KBR, Jakarta - Serikat Pekerja Nasional menilai Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakiri telah mengingkari UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Ini menyusul pernyataan Menteri Hanif yang mengesampingkan peran Dewan Pengupahan dalam menentukan upah bagi pekerja. Ketua Umum SPN Iwan Kusmawan menyebut, hingga kini aturan mengenai upah ada di dalam UU tersebut. Sesuai dengan UU itu, Dewan Pengupahan ikut berperan serta dalam menentukan upah bagi pekerja.
"Tolong catat Pak Menteri. Apakah UU No 13 Tahun 2003 itu sudah dicabut? Sudah direvisi belum? Sudah direvisi? Sudahkah diamandemen? Undang-undang itu sangat jelas menyebutkan, penetapan upah terdiri dari KHL, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi." Jelas Iwan.
"KHL itu ditetapkan oleh Dewan Pengupahan, yang terdiri atas Pemerintah, Pengusaha dan Serikat Pekerja. Kalau dia tidak mengakui dewan pengupahan, artinya dia mengingkari Undang-undang tersebut," tegas Iwan, Selasa (27/10).
Sebelumnya Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakiri menyatakan, penetapan upah minimum merupakan kewenangan pemerintah, dan bukan kewenangan dewan pengupahan. Wewenang ini merupakan amanat Undang-undang Ketenagakerjaan dan PP Pengupahan Nomor 78 tahun 2015.
Hanif mengatakan upah minimum harus dikembalikan sebagai jaring pengaman, dan bukan upah utama. Hanif meminta agar buruh lebih memperjuangkan upah layak di forum perundingan bipartit dengan perusahaan dibanding upah minimum.
Jika ingin menyelesaikan kasus HAM berat masa lalu dengan jalur non-yudisial, maka harus ada prinsip dan mekanisme pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi.
Suciwati menganggap pemerintah mencari mudah, mencari aman dan tidak bertanggung jawab dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat.
"Bahkan kalau kita lihat jamnya ada yang memang sudah mepet-mepet dengan batas akhir pendaftaran partai politik,"
"Nah kalau hari ini Bapak Presiden membentuk tim menyelesaikannya di luar pengadilan, maka yang perlu kita tahu dan harus dibuka dulu adalah metode yang seperti apa itu"
Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya, tanpa pandang bulu.
"Demikian juga dengan pemberantasan korupsi juga terus menjadi prioritas utama. Korupsi besar di Jiwasraya, ASABRI, dan Garuda berhasil dibongkar, dan pembenahan total telah dimulai," 
Indonesia bersyukur, tapi kita juga harus waspada. Kita harus rukun, sejuk, kita harus hati-hati, kerja sama dengan baik.
Perbincangan tentang suksesi kepemimpinan nasional menjadi topik di media sosial hingga warung-warung kopi di penjuru negeri.
"Tidak akan menimbulkan kewajiban bagi Presiden untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Pokok-Pokok Haluan Negara kepada MPR."
"Penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, juga terus menjadi perhatian serius Pemerintah," 
Kunjungan tim untuk mengkonfirmasi banyak data dan informasi yang telah diterima.
"Terhadap hasil pengawasan, berupa 275 NIK penyelenggara pemilu maupun masyarakat yang bukan merupakan anggota maupun pengurus Parpol"
KPK sudah menemui Kejaksaan Agung secara intens untuk mendiskusikan lebih lanjut terkait penanganan perkara Surya Darmadi, tersangka korupsi Rp78 triliun. 
"Kita berasumsi, bahwa gratifikasi ini ada di semua lembaga, survei SPI juga bilang begitu kan? 99 persen ada gratifikasi. Jadi gratifikasi ada di semua lembaga, yang 774 ini juga ada."
Kejaksaan Agung menahan Surya Darmadi, alias Apeng, buronan dalam kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan kelapa sawit yang merugikan negara hingga Rp78 triliun.
Status Surya Darmadi yang merupakan buronan KPK sejak 2019 juga bisa menjadi faktor pemberat hukumannya sebab Surya tak kooperatif terhadap proses hukum.
saya mengukuhkan saudara-saudara sebagai Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang akan bertugas di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus 2022.
"Surplus neraca perdagangan kita banyak ditopang oleh surplus komoditas nonmigas. Nonmigas kita yang surplus sebesar USD7,31 miliar. Ini utamanya adalah untuk komoditas bahan bakar mineral HS27"
Tentu ketika Pak Prabowo menjadi capres nanti, kan konstitusi kita mengamanatkan memang harus mengundurkan diri.
