KBR, Jakarta - Wacana penunjukan Arcandra Tahar kembali menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mencuat dalam beberapa pekan terakhir. Selain Arcandra, juga ada sejumlah nama lain yang beredar.
Pengamat energi dari Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa menyarankan Presiden Joko Widodo mengangkat menteri ESDM berlatar belakang profesional dan memiliki rekam jejak bersih. Selain itu, Fabby mengatakan, seorang menteri ESDM mesti memiliki kredibilitas yang teruji dan bisa diterima dan dihargai oleh pelaku di sektor energi.
Fabby menilai Arcandra Tahar bukan sosok yang tepat menjadi menteri strategis itu.
"Pemberian status WNI terhadap Archandra yang super cepat juga tidak menghilangkan fakta bahwa yang bersangkutan telah melanggar UU Imigrasi dan UU Kewarganegaraan, walaupun tidak ada proses hukum atas pelanggaran tersebut. Skandal kewarganegaraan yang menimpa Archandra Tahar telah menggerus kepercayaan publik dan para pemangku kepentingan di sektor energi dan pertambangan," kata Fabby Tumiwa dalam keterangan tertulis seperti diterima KBR, Selasa (4/10/2016).
Institute for Essential Services Reform (IESR) merupakan lembaga independen untuk merumuskan kebijakan publik khususnya di bidang energi dan perubahan iklim.
Baca: Jokowi Pertimbangkan Angkat Kembali Arcandra
Kursi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral masih lowong sejak Presiden Joko Widodo mencopot Arcandra Tahar pada 15 Agustus lalu. Arcandra dicopot hanya 20 hari sesudah menggantikan Sudirman Said. Pencopotan itu terpaksa dilakukan, karena saat ditunjuk menjadi menteri, Arcandra ternyata memiliki paspor ganda, Indonesia dan Amerika Serikat.
Pemerintah menjanjikan akan segera menunjuk menteri ESDM pada akhir September. Di sisi lain, Arcandra Tahar sudah kehilangan kewarganegaraan Indonesia setelah memiliki paspor Amerika. Namun, ketika diangkat menjadi menteri di Indonesia, ia juga kehilangan kewarganegaraan Amerika.
Belakangan, saat kursi Menteri ESDM kosong, pemerintah memulihkan status WNI Arcandra Tahar. Sehingga muncul prokontra kemungkinan pemerintah mengangkat kembali Arcandra Tahar di kursi lamanya.
Baca: Alasan Kemenkumham Terbitkan SK Kewarganegaraan Arcandra
"Sekalipun pengangkatan menteri adalah hak prerogratif Presiden, tetapi penggunaan hak tersebut hendaknya dilakukan dengan penuh kebijaksanaan, akal sehat dan bertanggung gugat," kata Fabby Tumiwa.
Ia menilai penggantian Sudirman Said dengan Archandra Tahar, yang ternyata melanggar peraturan perundang-undangan, mengindikan kalau Presiden kurang cermat, lalai dan mengabaikan tuntutan reformasi kelembagaan dan peraturan di sektor energi dan pertambangan Indonesia. Fabby mengatakan selama ini sektor energi pertambangan selalu mengalami nasib 'salah kelola'.
Fabby Tumiwa menyarankan Presiden Jokowi tidak mengulang kesalahan masa lalu.
"Perlu kiranya Presiden menimbang dan memilih menteri ESDM dari kalangan profesional, menguasai persoalan di sektor energi dan pertambangan, teruji kemampuannya, dan memiliki integritas yang baik. Survei yang dilakukan IESR pada akhir Agustus lalu menghasilkan sejumlah nama calon Menteri ESDM yang dinilai publik dan pelaku memiliki kredibilitas, kompetensi dan integritas yang baik. Selain survei tersebut, terdapat sejumlah sosok lain yang bisa menjadi pilihan Presiden," lanjut Fabby.
Kesalahan kembali mengangkat menteri ESDM, kata Fabby, bakal menjadi batu sandungan bagi Presiden Jokowi untuk mentuntaskan janji-janji yang tertuang dalam Nawa Cita di sektor energi dan pertambangan.
"Termasuk dalam hal pemberantasan mafia migas dan tambang, serta membangun kedaulatan energi nasional," katanya.
Baca: DPR Pertanyakan Pengembalian Status WNI Arcandra
Di video yang sama, pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens juga tampak menyampaikan pernyataan singkat.
Jadi rata-rata kurang lebih harga tiket tetap di 1 jutaan.
Jika memang dia tidak bisa hadir, maka semestinya harus ada pemanggilan sama seperti saya dan Haris dipanggil paksa oleh polisi.
Stop di Kamu!
Saya tadi memastikan ke MK 'Apa betul itu sudah diputuskan? Belum'
Agenda reformasi TNI seharusnya semakin mendorong TNI untuk konsisten dan fokus pada penguatan pertahanan negara, terutama dalam menghadapi ancaman dari luar.
Lidya berharap, perubahan Undang-Undang Sistem Perbukuan bisa menjamin tersedianya buku bermutu, murah dan merata.
Komisioner KPU, Idham Holik menyebut tidak benar informasi yang mengatakan bahwa Bawaslu belum mendapat akses ke Silon.
Aksi viral cover lagu di hutan bambu
"Bagaimana aturan seputar percaloan di tanah air? Sementara itu, korban NCII alias penyebaran konten intim non-konsensual, malah terancam dipolisikan dan sempat dilaporkan ke polisi."
Jika bonus demografi ini tidak dimaksimalkan, dapat berisiko menjadi bencana dengan peningkatan jumlah pengangguran.
Anggaran subsidi pupuk berkurang Rp10 triliun dalam empat tahun terakhir.
Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan meningkatkan ekosistem industri mobil listrik dengan memaksimalkan sumber daya mineral tanah air.
"Jadi eselon II yang berminat jadi bupati walikota daftar, nanti dites,"
MK beralasan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK untuk menjaga independensi. Saut membantah, karena sejak keluarnya UU Nomor 19/2019, KPU sudah tidak independen. 
"Saya mengatakan bahwa putusan MK memperlihatkan bahwa MK itu sudah bertindak diskriminatif," 
Menteri BUMN Erick Thohir meminta publik untuk bersabar terkait rencana merger sejumlah BUMN karya tersebut.
"Untuk mengejar target 14 persen tahun 2024, kita harus menurunkan stunting sebesar 7,6 persen dalam kurang dari 2 tahun ya"
