KBR, Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo Selasa besok (01/10). Penjadwalan tersebut atas permintaan Agus. Ia akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi KTP elektronik (e-KTP).
Juru Bicara KPK Yuyuk Andriati mengatakan Agus akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Menteri Keuangan 2010-2013.
"Memang, waktu itu kan minta jadwal ulang. Yang bersangkutan meminta untuk dijadwalkan 1 November. Jadi, besok akan dijadwalkan riksa.
Ini kan diperiksa dalam kapasitas sebagai mantan Menteri Keuangan, akan ditanya soal anggaran, kemudian mekanisme dan prosedur anggaran mengenai proyek e-KTP ini. Kemudian, bagaimana pembahasan anggaran dengan Kemendagri," kata Yuyuk Andriati di Gedung KPK Jakarta, Senin (31/10/2016).
Agus telah tercatat dua kali mangkir dalam pemeriksaan KPK. Saat menjadi menkeu Agus berwenang untuk menyetujui dicairkannya anggaran proyek e-KTP.
Hari ini, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah perusahaan yang tergabung dalam konsorsium proyek e-KTP. Di antaranya, Business Development Manager PT Hewlett Packard Indonesia, Berman Jandry Hutasoit, Country Manager Commercial and Public Sektor PT Hewlett Packard Indonesia, Sofran Irchakni, Bekas Sales Director PT Oracle Indonesia, Tunggul Baskoro.
"Hari ini memang ada beberapa pemeriksaan saksi dari perusahaan terkait konsorsium untuk pengadaan e-KTP itu. Pemeriksaan hari ini untuk saksi IR, mereka ditanya mengenai bagaimana proses pengadaan terutama peralatan IT dalam proyek ini," ujar Yuyuk.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan Irman dan Sugiharto sebagai tersangka korupsi e-KTP. Saat proyek itu digelar, Irman menjabat Direktur Jenderal Dukcapil, Kemendagri, sedangkan Sugiharto menjabat Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Kemendagri.
Dua orang itu disangka secara bersama-sama menggelembungkan harga proyek pengadaan e-KTP. Menurut KPK, korupsi e-KTP diduga telah merugikan keuangan negara hingga Rp 2 triliun, dari total nilai proyek Rp 6 triliun.
Editor: Rony Sitanggang
“Supaya betul-betul terjadi hal yang independen dalam penelitian, supaya jangan ada conflict of interest nanti, saya sudah memfungsionalkan Dirjen Imigrasi dan Direktur Sisdik-nya," kata Yasonna.
"Misalnya ada orang dari negara lain yang ingin berwisata menikmati keindahan alam, karena takut (virus Corona) akhirnya jadi merugikan ekonomi."
"Pengetahuan itu sebenarnya cukup di Google banyak pengetahuan, baca saja sudah. Tapi untuk meningkatkan skill, kita harus banyak di lapangan."
"Kalau kita menerima (pekerja magang) dari universitas umum, space kita untuk magang vokasi juga belum tentu ada, karena kita tidak bisa terima banyak-banyak."
"Kami mengambil langkah proaktif ini untuk memperlambat perjalanan (warga China), dan mungkin bisa membantu mencegah masuknya virus 2019-nCov (ke Filipina)," kata pejabat keimigrasian Filipina.
"Kita surati aja. (Kapan mau nyuratin?) Secepatnya,” 
"Tidak ada dibuat-buat laporan Kemlu, saya malah jadi senang bahwa itu bukti bahwa mereka itu tetap sehat di tengah yang lain sakit kita tetap sehat," 
"Polri didukung penuh oleh teman-teman TNI untuk melaksanakan pengamanan pilkada serentak, PON 20 di Papua, serta seluruh program pembangunan yang dicanangkan pemerintah."
"Dua masih dilakukan pemeriksaan mudah-mudahan besok sudah ada hasilnya. Ingat ya aku ngomongin people under observation bukan Novel Corona," 
"Di antaranya adalah saksi tempat digunakan deklarasi tentang Sunda Empire itu termasuk juga beberapa saksi yang terkait keanggotaan dari Sunda Empire,"
"Ini pasal apa sih didakwakan?" kata Matthew setelah sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (27/1/2020).
Kasus pelanggaran HAM berat pada masa lalu saja belum tuntas hingga saat ini.
"Saya pikir, saya belum terlalu tolol untuk melakukan separah itu," pungkas Yasonna Laoly.
Jika virus masih dalam masa inkubasi (belum menyebabkan demam), itu tidak akan terdeteksi oleh alat thermo scanner.
"Muaranya nanti adalah ketika perkara tersebut memang tidak layak dilanjutkan, karena dalam UU 19/2019 disebut batas waktunya dua tahun."
Kementerian Kesehatan punya target mengeliminasi kusta pada 2020. Tapi Indonesia masih memiliki 8 wilayah endemik kusta.
"Rumusnya gampang, beban pelanggaran HAM, pelanggaran hukum di masa sebelum Jokowi nggak ada yang diselesaikan Jokowi. Tapi di zaman dia (Jokowi) malah justru banyak kasus-kasus baru."
"Rasa-rasanya saat ini tidak ada urgensi untuk melahirkan Dewan Keamanan Nasional. Karena apa? Akan tumpang tindih tugasnya dengan Menkopolhukam."
"Nyari orang itu ga gampang memang ya, itu sama dengan cari jarum dalam sekam, oke," kata Firli.