KBR, Jakarta- Kementerian Dalam Negeri Kemendagri mengindikasikan aturan
yang dibuat kepala daerah di Aceh Singkil soal pembatasan rumah ibadah, menyalahi aturan keputusan
bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Surat keputusan dua menteri itu mengatur soal pembangunan rumah ibadah.
Dirjen Otonomi Daerah
Kemendagri Sonny Soemarsono mengatakan, pemerintah daerah tidak
berwenang membuat aturan sendiri. Kata dia, saat ini timnya tengah
memastikan bentuk aturan yang dibuat kepala daerah di sana. Jika melanggar, dia menjamin aturan tersebut bakal
dicabut atau dibatalkan setelah proses evaluasi rampung minggu depan.
"Jadi
soal gereja itu diatur oleh SE (surat edaran-red), kewenangan pusat, SE bersama, Menteri
Agama, Mendagri. (Ada indikasi kuat peraturan itu melanggar?) Ya jelas,
karena bupati nggak ada mengatur. Nah yang belum bentuknya itu mau
peraturan (bupati) atau SE. Kalau peraturan bupati saya batalkan, kalau
surat edaran, tegur, cabut," kata Sonny kepada KBR, (17/10).
Sebelumnya,
terdapat surat edaran dan peraturan gubernur tentang pendirian rumah
ibadah yang diduga memicu insiden pengrusakan dua gereja di Aceh Singkil. Dalam surat edaran 2011 misalnya hanya mengakui adanya satu gereja dan empat undung-undung atau semacam gereja kecil.
Sementara dalam Pergub nomor 25 tahun 2007, disebutkan rumah ibadah harus mendapat
persetujuan 120 orang warga sekitar. Selain itu, rumah ibadah harus
memiliki jemaat lebih dari 150 orang, disahkan lurah/kecik setempat.
Editor: Dimas Rizky
Dari tanggal 31 Agustus saat penangkapan dilakukan hingga saat ini. Akses pendampingan itu dibatasi," kata Tim Advokat
"Bukannya kita tidak mau membuka, tapi ini masih dalam proses penyidikan. Kita pun biasanya menyebut inisial, belum boleh nyebut PT-nya."
"Karena ada konsekuensi penegakan hukum jika terbukti ada perusahaan yang lalai dalam menjaga arealnya dari karhutla."
"Tersangka Surya Anta ditanya, mau jadi apa? 'Saya mau jadi Presiden Papua', ngomong gitu dia waktu pemeriksaan. Dengan dokumen-dokumen yang didapatkan, ya itu sudah jelas (makar)."
"Aliansi mahasiswa fokus mendesak DPR, mengingat 24 September merupakan paripurna terakhir dan satu dari 4 tuntutan mereka adalah DPR tidak mengesahkan 4 RUU, diantaranya RKUHP dan RUU Pertanahan"
"Rendahnya kenaikan cukai rokok akan berdampak pada pola peralihan konsumsi rokok mahal ke murah"
"Kita minta Polda Papua dan Papua Barat untuk selektif dan menghentikan seluruh penangkapan sewenang-wenang, dan membuka akses yang luas untuk keluarga."
"Saya telah memerintahkan Menteri Hukum dan HAM untuk menyampaikan sikap ini pada DPR RI, agar pengesahan RUU KUHP ditunda." 
"Kemarin Bapak Presiden sudah menerima surat pengunduran diri dari Pak Imam Nahrawi, dan tadi mengangkat Saudara Hanif Dakiri"
Pengambilalihan ditarget rampung sebelum akhir 2019
Meski urgensinya sudah ditekankan berbagai riset, fasilitas darurat bencana belum masuk ke dalam rencana pembangunan KEK Tanjung Lesung.
Massa pun meminta komitmen pemerintah menaikkan cukai rokok setinggi-tingginya.
"Saat ini kami sudah mengeluarkan DPO dan kemarin melakukan upaya paksa dan melakukan pencarian kerumah di Jakarta dan melakukan penggeledahan," 
"Kalau kita menetapkan status tersangka seseorang itu, ada kewajiban dari KPK untuk menyampaikan surat kepada beliau. Dan beliau sudah menerimanya beberapa minggu yang lalu,"
Direktur Eksekutif Sawit Watch, Inda Fatinaware mengatakan penindakan yang dilakukan oleh pemerintah hanya sebatas formalitas
"Komisi II DPR akan rapat pengambilan keputusan Tingkat I pada 23 September 2019. Insya Allah dibawa pada Rapat Paripurna terakhir."
"Coba, 'hukum yang hidup di masyarakat' itu apa? Ga jelas! Rumusan di RKUHP pun tidak pasti, dan juga pemerintah mengakui belum punya penelitian soal ini loh!"
fenomena eksodus itu menunjukkan ada ketidaknyamanan yang dirasakan mahasiswa Papua, selama tinggal di luar Papua.
Undang-undang apapun pasti diterima dan pasti akan disidangkan dan akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Bagaimana isi putusannya atau apa yang diuji, pasal berapa, ayat berapa kita lihat nanti
Menyayangkan permasalahan-permasalahan yang terjadi belakangan ini mulai dari korupsi sampai dengan demokrasi di Indonesia yang makin lama makin terancam.