BERITA

Paripurna Sahkan APBN 2018, Alasan Gerindra Menolak

KBR, Jakarta- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2018 dalam rapat Paripurna DPR RI, Rabu (25/10/17). Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan.

Hampir seluruh fraksi menerima pengesahan APBN Tahun 2018 kecuali Fraksi Gerindra. Taufik mengatakan, sikap masing-masing fraksi tetap dihargai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pengambilan keputusan RUU APBN 2018.

APBD Sementara satu fraksi menerima dengan catatan," kata Taufik di ruang rapat Paripurna DPR, Rabu (25/10/17).

Dalam laporan Badan Anggaran DPR mengenai pembicaraan tingkat I RAPBN 2018, Fraksi Gerindra menolak karena target belanja negara dan pertumbuhan ekonomi yang terlalu rendah. Namun Gerindra mempersilahkan Pemerintah untuk melaksanakan target-target dalam APBN 2018.

Sementara Fraksi PKS menerima dengan catatan dalam pendapat akhir mini fraksi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengesahan APBN 2018. PKS berpendapat penetapan target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen terlalu optimistis.

Asumsi makro yang disahkan dalam APBN Tahun 2018 yakni pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen, inflasi 3,5 persen, nilai tukar rupiah senilai Rp 13.400 per dolar Amerika Serikat, dan suku bunga SPN tiga bulan 5,3 persen.

Sementara itu target pembangunan 2018 yakni tingkat pengangguran 5,0 sampai 5,3 persen, tingkat kemiskinan 9,5 sampai 10 persen, Indeks Gini Rasio 0,38 dan Indeks Pembangunan Manusia 71,50 persen.

Dengan asumsi dasar tersebut pendapatan Negara dalam APBN Tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp 1.894.720,4 miliar dan belanja Negara sebesar Rp 2.220.657 miliar.

Editor: Rony Sitanggang

• APBN 2018
• RAPBN 2018
• Taufik Kurniawan