New York ke Jakarta : Setelah Adopsi SDGs Apa Sebaiknya Langkah Pertama Indonesia?

"Ketika melaksanakan MDGs lalu, kesannya dari-oleh-untuk pemerintah," kata Mikhael Bobby Hoelman, Senior Advisor INFID.

BERITA , NASIONAL

Rabu, 07 Okt 2015 15:54 WIB

Author

Rio Tuasikal

New York ke Jakarta : Setelah Adopsi SDGs Apa Sebaiknya Langkah Pertama Indonesia?

Senior Advisor INFID, Mikhael Bobby Hoelman, mendorong pemerintah Indonesia menjamin partisipasi publik dalam pelaksanaan SDGs mulai 2016. (Rio Tuasikal/KBR)

KBR, New York dan Jakarta – Pemerintah Indonesia diminta menjamin partisipasi publik dalam melaksanakan Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebelum menentukan target-target prioritasnya.

“Ujian pertama bagi pemerintah Indonesia adalah melaksanakan target 16 poin 7 secara spesifik,” ujar Mikhael Bobby Hoelman, Senior Adviser International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), di Jakarta, Selasa (7/10/2015) siang. “Kalau poin itu saja gagal, maka jangan harap SDGs akan sukses,” tambahnya.

INFID mengatakan pemerintah Indonesia telah gagal dalam melaksanakan agenda sebelumnya yang disebut Agenda Pembangunan Millenium (MDGs). Indonesia gagal dalam mengurangi angka kematian ibu, angka kematian bayi, juga HIV/AIDS. Mikhael menilai kegagalan itu imbas pemerintah yang enggan mengajak masyarakat luas.

Mikhael mengatakan partisipasi publik bisa dijamin dengan membentuk sekretariat bersama berisi perwakilan pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi.

Ketika melaksanakan MDGs kemarin, pemerintah membuat sekretariat MDGs di bawah Bappenas yang isinya hanya pegawai kementerian. “Kesannya dari, untuk, dan oleh pemerintah saja,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah terbuka terhadap partisipasi publik. “Pokoknya kuncinya partisipasi,” ucapnya di sela-sela rangkaian Sidang Majelis Umum PBB di New York, akhir September lalu.

Dia berjanji akan melibatkan masyarakat sipil – seperti menggunakan data-data sebagai pembanding. Namun usul sekretariat bersama masih perlu dikaji. Sejauh ini pemerintah berencana hanya mengubah sekretariat MDGs menjadi sekretariat SDGs dengan mekanisme kerja serupa.

Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) telah disahkan PBB dan diadopsi 190-an negara anggota. Dokumen SDGs berisi 17 tujuan dan 169 target. SDGs akan dilaksanakan mulai 2016 hingga 2030.

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 14

Kabar Baru Jam 13

Posko Tuk Tampung Aduan Soal Perda Zonasi Pesisir

Kabar Baru Jam 12

Kabar Baru Jam 11