KBR, Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo Selasa besok (01/10). Penjadwalan tersebut atas permintaan Agus. Ia akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi KTP elektronik (e-KTP).
Juru Bicara KPK Yuyuk Andriati mengatakan Agus akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Menteri Keuangan 2010-2013.
"Memang, waktu itu kan minta jadwal ulang. Yang bersangkutan meminta untuk dijadwalkan 1 November. Jadi, besok akan dijadwalkan riksa.
Ini kan diperiksa dalam kapasitas sebagai mantan Menteri Keuangan, akan ditanya soal anggaran, kemudian mekanisme dan prosedur anggaran mengenai proyek e-KTP ini. Kemudian, bagaimana pembahasan anggaran dengan Kemendagri," kata Yuyuk Andriati di Gedung KPK Jakarta, Senin (31/10/2016).
Agus telah tercatat dua kali mangkir dalam pemeriksaan KPK. Saat menjadi menkeu Agus berwenang untuk menyetujui dicairkannya anggaran proyek e-KTP.
Hari ini, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah perusahaan yang tergabung dalam konsorsium proyek e-KTP. Di antaranya, Business Development Manager PT Hewlett Packard Indonesia, Berman Jandry Hutasoit, Country Manager Commercial and Public Sektor PT Hewlett Packard Indonesia, Sofran Irchakni, Bekas Sales Director PT Oracle Indonesia, Tunggul Baskoro.
"Hari ini memang ada beberapa pemeriksaan saksi dari perusahaan terkait konsorsium untuk pengadaan e-KTP itu. Pemeriksaan hari ini untuk saksi IR, mereka ditanya mengenai bagaimana proses pengadaan terutama peralatan IT dalam proyek ini," ujar Yuyuk.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan Irman dan Sugiharto sebagai tersangka korupsi e-KTP. Saat proyek itu digelar, Irman menjabat Direktur Jenderal Dukcapil, Kemendagri, sedangkan Sugiharto menjabat Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Kemendagri.
Dua orang itu disangka secara bersama-sama menggelembungkan harga proyek pengadaan e-KTP. Menurut KPK, korupsi e-KTP diduga telah merugikan keuangan negara hingga Rp 2 triliun, dari total nilai proyek Rp 6 triliun.
Editor: Rony Sitanggang
"Ini bukan pekerjaan ringan ya, mengizinkan siapa yang boleh dan tidak boleh nonton langsung..."
"Terjadi kenaikan zona risiko tinggi atau zona merah dari 10 kabupaten kota pada minggu lalu, menjadi 11 kabupaten kota di minggu ini,”
"Negara justru salah mengambil langkah-langkah politik. Akar masalah Papua itu kan sudah LIPI temukan, ada empat..."
"Karena vaksin ini tidak hanya menyelesaikan masalah kapasitas vaksin di tingkat nasional, tetapi juga global." 
"Memang kita melihat belum ada tanda-tanda bahwa (pandemi) Covid-19 ini akan berakhir dalam waktu dekat. Sementara pemulihan ekonomi juga belum terasa."
Dua anggota DRPD Jawa Barat periode 2014-2019, Ade Barkah Surahman dan Siti Aisyah Tuti Handayani, diduga menerima suap untuk membantu pengurusan proyek perbaikan jalan di Indramayu.
Unsur pidana dalam pemulihan kerugian negara ini justru bisa diungkap melalui Satgas. Seperti adanya kemungkinan pemalsuan jaminan tanah milik negara, hingga pemalsuan surat kepemilikan dan lain-lain.
"Jadi kalau ditulis angka jadi begini Rp110.454.809.645.467," 
Lonjakan pemesanan mobil baru terjadi setelah pemerintah memberikan relaksasi pajak
"Terdakwa Edhy Prabowo bersama-sama Andreau Misanta Pribadi, Safri, Amiril Mukminin, Ainul Faqih, dan Siswadhi Pranoto Loe telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan"
Jokowi menginginkan agar industri memperkerjakan lebih banyak lagi tenaga kerja
Mereka merupakan kelompok Vila Mutiara yang terafiliasi Jemaah Ansharut Daulah (JAD).
"Kita harapkan dukungan BPOM agar kita punya industri pengembangan vaksin di luar Bio Farma. Ketergantungan terhadap Bio Farma akan menimbulkan masalah kalau kita perlu produksi dalam jumlah besar."
"Penyandang disabilitas harus dapat bantuan. Misal naik ke tangga kan nggak bisa. Harusnya disabilitas yang menggunakan kursi roda mestinya ada fasilitas memudahkan akses orang berkursi roda."
Hingga kini Kepolisian belum memberhentikan dua anggota Polda Metro Jaya itu
IDI meminta tim Vaksin Nusantara untuk memenuhi etika medis dalam pembuatan vaksin
Ada sejumlah syarat yang belum dipenuhi vaksin Nusantara pada tahap uji klinis tahap I 
Ombudsman menilai, PT Pertamina Balongan tidak merespon protes warga terkait bau bensin atau minyak yang menyengat di sekitar kilang minyak sebelum kebakaran terjadi.
Dampak lain yang ditimbulkan siklon Surigae ini adalah hujan ektream dan gelombang tinggi
Pemerintah daerah harus bersiap menyediakan titik-titik evakuasi dan pengungsian, bila bencana tiba-tiba datang.
