Kata dia, pemkot masih harus melakukan mediasi lanjutan dengan warga. Apalagi, klaim Tri ada 500an warga yang sudah menyatakan menolak adanya gereja batak tersebut. Tri pun mengaku belum mengetahui kapan mediasi bersama warga sekitar kembali digelar.
"Boleh urus izin yang lama, tapi tidak sekarang, karena situasinya tidak memungkinkan, kita akan bantu urus izin di sana, tapi pelan-pelan, kan ngga mungkin suasananya masih gini," kata Tri saat mengunjungi ibadah pertama GBKP Runggun di Kantor Kecamatan Pasar Minggu, Minggu (9/10/2016).
Disinggung soal lahan relokasi, Tri mengakui lahan yang disodorkan pihak pemkot adalah lahan terbuka hijau. Namun, dia sendiri enggan menjelaskan lebih lanjut, bagaimana lahan yang tidak boleh dibangun apapun di atasnya, disodorkan untuk pembangunan gereja.
"Kondisinya harus relokasi?saya seh pengen tempat semula, tetapi jangka waktunya lama, jadi kalau ada tempat baru kenapa ngga. Sudah ditawarkan pa?sudah ada dekat koramil. Itu bukannya ruang terbuka hijau pa?bukannya lebih susah perizinan?ya lo liat aja masjid yang melanggar. Itu kan cuman kecil,"ujarnya
Dia memastikan akan membantu proses IMB gereja. Meski, waktunya tidak sekarang.
"Tugas kami memfasilitasi itu. IMB juga. Butuh wakti berapa?tahun ini bisa? Ah itu kan tinggal mengubah dari rukan menjadi gereja. Artinya mudah pa? Nanti tanya PTSP ya, bukan saya yang ngeluarin, tentunya melengkapi persyaratan itu," ungkapnya.
Sementara itu, ketua pembangunan Gereja, IR Tongat Malem U Pinem mengatakan, pergantian izin dari rukan ke gereja sudah diajukan. Pihaknya pun sudah mengikuti prosedur sesuai hukum yang berlaku. Salah satunya mengurus KRK atau Ketetapan Rencana Kota. KRK ini, kata dia sebagai salah satu syarat pengajuan izin ke rumah ibadah.
Tongat menambahkan bangunan gereja seluas 824 m2 di Tanjung Barat Lama, Jagakarsa, Jakarta Selatan merupakan zona K3, artinya, zona ini memang diperuntukan juga untuk pembangunan rumah ibadah.
Editor: Sasmito
Jokowi menyebut, pemerintah dan kepala daerah masih sulit bekerja sama mencegah kemunculan titik api, yang menyebabkan karhutla meluas dan sulit dikendalikan. 
"Masalahnya pada kabut asap tebal. Jatak pandang hanya 400 meter. Pagi tadi hanya 150 meter," kata Didi
"Kepada masyarakat di wilayah terdampak semoga bisa sabar, dan kita terus berharap turun hujan secepatnya," kata Kepala Biro Komunikasi Kemenkes.
Fraksi-fraksi di DPR belum sepakati usulan soal Dewan Pengawas KPK
"Ini kalimat-kalimat yang, jangan-jangan, tafsirnya harus politis ya, bukan tafsir hukum."
"Sempat ada undangan tadi malam, tapi kemudian mungkin karena kesibukan presiden, undangan itu kemudian sementara ditunda dulu, gitu ya," 
"Kalau ada pengajuan, itu diatur waktunya dengan acara yang ada di Presiden," 
"Jadi perlu saya sampaikan, KPK lembaga negara, institusi negara, jadi bijaklah dalam kita bernegara," 
Pertemuan itu hanya bersifat transaksional belaka. 
Rokok yang sekarang harganya Rp20.000/bungkus, tahun depan akan naik jadi Rp27.000/bungkus.
Kenaikan tarif cukai rokok untuk menekan konsumsi rokok, mengatur industri tembakau dan menekan peredaran rokok ilegal.
"Jadi kami tinggal menunggu saja untuk Raker (Rapat Kerja) berikutnya yang akan dilakukan tanggal 17 September 2019. Mudah-mudahan bisa secepatnya disahkan."
"Konvoi-konvoi militer di Papua ini sedang berlangsung terus. Pos-pos militer berdekatan. Hal-hal ini kan membunuh psikologi mahasiswa dan masyarakat Papua ini."
Publik diminta terima putusan DPR
"Lembaga antikorupsi harus punya kewenangan untuk merekrut dan memberhentikan pegawainya sendiri, dengan mengacu pada prosedur internal yang jelas dan transparan."
"Padahal di dalam rumah pintu dan jendela tertutup semua, tapi mata pedih, nafas jadi sesak. Semoga segera selesai asap ini."
"Seperti kayak presiden, presiden saja diawasi. "
Pemungutan suara, 5 yang mendapat suara terbanyak adalah Nawawi Pomolango, Lili Pintouli Siregar, Nurul Ghufron, Alexander Marwata, dan Firli Bahuri. 
"Saat rapat saya sendiri menghadapi lima pimpinan, tidak satupun pimpinan yang mengatakan bahwa saya melanggar. "