. Sementara pada 2017, indeks demokrasi Indonesia kembali meningkat menjadi 72,99 poin dan masuk dalam kategori rukun.

Penurunan indeks kerukunan itu juga disebabkan pengaruh Pilkada Serentak 2017 dan perkembangan kabar bohong (hoaks) di berbagai media sosial. 

"Kita jujur bahwa 2017, yang dinilai 2016, ada penurunan, karena ini pengaruh pilkada serentak. Jujur kita agak turun, dengan banyaknya konflik horisontal, baik kecil maupun sedang, karena penggunaan simbol-simbol agama dalam pilkada serentak. Juga pengaruh hoaks. Tetapi belum sampai mengganggu kerukunan kita sebagai bangsa," kata Wiranto di kantor Kementerian Sekretariat Negara, Kamis (25/10/2018).

Berdasarkan survei Kementerian Agama, provinsi paling rukun di Indonesia adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Papua, Sulawesi Utara dan Bali. Sedangkan provinsi paling tidak rukun adalah Provinsi Banten dan Aceh.

Wiranto mengatakan, indeks demokrasi tersebut diukur berdasarkan indikator kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi. Ia meyakini, indeks demokrasi tahun ini bisa kembali meningkat di 2018, karena Kemenkopolhukam telah membentuk Badan Siber dan Sandi Negara. 

Ia mengklaim, badan tersebut mampu menangkal ancaman yang tak terlihat, seperti berita bohong atau hoaks dan sepanjang 2018, lembaga tersebut telah menangani 324 kasus dan 152 di antaranya telah selesai.

Baca: Isu Politik Dominasi Penyebaran Hoaks Medsos

"Tantangan menjaga demokrasi saat ini lebih sulit dibanding tahun-tahun sebelumnya," lanjut Wiranto.

Ia mencontohkan, saat dirinya menjabat sebagai Menkopolhukam di era Presiden Abdurrahman Wahid, di mana saat itu sama sekali tidak ada hoaks, yang dimanfaatkan untuk kepentingan Pilkada.


Editor: Kurniati

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 7

Belgia Kewalahan Hadapi Gelombang Pandemi

Penerimaan Masyarakat terhadap Vaksin Covid-19 Masih Rendah

Ronde 6 - Petani Tembakau

Kabar Baru Jam 8