BERITA

2016-10-26T21:01:00.000Z

Peringkat Kemudahan Berusaha Naik, Jokowi Belum Puas

""Kita dianggap sebagai negara yang betul-betul promising, karena peringkatnya tertinggi. Tetapi sekali lagi, presiden tetap belum puas,""

KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo menyatakan belum puas dengan kinerja bawahannya terkait kemudahan investasi, meskipun peringkat Indonesia naik ke rangking 91 berdasarkan laporan Bank Dunia tentang kemudahan berusaha. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Presiden meminta kementerian terkait untuk terus melakukan perbaikan.

"Tahun 2016 kenaikannya sebenarnya sangat signifikan dibandingkan seluruh negara yang ada. Kita dianggap sebagai negara yang betul-betul promising, karena peringkatnya tertinggi. Tetapi sekali lagi, presiden tetap belum puas," kata Pramono Anung di Kantor Presiden, (26/10/2016).

Sebelumnya, Bank Dunia merilis laporan terbaru tentang kemudahan berusaha (ease of doing business). Indonesia naik 18 peringkat dari 109 menjadi 91 dari 189 negara.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengklaim keberhasilan tersebut merupakan hasil dari paket-paket deregulasi yang diluncurkan pemerintah. Indonesia dinilai Bank Dunia mampu melakukan perbaikan di 7 dari 10 indikator. Darmin meyakini bisa mendapatkan posisi lebih baik. Namun, Bank Dunia belum sempat memantau hasil pelaksanaan deregulasi di lapangan.

"Sebenarnya paling tidak kita percaya ada 1 lagi mestinya yang membaik, tetapi WB mengatakan perubahan aturannya agak terlambat keluarnya pada saat mereka sudah survey, sehingga tidak bisa mereka rekam lagi seperti apa pelaksanaannya di lapangan," kata Darmin.

Tujuh indikator yang sukses diperbaiki antara lain: memulai usaha (starting business), pendaftaran properti (registering property), akses listrik (getting electricity), pembayaran pajak (paying taxes), akses kredit (getting credit), perdagangan lintas negara (trading across borders, dan penegakan kontrak (enforcing contracts).

Sementara, tiga indikator lain yang masih belum membaik antara lain: perizinan pendirian bangunan  (dealing with construction permits), perlindungan terhadap investor minoritas (protecting minority investors), dan penyelesaian perkara kepailitan (resolving insolvency).

Darmin menegaskan bakal terus mengupayakan deregulasi dan terobosan-terobosan guna memperbaiki iklim bisnis. Ia berharap bakal dibentuk tim khusus untuk memenuhi target peringkat 30 besar dalam 3 tahun ke depan.

"Kami harapkan dapat dibentuk tim yang lebih kuat dan tidak lagi bersifat ad hoc. Tim perlu menyusun roadmap action hingga dapat mencapai peringkat 30 besar dalam 3 tahun ke depan sebagaimana ditetapkan di dalam RKP 2017," lanjutnya.

Peran Swasta

Menteri Keuangan Sri Mulyani ingin agar peran swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi meningkat, seiring dengan indeks kemudahan berusaha (ease of doing bussiness/EODB) yang naik 15 peringkat. Sri mengatakan, terkereknya indeks kemudahan berusaha itu karena berbagai kebijakan yang telah diambil pemerintah.

Kata dia, peringkat yang membaik itu akan dibarengi dengan kepercayaan investor menanamkan modal di Indonesia. 

"(EODB meningkat?) Bagus. Karena berbagai perizinan dan berbagai reformasi yang dibuat pemerintah. (Dampaknya?) Insya Allah itu akan memberikan confidence dan menarik lebih banyak kepercayaan," kata Sri di Gedung DPR, Rabu (26/10/16).

Sri mengatakan, survei Bank Dunia mencatat kenaikan peringkat Indonesia hingga 15 peringkat menjadi 91, merupakan hasil yang bagus. Dia berkata, itu menunjukkan terjadi perbaikan dalam kemudahan berusaha di Indonesia. Pasalnya, Bank Dunia meneliti hingga 190 negara yang kebanyakan turut terimbas oleh pelemahan ekonomi global.

Bank Dunia telah mengumumkan hasil pemeringkatannya tentang kemudahan berusaha, dengan menempatkan Indonesia di peringkat 91. Peringkat itu di atas Filipina yang berada di angka 99. Adapun dengan negara Asia Tenggara lainnya, Indonesia masih kalah dibanding Singapura yang berada di peringkat 2, Malaysia di peringkat 23, Thailand di peringkat 46, Vietnam di peringkat 82, dan Brunei Darussalam di peringkat 72.

Peringkat kemudahan berusaha adalah survei tahunan yang diadakan Bank Dunia. Di Indonesia, Jakarta dan Surabaya menjadi lokasi survei dengan komposisi 70:30. Survei untuk kemudahan berusaha tahun 2017 akan digelar Maret sampai Juni 2016. Bank Dunia memiliki sepuluh indikator kemudahan berusaha, meliputi kemudahan memulai usaha, memperoleh kredit, permasalahan izin pembangunan, pencatatan tanah dan bangunan, perolehan sambungan listrik, pemenuhan kontrak, penyelesaian kepailitan, membayar pajak, perlindungan investor, dan perdagangan lintas negara. 

Editor: Rony Sitanggang

• kemudahan berusaha
• Sekretaris Kabinet Pramono Anung
• Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution
• Menteri Keuangan Sri Mulyani
• Jokowi Presiden