KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo telah memerintahkan menteri terkait untuk menjual atau menggabungkan anak usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perintah ini disampaikannya dalam sidang kabinet paripurna Senin kemarin (2/10). Jokowi mencatat jumlah anak usaha BUMN sudah membengkak hingga 800.
Kata dia, ratusan anak cucu BUMN ini terlalu menguasai sektor bisnis, termasuk usaha kecil menengah.
"BUMN itu sekarang ada 118 tapi anak dan cucunya hampir 800. Tapi yang membuat anak, cucu dan cicit itu bukan Saya. Kan sudah ada dari dulu. Kenapa ngomongnya baru sekarang? Jangan-jangan juga ada yang mau main politik. Saya sudah perintahkan kemarin, sudahlah itu yang 800 itu dimerger atau perlu dijual, ngapain itu? BUMN ngurusi katering, ngurusi baju. Coba tanyakan yang ikut paripurna kemarin, saya tunjuk langsung yang kayak-kayak gitu," kata Jokowi di penutupan Rapat Koordinasi Nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Jakarta, Selasa (3/10/2017).
Jokowi juga memerintahkan agar BUMN yang ada di daerah memberikan banyak peluang kepada para pengusaha lokal.
"Saya sudah perintahkan juga untuk yang berkaitan dengan BUMN yang ada di daerah, disubkan ke pengusaha-pengusaha di daerah, termasuk PU juga," ujar dia.
Jokowi berjanji meluangkan waktunya untuk berdialog dengan Kadin beberapa pekan ke depan. Ia mempersilakan pengusaha secara terbuka menyampaikan kritik dan masukan.
"Bicara blak-blakan dengan saya. Yang sakit-sakit tidak apa-apa. Tapi untuk kebaikan negara. Ada yang baik, tapi masih banyak juga yang jelek kok yang harus kita perbaiki," tutur Jokowi.
Editor: Rony Sitanggang Â
Bagaimana perlindungan pada anak yang terancam UU ITE seperti pada SFA? Lainnya, perkara orisinalitas dalam dunia fesyen.
"Untuk mengusung Bapak Ganjar Pranowo memenangkan sebagai presiden Republik Indonesia 2024," 
"Dia akan menyebut juga dibiayai oleh siapa dalam praktiknya selama ini. Artinya itu hal yang sangat mudah untuk dilakukan,"
"Saya sangat menghargai sekali komitmen Dato Seri Anwar Ibrahim untuk memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia,"
Megawati menyatakan bila menang Pemilu, maka program pembangunan akan dipercepat
"Jadi isinya yang harus dilakukan evaluasi, revisi dari aturan SKB 2 Menteri yang kemarin. Maka untuk menjamin kebebasan beragama kita tentu negara wajib hadir."
Ananta meminta program data tunggal Kemenkop UKM dapat segera diselesaikan dalam akhir periode pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Tingkat keparahan dari kekeringan yang akan terjadi kurang lebih hampir sama dengan bencana kekeringan yang terjadi pada 2019.
Kita akan melakukan tindakan yang tegas, termasuk bila ada oknum anggota Polri yang terlibat.
Tahap pertana ini ada 60 unit sepeda motor listrik.
"Ya dituduh bahwa saya punya saham, dituduh bahwa saya punya bermain tambang di Papua, saya tidak pernah lakukan."
Aturan tersebut ditentang para pegiat lingkungan, termasuk bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
"Modalitas pak Ganjar Pranowo itu sangat kuat. Itulah yang disampaikan bapak Presiden Jokowi."
Strategi cerdas sandwich generation agar bisa sejahtera
"Jadi kalau 30 hari itu digunakan dengan lebih cepat oleh Mahkamah Agung, maka sebelum penyusunan daftar calon sementara bisa dilakukan koreksi oleh partai politik."
Batas akhir pelaporan LHKPN 31 Maret 2023.
Nilai ekonomi dari produk ilegal itu diperkirakan mencapai Rp10 miliar.
Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan evaluasi akan dilakukan terhadap kinerja satgas.
"Kunjungan saya ke Malaysia akan saya gunakan untuk menyelesaikan beberapa perundingan penting yang sudah berjalan bertahun-tahun dan tidak selesai."
"Keputusan bakal capres dan cawapres akan diputuskan Pak Prabowo selaku Ketua Umum Partai Gerindra dan Cak Imin selaku Ketua Umum PKB. Dari PKB hanya mengajukan satu nama yaitu Muhaimin Iskandar."
