Rekomendasi BW Tak Dijalankan Kapolri, Ombudsman Lapor ke Presiden
Dalam surat itu, Ombudsman RI minta agar Presiden dan DPR memerintahkan Kapolri untuk menjalankan rekomendasi Ombudsman.

Wakil Ketua KPK nonaktif Bambang Widjojanto. (Foto: ANTARA)
Dalam surat itu, Ombudsman RI minta agar Presiden dan DPR memerintahkan Kapolri untuk menjalankan rekomendasi Ombudsman.
Ada tiga rekomendasi utama Ombudsman yang tidak dijalankan Kapolri. Di antaranya Ombudsman merekomendasikan agar Kapolri memerintahkan kabareskrim mematuhi aturan dalam menjalankan penyelidikan dan penyidikan.
Ombudsman juga merekomendasikan agar Kapolri membina, melatih, mengawasi penyidik dan atasan penyidik, serta merekomendasikan pemeriksaan dan pemberian hukuman kepada Bolly Tifaona dan Viktor Simanjuntak.
Pada saat penangkapan BW, Daniel Bolly Tifaona adalah Kepala Sub Direktorat VI Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus, sedangkan Viktor Simanjuntak sebelumnya menjabat perwira di Lembaga Pendidikan Polisi (Lemdikpol). Bolly kemudian naik pangkat menjadi Kapolresta Bekasi, sedangkan Viktor Simanjuntak menjadi Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri. Bolly dan Viktor diduga merupakan orang kepercayaan Budi Waseso.
Polisi sebelumnya menangkap dan menahan Bambang Widjojanto pada 23 Januari lalu. Bambang Widjojanto menjadi tersangka dugaan sumpah palsu dalam gugatan sengketa pilkada Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah di Mahkamah Konstitusi.
Kuasa hukum Bambang Widjojanto melaporan kasus penangkapan BW itu ke Ombudsman RI. Hasil kajian Ombudsman, ada sejumlah kesalahan atau maladministrasi dalam penangkapan BW. Di antaranya penangkapan dilakukan tanpa adanya surat pemanggilan dua kali berturut-turut sebagai tersangka.
Pada saat penangkapan, petugas Polri tidak menunjukkan identitas sebagai penyidik---termasuk Viktor Simanjuntak yang saat itu ternyata bukan penyidik. Viktor mengajukan diri untuk di-BKO-kan dalam penangkapan BW.
Editor: Rony Sitanggang
Kirim pesan ke kami
WhatsappBerita Terkait
BERITA LAINNYA - NASIONAL
Pemberian USG ke Puskesmas Tak Merata Kemenkes Akui Ada Kendala
Pembagian USG ke puskesmas di seluruh Indonesia merupakan salah satu strategi pemerintah untuk menekan angka stunting di Indonesia, dan mengejar target penurunan prevalensi hingga 14 persen pada 2024.
108 Ribu Calon Jemaah Haji 2023 Belum Lunasi Biaya Haji
Secara keseluruhan pemerintah rencananya akan memberangkatkan 221 ribu calon jemaah haji pada tahun ini.
Airlangga Perpu Cipta Kerja Segera Diparipurnakan DPR
Airlangga tidak menyebut secara pasti, kapan DPR akan membacakan Perpu Cipta Kerja di Rapat Paripurna. Namun ia memberi sinyal bahwa DPR setuju untuk segera mengesahkan kebijakan ini.
Kiara Tanggul Raksasa Hanya Batasi Ruang Gerak Nelayan Jakarta
Pembangunan tanggul raksasa tidak akan berdampak baik untuk masyarakat, khususnya kalangan nelayan. Pembangunan tanggul raksasa hanya akan membatasi ruang gerak masyarakat pesisir beraktivitas.
PUSKAPA 34 Persen Dispensasi Perkawinan Anak Karena Hamil
Ada empat masalah yang melatarbelakangi kehamilan anak sehingga terjadi perkawinan diantaranya, kesulitan hidup
Perkara Asupan yang Semestinya Dikasih ke Bayi dan Balita
Bahaya memberikan sembarang makanan ke bayi atau balita dibahas di podcast What's Trending
Dewan Pers Soroti Masih Tingginya Kekerasan terhadap Jurnalis
"Kekerasan bentuknya memberikan rasa yang tidak aman dan menimbulkan kecemasan saat liputan di lapangan," tuturnya.
Jokowi Instruksikan Target Penurunan Stunting Tercapai pada 2024
Presiden Jokowi meminta setiap daerah memiliki data yang akurat dan rinci sehingga mempermudah para penyuluh untuk mengawasi dan memberikan perawatan kepada anak yang stunting.
Jokowi Memerintahkan Percepatan Pembangunan Jalan di Daerah
Presiden Joko Widodo akan menerbitkan instruksi presiden (inpres) terkait percepatan pembangunan jalan-jalan daerah.
Mayor TNI Helmanto Divonis Seumur Hidup Keluarga Korban Mutilasi Puas
Helmanto Fransiskus Dakhi ialah satu di antara enam prajurit TNI yang didakwa terlibat pembunuhan dan mutilasi empat warga di Kabupaten Mimika, 22 Agustus 2023.
PP Muhammadiyah Minta Apdesi Berhenti Usulkan Perpanjangan Masa Jabatan Kades
Perpanjangan masa jabatan kades menjadi 9 tahun terlalu lama dan berpotensi membuka celah kejahatan dan penyelewengan yang tersistematis.
Usulan Perpanjangan Jabatan Kades Belum Jadi Kesepakatan Bersama APDESI
Ketua Umum Apdesi Arifin Abdul Majid menyebut isu perpanjangan masa jabatan kepala desa semakin bernuansa politis usai sejumlah fraksi di DPR dan pemerintah merespons positif.
1001 Cara Mengejar Target Penurunan Stunting
Pemerintah punya target penurunan angka prevalensi stunting pada tahun 2024 menjadi 14 persen. Saat ini masih 21,6 persen. Berbagai langkah ditempuh pemerintah.
Banyak yang Lalai Waspada Karhutla di Tahun Politik
Mahfud MD mengingatkan, potensi Karhutla begitu besar akibat kelalaian yang akan terjadi di tahun politik jelang Pemilu 2024.
Wapres Tekan Perkawinan Anak dengan Pendekatan Hukum dan Agama
Perkawinan anak dapat memicu persoalan lain, mulai dari stunting, kematian ibu, maupun penambahan keluarga miskin baru.
Komisi I DPR Menetapkan 9 Anggota KPI Berikut Daftarnya
Rapat pengambilan keputusan tingkat I terhadap calon anggota KPI Pusat digelar tertutup.
Beberapa Modus Penyimpangan Dana BOS
Ada banyak modus penyimpangan dana BOS. Salah satunya, modus penggelembungan atau mark up jumlah siswa.
Ingin Berubah tapi Sulit Mungkin Masalahnya pada Nature dan Nurture
Tip mengubah perilaku yang disebabkan nature dan nurture dibahas asyik di podcast Diskusi Psikologi (Disko)!
Sudahkah Kamu Ngonten sesuai Etika
Aturan dan etika "ngonten" dibahas asyik di podcast What's Trending!
Kemenkes akan Merilis Hasil Sero Survei Februari
Sero survei adalah tes darah yang dilakukan untuk memeriksa antibodi terhadap virus.
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 7
1001 Cara Mengejar Target Penurunan Stunting
Kabar Baru Jam 8
Episode 1: Pendidikan Kesehatan Reproduksi bagi Siswa Berkebutuhan Khusus (Tunanetra dan Tunarungu)
Kabar Baru Jam 10
Most Popular / Trending