KBR, Jakarta- Kementerian Dalam Negeri Kemendagri mengindikasikan aturan
yang dibuat kepala daerah di Aceh Singkil soal pembatasan rumah ibadah, menyalahi aturan keputusan
bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Surat keputusan dua menteri itu mengatur soal pembangunan rumah ibadah.
Dirjen Otonomi Daerah
Kemendagri Sonny Soemarsono mengatakan, pemerintah daerah tidak
berwenang membuat aturan sendiri. Kata dia, saat ini timnya tengah
memastikan bentuk aturan yang dibuat kepala daerah di sana. Jika melanggar, dia menjamin aturan tersebut bakal
dicabut atau dibatalkan setelah proses evaluasi rampung minggu depan.
"Jadi
soal gereja itu diatur oleh SE (surat edaran-red), kewenangan pusat, SE bersama, Menteri
Agama, Mendagri. (Ada indikasi kuat peraturan itu melanggar?) Ya jelas,
karena bupati nggak ada mengatur. Nah yang belum bentuknya itu mau
peraturan (bupati) atau SE. Kalau peraturan bupati saya batalkan, kalau
surat edaran, tegur, cabut," kata Sonny kepada KBR, (17/10).
Sebelumnya,
terdapat surat edaran dan peraturan gubernur tentang pendirian rumah
ibadah yang diduga memicu insiden pengrusakan dua gereja di Aceh Singkil. Dalam surat edaran 2011 misalnya hanya mengakui adanya satu gereja dan empat undung-undung atau semacam gereja kecil.
Sementara dalam Pergub nomor 25 tahun 2007, disebutkan rumah ibadah harus mendapat
persetujuan 120 orang warga sekitar. Selain itu, rumah ibadah harus
memiliki jemaat lebih dari 150 orang, disahkan lurah/kecik setempat.
Editor: Dimas Rizky
"Apakah nanti dibayar sekali atau berapa kali pembayaran, itu sedang kami finalisasi."
“Upload, like, comment kandidat maupun calon nggak boleh. Jadi hal itu sesuai surat edaran dari kementerian terkait,“
Anak muda rentan jadi korban perisakan di dunia maya. Podcast Dear Dearest di Spotify melihat persoalan ini lewat surat cinta yang ditulis Joshua Suherman kepada Clairine Clay.
"Yang dikhawatirkan bukan apakah salah sasaran, tapi justru jangan sampai para pekerja yang berhak malah tidak mendapat insentif. Hanya karena secara administrasi, mereka sulit dijangkau."
Dari hasil survei itu dapat disimpulkan bahwa umumnya pendanaan kampanye calon kepala daerah bersumber dari sponsor.
Penyidik telah melayangkan surat pemanggilan kedua terhadap pengacara Djoko Tjandra tersebut
“Momentum kita untuk transformasi di bidang pariwisata dan juga di bidang penerbangan melalui penataan yang lebih baik"
"Kami menerima surat dari atasan yang bersangkutan."
"Semua itu kuncinya adalah apabila sektor kesehatan itu bekerja dengan cepat. Masalahnya sektor kesehatan ini, realisasi stimulusnya masih rendah sekali."
Masalah bantuan sosial menjadi aspek yang paling banyak dilaporkan masyarakat kepada Ombudsman.
"Mekanisme lama yang harus di-bidding dengan proses yang cukup panjang. Ini merepotkan kementerian sendiri."
"Antara lain adanya kekhilafan hakim dalam putusan tingkat kasasi tersebut dan terdapat kontradiksi antara pertimbangan dengan putusan,"
Rencananya, Anita akan diperiksa sebagai tersangka kasus surat jalan palsu Djoko Tjandra. 
"Tidak hanya di kepolisian saja, bisa oknum di Imigrasi, oknum di Kejaksaan Agung yang ternyata juga bertemu dengan Djoko Tjandra."
"kami akan melihat, mana sisi yang sudah cukup, karena sudah ada tindakan yang sifatnya pencopotan jabatan, tetapi kami melihat apakah dugaan dipebolehkan ketemu pidana buron itu sudah cukup"
"Perbuatan para terdakwa berpotensi mencederai hasil Pemilu sebagai proses demokrasi yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat."
Kabareskrim Listyo Sigit Prabowo terlibat langsung dalam penangkapan dan penanganan kasus surat jalan Djoko Tjandra.
Podcast “Dear Dearest” berpusat pada surat yang ditulis dan dibacakan penulis, musisi, aktor serta tokoh lainnya.
