KBR, Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menjamin pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS maupun kewajiban pembayaran kepada rumah sakit mitra tidak terganggu, meski badan negara itu tengah mengalami defisit keuangan.
BPJS Kesehatan terus mengalami defisit keuangan hingga triliunan rupiah sejak 2014.
Juru bicara BPJS Kesehatan Irfan Humaidi mengatakan badan negara itu telah mendapat bantuan dana dari pemerintah untuk menutup defisit.
Sejak mengalami defisit pada tahun 2014 sampai 2016, kata Irfan Humaidi, BPJS mendapat bantuan dari pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara. Karena itu, Irfan memastikan, defisit keuangan BPJS tidak akan mempengaruhi pelayanan dan kewajiban yang harus dibayarkan kepada Rumah Sakit.
Irfan menjelaskan, kondisi defisit terjadi karena pendapatan dari iuran peserta BPJS setiap tahun tidak seimbang dengan klaim kesehatan para peserta BPJS. Selain itu, kata Irfan, ada anggaran yang sebenarnya tidak masuk dalam perputaran uang, tetapi dihitung sebagai biaya secara akuntansi.
"Secara akuntansi memang dalam laporan keuangan terlihat negatif. Tapi secara cashflow tidak seperti itu. Ada biaya, yang sebenarnya tidak keluar secara cashflow, tapi dihitung sebagai biaya. Contohnya cadangan teknis. Kita cadangkan tapi itu dihitung sebagai biaya," kata Irfan di Jakarta, Rabu (5/10/2017).
Pada 2014 lalu, BPJS Kesehatan mengalami defisit Rp3,3 triliun. Di tahun berikutnya, jumlah defisit meningkat ke angka Rp5,7 triliun. Pada tahun 2016, defisit BPJS kian membengkak menjadi Rp9,7 triliun. Sedangkan tahun ini, pada semester pertama defisit mencapai Rp5 triliun.
Pemerintah hingga kini terus berusaha mengatasi defisit keuangan BPJS Kesehatan. Berdasarkan rekomendasi rapat koordinasi tingkat menteri pada 21 Juni 2017, ada beberapa opsi terkait dengan penyelesaian defisit anggaran BPJS Kesehatan. Antara lain opsi penggunaan cukai rokok serta opsi iuran bauran dengan cost sharing pendanaan antara daerah dan pusat.
Baca juga:
- 30 Ribu Peserta BPJS Kesehatan di Jawa Timur Menunggak Iuran selama 3 Tahun
- 40 Persen Warga di Perbatasan Seret Bayar Iuran BPJS Kesehatan
Editor: Agus Luqman
Presiden berjanji bakal segera mencarikan solusi.
Dia pun menyebut pemerintah dalam hal ini Bulog juga tak maksimal dalam menyerap beras petani secara 100 persen.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan ini merupakan kali pertama ada pemberian THR bagi guru ASN non-penerima tunjangan kinerja atau TPP.
Di beberapa jalur mudik masih ada penyempitan jalan, kurangnya penerangan, hingga proyek jalan yang belum selesai.
Kemacetan sudah terjadi di beberapa wilayah akibat meningkatnya pengguna kendaraan pribadi dan keterlambatan membangun transportasi publik.
"THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil," kata Ida.
Sebab, menurut Menteri Sosial Tri Rismaharini, jumlah anggaran sekitar Rp149 miliar, hanya cukup untuk stok cadangan atau buffer stock hingga Agustus mendatang.
Mulai dari penyempitan jalan, penerangan jalan, hingga proyek perbaikan jalan yang masih juga belum selesai.
Pemerintah memutuskan melakukan impor beras 2 juta ton tahun ini. 
Yang jadi problem adalah ketika pendekatan sosial kultural enggak jalan itu juga akan berpengaruh terhadap penegakan hukum,
Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tidak adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) hingga situasi di Tanah Air yang mulai memasuki masa pra-endemi.
"Kita bisa lihat, pertama, tidak semua peserta BPJS Ketenagakerjaan yang melakukan klaim JHT akibat PHK"
Pentingnya menjaga pola makan dan latihan fisik demi kelancaran puasa. 
"Perbaikan PRIMA paling lima hari sejak akses Sipol dibuka hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 pukul 18.30 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 pukul 18.30 WIB,"
Vonis rendah hakim terhadap para terdakwa tidak setimpal dengan kematian 135 orang akibat tragedi Oktober tahun lalu.
Tips Atur Bujet Self-Reward Aman di Kantong
"Jadi tuan rumah laga final pun sudah sangat siap. Pokoknya tugas saya sudah selesai."
"Kami sedang melakukan review kembali dengan kementerian keuangan untuk bisa memberikan budget tambahan,"
Berdasarkan pemaparannya, daging sapi impor asal Brasil itu tak bisa digunakan untuk kebutuhan selama puasa Ramadan.
Menurut Akmal penolakan Timnas Israel ini mengandung muatan politis terlebih lagi kini jelang Pemilu 2024.
