KBR, Jakarta - Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar, Nusron Wahid mengusulkan agar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) mempertimbangkan untuk menolak keberadaan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Usulan itu disampaikan Nusron Wahid dalam rapat pleno DPP Partai Golkar yang digelar tertutup di Jakarta, Rabu (11/10/17).
Nusron mengatakan posisi Partai Golkar dalam Pansus Angket KPK justru akan menurunkan elektabilitas dalam pemilihan umum. Ia mengatakan, keberadaan Pansus Angket KPK tidak sesuai dengan semangat Partai Golkar untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan pemberantasan korupsi.
"Kalau ada orang yang mengatakan bahwa keberadaan Pansus Angket KPK dalam rangka memperkuat, boleh-boleh saja. Tetapi faktanya rakyat di bawah mengatakan keberadaan Pansus Angket KPK dianggap antitesa dalam pemberantasan korupsi dan menghalang-halangi upaya penegakan hukum," kata Nusron usai rapat Pleno di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (11/10/2017).
Nusron mengatakan, dalam rapat pleno disepakati DPP Partai Golkar akan membentuk tim kajian terkait Pansus Angket KPK. Tim tersebut akan mengkaji langkah yang akan dilakukan Partai Golkar terhadap keberadaan Pansus Angket KPK.
Nusron mengatakan suara pengurus pusat Partai Golkar terbelah terkait keberadaan Pansus tersebut.
"Saya minta DPP Golkar segera menghentikan keterlibatan dalam Pansus, dan memerintahkan pada Fraksi untuk mencari exit strategy dan menghentikan Pansus Angket," kata Nusron.
Namun, salah satu petinggi DPP Golkar Agun Gunandjar Sudarsa membantah pembentukan tim kajian tersebut sebagai salah satu kesepakatan dalam rapat pleno DPP Partai Golkar.
Ia mengatakan, Pansus Angket KPK akan terus berjalan sampai ada kesimpulan dan rekomendasi akhir.
"Sampai saat ini penugasan saya di Pansus Angket KPK tidak pernah dicabut," ujar Agun yang kini menjadi Ketua Pansus Angket KPK.
Baca juga:
- Banyak Kader Dijerat KPK, Golkar Masih Pede Dapat Simpati Rakyat
- Survei Kepercayaan Antikorupsi: KPK Teratas, DPR Terbawah
Editor: Agus Luqman
Bagaimana perlindungan pada anak yang terancam UU ITE seperti pada SFA? Lainnya, perkara orisinalitas dalam dunia fesyen.
"Untuk mengusung Bapak Ganjar Pranowo memenangkan sebagai presiden Republik Indonesia 2024," 
"Dia akan menyebut juga dibiayai oleh siapa dalam praktiknya selama ini. Artinya itu hal yang sangat mudah untuk dilakukan,"
"Saya sangat menghargai sekali komitmen Dato Seri Anwar Ibrahim untuk memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia,"
Megawati menyatakan bila menang Pemilu, maka program pembangunan akan dipercepat
"Jadi isinya yang harus dilakukan evaluasi, revisi dari aturan SKB 2 Menteri yang kemarin. Maka untuk menjamin kebebasan beragama kita tentu negara wajib hadir."
Ananta meminta program data tunggal Kemenkop UKM dapat segera diselesaikan dalam akhir periode pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Tingkat keparahan dari kekeringan yang akan terjadi kurang lebih hampir sama dengan bencana kekeringan yang terjadi pada 2019.
Kita akan melakukan tindakan yang tegas, termasuk bila ada oknum anggota Polri yang terlibat.
Tahap pertana ini ada 60 unit sepeda motor listrik.
"Ya dituduh bahwa saya punya saham, dituduh bahwa saya punya bermain tambang di Papua, saya tidak pernah lakukan."
Aturan tersebut ditentang para pegiat lingkungan, termasuk bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
"Modalitas pak Ganjar Pranowo itu sangat kuat. Itulah yang disampaikan bapak Presiden Jokowi."
Strategi cerdas sandwich generation agar bisa sejahtera
"Jadi kalau 30 hari itu digunakan dengan lebih cepat oleh Mahkamah Agung, maka sebelum penyusunan daftar calon sementara bisa dilakukan koreksi oleh partai politik."
Batas akhir pelaporan LHKPN 31 Maret 2023.
Nilai ekonomi dari produk ilegal itu diperkirakan mencapai Rp10 miliar.
Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan evaluasi akan dilakukan terhadap kinerja satgas.
"Kunjungan saya ke Malaysia akan saya gunakan untuk menyelesaikan beberapa perundingan penting yang sudah berjalan bertahun-tahun dan tidak selesai."
"Keputusan bakal capres dan cawapres akan diputuskan Pak Prabowo selaku Ketua Umum Partai Gerindra dan Cak Imin selaku Ketua Umum PKB. Dari PKB hanya mengajukan satu nama yaitu Muhaimin Iskandar."
