Pasalnya, menurut Wali Kota Jakarta Selatan, Tri Kurniadi, lokasi di samping Koramil Pasar Minggu yang pekan lalu sempat ditawarkan sebagai tempat relokasi masuk jalur hijau. Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang tata ruang, pada pasal 29 ayat 1 disebutkan bahwa jalur hijau merupakan bagian dari ruang terbuka hijau publik yang tidak boleh didirikan bangunan.
"Ini lagi dicari itu, masih dicari. Karena lokasi yang itu ternyata jalur hijau. Sudah ada opsi-opsi? Belum, ya kami cari-cari lokasi aja," kata Tri Kurniadi saat dihubungi KBR, Jumat (14/10/2016).
Itu sebab, kini pihaknya masih mencarikan ulang opsi tempat relokasi. Sekaligus memastikan peruntukan lahan. Namun Tri belum bisa merinci lokasi-lokasi tersebut.
"(Ada usulan dari pihak gereja?) Ya makanya kita mencari bareng-bareng. Ini saya juga sedang mencari. Sementara beribadahnya di kantor kecamatan saja dulu," ujarnya.
Tri melanjutkan, selama belum ada lokasi pengganti maka ibadah jemaat GBKP untuk sementara tetap digelar di kantor kecamatan. Namun ia juga tak bisa memastikan hingga kapan kondisi ini berlangsung.
"(Ada kepastian atau tenggat kapan dapat lokasi pengganti?) Ya kalau belum dapat gimana. Tetap saja ibadah di kantor kecamatan dulu, ya biar saja, kenapa?" katanya.
Baca:Ibadah pertama jemaat pasca penolakan
Minggu (9/10/2016) pekan lalu, jemaat GBKP Runggun Pasar Minggu beribadah di kantor Kecamatan Pasar Minggu, Jalan Ragunan Raya Jakarta Selatan. Tepatnya di ruang serba guna lantai empat kantor kecamatan.
Ibadah ini merupakan ibadah pertama mereka pasca penolakan pembangunan dan kegiatan ibadah di gereja mereka di Tanjung Barat Lama, Jagakarsa oleh sekelompok warga.
Editor: Sasmito
Dari tanggal 31 Agustus saat penangkapan dilakukan hingga saat ini. Akses pendampingan itu dibatasi," kata Tim Advokat
"Bukannya kita tidak mau membuka, tapi ini masih dalam proses penyidikan. Kita pun biasanya menyebut inisial, belum boleh nyebut PT-nya."
"Karena ada konsekuensi penegakan hukum jika terbukti ada perusahaan yang lalai dalam menjaga arealnya dari karhutla."
"Tersangka Surya Anta ditanya, mau jadi apa? 'Saya mau jadi Presiden Papua', ngomong gitu dia waktu pemeriksaan. Dengan dokumen-dokumen yang didapatkan, ya itu sudah jelas (makar)."
"Aliansi mahasiswa fokus mendesak DPR, mengingat 24 September merupakan paripurna terakhir dan satu dari 4 tuntutan mereka adalah DPR tidak mengesahkan 4 RUU, diantaranya RKUHP dan RUU Pertanahan"
"Rendahnya kenaikan cukai rokok akan berdampak pada pola peralihan konsumsi rokok mahal ke murah"
"Kita minta Polda Papua dan Papua Barat untuk selektif dan menghentikan seluruh penangkapan sewenang-wenang, dan membuka akses yang luas untuk keluarga."
"Saya telah memerintahkan Menteri Hukum dan HAM untuk menyampaikan sikap ini pada DPR RI, agar pengesahan RUU KUHP ditunda." 
"Kemarin Bapak Presiden sudah menerima surat pengunduran diri dari Pak Imam Nahrawi, dan tadi mengangkat Saudara Hanif Dakiri"
Pengambilalihan ditarget rampung sebelum akhir 2019
Meski urgensinya sudah ditekankan berbagai riset, fasilitas darurat bencana belum masuk ke dalam rencana pembangunan KEK Tanjung Lesung.
Massa pun meminta komitmen pemerintah menaikkan cukai rokok setinggi-tingginya.
"Saat ini kami sudah mengeluarkan DPO dan kemarin melakukan upaya paksa dan melakukan pencarian kerumah di Jakarta dan melakukan penggeledahan," 
"Kalau kita menetapkan status tersangka seseorang itu, ada kewajiban dari KPK untuk menyampaikan surat kepada beliau. Dan beliau sudah menerimanya beberapa minggu yang lalu,"
Direktur Eksekutif Sawit Watch, Inda Fatinaware mengatakan penindakan yang dilakukan oleh pemerintah hanya sebatas formalitas
"Komisi II DPR akan rapat pengambilan keputusan Tingkat I pada 23 September 2019. Insya Allah dibawa pada Rapat Paripurna terakhir."
"Coba, 'hukum yang hidup di masyarakat' itu apa? Ga jelas! Rumusan di RKUHP pun tidak pasti, dan juga pemerintah mengakui belum punya penelitian soal ini loh!"
fenomena eksodus itu menunjukkan ada ketidaknyamanan yang dirasakan mahasiswa Papua, selama tinggal di luar Papua.
Undang-undang apapun pasti diterima dan pasti akan disidangkan dan akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Bagaimana isi putusannya atau apa yang diuji, pasal berapa, ayat berapa kita lihat nanti
Menyayangkan permasalahan-permasalahan yang terjadi belakangan ini mulai dari korupsi sampai dengan demokrasi di Indonesia yang makin lama makin terancam.