KBR, Jakarta - LSM lingkungan Walhi menyebut perusahaan grup Wilmar dan Sinarmas yang berkontribusi paling banyak terhadap titik api pada periode Januari - September 2015.
Manajer Kampanye Eksekutif Nasional Walhi Edo Rakhman mengatakan dari hasil overlay (analisa tumpang susun) titik api dengan konsensi perusahaan menunjukkan bahwa di empat provinsi (Jambi, Sumsel, Riau, dan Kalteng) terdapat 27 perusahaan dari Grup Wilmar dan 19 perusahaan dari grup Sinarmas yang teridentifikasi areal konsesinya teradi kebakaran hutan dan lahan.
"Secara korporasi kami mengidentifikasi ada beberapa grup besar yang turut menyumbang kebakaran hutan dan lahan di tahun 2015," kata Edo Rakhman, Kamis (1/10).
Di Propinsi Kalimantan Tengah titik api tertinggi teridentifikasi berada pada areal konsesi 14 anak perusahaan Wilmar dan 3 anak perusahaan Sinarmas.
Untuk Riau, perusahaan yang paling tinggi terjadi kebakaran di areal konsesinya adalah Sinarmas sebanyak enam anak perusahaan dan enam grup April.
Untuk Sumatera Selatan yang tertinggi ada 11 anak perusahaan Wilmar yang terjadi kebakaran hutan dan lahan di areal konsesinya serta delapan anak perusahaan Sinarmas, serta empat anak perusahaaan Grup Sampoerna.
Di Jambi ada dua anak perusahaan Sinarmas dan dua dari grup Wilmar yang teridentifikasi terjadi kebakaran.
Sejak Januari lalu, kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan sudah menghanguskan lebih dari 190 ribu hektar.
Editor: Agus Luqman
Grup Wilmar & Sinarmas Paling Banyak Menyumbang Titik Api
Di empat provinsi (Jambi, Sumsel, Riau, dan Kalteng) terdapat 27 perusahaan dari Grup Wilmar dan 19 perusahaan dari grup Sinarmas yang teridentifikasi areal konsesinya teradi kebakaran hutan dan lahan
Ilustrasi pantauan titik api kebakaran hutan lewat satelit. (Foto: kemendagri.go.id)
Berita Terkait
BERITA LAINNYA - NASIONAL
Cegah Korupsi, KPK Minta Negara Tanggung 50 Persen Dana Parpol
"Yang 50 persen yang ditanggung negara itu akan dibarengi dengan prasyarat kinerja."Banyak Buruh Tak Punya Pensiun, BPS Usul Ada Lapangan Kerja untuk Lansia
"Banyak lansia yang terus mencari penghasilan karena terpaksa, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada kasus tersebut, pemerintah perlu campur tangan untuk memberikan perlindungan."Ma'ruf Amin: Majelis Taklim Tidak Terdaftar, Tidak Dapat Bantuan
“Tapi tidak harus (mendaftar), tidak wajib jadi bagi mereka yang mau didaftar dan mendaftar, nanti akan diberikan pelayanan dan (uang) pembinaan."Dubes Inggris Dorong Aksi Perlindungan Jurnalis di Indonesia
"Saya harap kita bisa bersama menyusun rencana aksi ini, sehingga jika ada serangan terhadap jurnalis, telah ada panduan langkah untuk menanganinya.”Ratusan Triliun Dikucurkan, Jokowi Kesal Ribuan BUMNDes Tak Sumbang Keuntungan
"BUMNDes harus direvitalisasi sebagai penggerak ekonomi di desa. Jadi tolong ini menjadi catatan."Kumpulkan Menteri, Luhut: Menteri Juga Harus Mendengar, Bukan Hanya Didengar
"Jangan menteri maunya hanya didengar saja. Kita harus bisa mendengar dari bawah. Sekarang ini bagaimana idenya itu diisi."Ketua KPK Agus Rahardjo Pamit dan Minta Maaf
Ketua KPK Agus Rahardjo secara khusus juga memohon maaf jika keputusan hingga kebijakan lembaganya tidak dapat memuaskan sejumlah pihak.Tak Ingin Sakiti Warga Miskin, Pemkab Magetan Ogah Pasang Stiker Penerima PKH
"Akhirnya orang miskin kalau malu tidak mau menerima, akhirnya program kita yang gagal."Bertemu Jokowi, Menkopolhukam Bicarakan Isu Korupsi Hingga KKR
"Ini rencana-rencana ada RUU KKR, Saber Pungli, Bakamla, banyaklah laporan-laporan,"KPK Minta DPR Buka Data Kehadiran Rapat Pengesahan UU KPK
"Tidak ada alasan DPR kemudian tidak memberi itu (data kehadiran rapat) karena kewajiban mereka sebagai Dewan Perwakilan Rakyat."Sidang Pengesahan di DPR Minim Anggota, Formappi: Itu Bisa Batalkan UU KPK
"Saya kira sih sangat berpengaruh, karena aturan soal kehadiran dan soal kuorum itu aturan resmi."Fraksi PKS: Rapat Paripurna UU KPK Sepi, Tapi Itu Hanya Formalitas
"Sebenarnya di DPR itu pengambilan keputusan (pengesahan UU KPK) di Rapat Paripurna boleh dikatakan hanya formalitas, karena sudah diselesaikan di Rapat Tingkat Pertama."Kartu Prakerja Diluncurkan Agustus 2020
Saat ini pemerintah tengah menyiapkan website sebagai wadah pendaftaran peserta yang ingin mendapatkan Kartu Prakerja. Libatkan Investor dari Tiongkok, Hydropower 23 Ribu MW Akan Dibangun di Papua
"Kalau Mamberamo mau dibangun, itu 23 ribu megawatt. Terbesar di dunia kalau hydropowernya dibangun."Susun RUU KKR, Istana Minta Masukan Pakar dari AS
Pemerintah mencari formula terbaik RUU KKR agar tak kembali dibatalkan MKHari HAM Internasional, Aceh Tampilkan Algojo Perempuan
"Ini baru pertama sekali kita laksanakan, karena memang untuk algojo perempuan itu harus kita adakan pelatihan terlebih dahulu."Laode: UU KPK Baru Bertentangan dengan Konvensi Antikorupsi PBB
"Apa yang telah dipesankan UNCAC yang telah kita ratifikasi itu? Satu, lembaga antikorupsi harus independen."Aktivis Korban Teror Minta Negara Lindungi Pembela HAM
"Mekanisme perlindungan terhadap pembela HAM atau terhadap aktivis pembela lingkungan, itu yang belum ada dari negara."Amnesty: Publik Pesimis Pada Pemerintah, Tapi Belum Apatis
“Ketika kepercayaan publik pada kemampuan negara masih goyah, maka semua tujuan pembangunan akan sulit dicapai."Ingin Lindungi Aktivis dari Kriminalisasi, Komnas HAM Tawarkan Program HRD
"Ini kita coba tawarkan nanti ke pemerintah supaya jadi semacam mekanisme perlindungan kepada pejuang-pejuang hak asasi manusia. Terutama yang di grassroot, mereka paling rentan."
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 19
Kabar Baru Jam 18
Kabar Baru Jam 17
Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Keluarkan Biaya Sendiri untuk Visum
Tantangan Dalam Reintegrasi Eks-Napiter dan Orang Yang Terpapar Paham Radikalisme