BERITA

Imparsial Minta Jokowi Batalkan Program Rekrutmen Kader Bela Negara

"Jika gagasan itu lolos, dia khawatir program bela negara akan menjadi wajib militer bagi masyarakat. Selain desakan kepada Presiden, Imparsial juga akan mendesak hal yang sama kepada DPR."

KBR, Jakarta - LSM HAM Imparsial mendesak Presiden Joko Widodo menghentikan pembentukan kader bela negara yang digagas Kementerian Pertahanan.  

Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti menilai konsep bela negara tidak bisa dipandang hanya dari sisi militer.

Jika gagasan itu lolos, dia khawatir program bela negara akan menjadi wajib militer bagi masyarakat. Selain desakan kepada Presiden, Imparsial juga akan mendesak hal yang sama kepada DPR.

"Siang ini (Selasa, 14/10) kita akan konferensi pers ke publik, dan sampaikan kepada Jokowi dan DPR. Bagaimanapun anggaran ada di DPR. Makanya kami approach kepada presiden dan DPR," kata Poengky, Selasa (14/10).

Menteri Pertahanan  Ryamizard Ryacudu mengatakan saat ini kecintaan terhadap Tanah Air kurang begitu dimiliki oleh generasi muda. Selain itu, generasi muda juga kurang mendalami mengenai wawasan kebangsaan.

Tahun 2015 ini Kementerian Pertahanan melatih 4,500 kader pembina Bela Negara di 45 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

Program Gerakan Nasional Bela Negara rencananya diresmikan 1 Januari 2016. Pemerintah menargetkan bisa mendapatkan 100 juta kader bela negara dalam kurun waktu 10 tahun.

Selama ini pelatihan 'bela negara' sudah kerap diselenggarakan di Resimen Induk Daerah Militer (Rindam) Kodam di tiap-tiap daerah. Peserta pelatihan semi militer 'bela negara' meliputi PNS---termasuk PNS di Kementerian Pertahanan, pegawai perusahaan hingga mahasiswa.

Editor: Agus Luqman 

• kader bela negara
• wajib militer
• Rindam
• menteri pertahanan
• gerakan nasional bela negara