KBR, Jakarta - Komisi Perhubungan DPR meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap maskapai penerbangan perintis.
Wakil Ketua Komisi Perhubungan Yudi Widiana Adia mengatakan standar keselamatan pesawat perintis dan reguler tidak bisa disamakan. Salah satunya terkait jalur penerbangan pesawat di daerah terpencil.
Yudi mengatakan perlunya keahlian atau jam terbang pilot di daerah-daerah dengan medan terbang dan cuaca yang sering berubah-ubah.
"Untuk safety justru harus ditingkatkan. Kalau perintis kan selalu pakai Twin Otter, biasanya terbang di bawah ketinggian 8000 kaki, awan banyak, angin besar dan oksigennya masih tinggi. Di sini butuh skill pilot yang lincah, untuk membawa pesawat yg dia kemudikan," kata Yudi Widiana Adia dalam perbincangan KBR Pagi, Senin (5/10).
Pesawat perintis jenis Twin Otter milik maskapai Aviastar jurusan Masambu, Kabupaten Luwu menuju Kota Makassar Sulawesi Selatan hilang kontak pada Jumat lalu. Pesawat yang dikemudikan Pilot Irifriadi itu hilang sekitar pukul 14.25 WITA. Hingga hari ini pesawat belum ditemukan.
Pencarian pesawat dilakukan dari daerah Palopo ke arah selatan, untuk mengikuti jalur titik berangkatnya pesawat dari Masamba ke Makassar. Saat ini, Basarnas menambah area pencarian pesawat dari enam sektor menjadi sembilan sektor. Fokus utama pencarian di laut sekitar Buol Sulawesi Tengah. Posisi terakhir pesawat itu diketahui berjarak 32 kilometer dari Masamba, Sulawesi Selatan.
Pesawat berbadan kecil buatan Kanada yang naas itu mengangkut tujuh orang penumpang dan tiga awak pesawat.
Editor: Agus Luqman
"Soal metodologi, proporsi penyebaran reponden ya. Itu kan proporsi penyebaran repondennya menurut kami sangat tidak berimbang."
"Kami mengharapkan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia ke depan akan mampu memberikan sumbangsih yang nyata dalam menyelesaikan permasalahan keumatan dan kebangsaan."
"Pengelola yang tidak menyediakan tempat pembuangan sampah nyaris tak pernah diproses hukum, semisal dikenakan denda sesuai aturan tertulis."
"Provinsi dengan desa/kelurahan terbanyak yang pernah mengalami perkelahian massal adalah Papua, Jawa Barat, dan Jawa Tengah."
"Yang harus dilakukan bupati adalah menyelamatkan orang asli Papua (OAP). Mulai dari pendataan, untuk mengetahui pasti jumlah OAP agar menjadi acuan pemerintah dalam setiap mengambil kebijakan."
"Kami membatasi ini karena jangan nanti dipikir kita meminta-minta. Itulah prinsipnya."
GIP saat ini mengelola aset senilai 40 triliun dolar AS, termasuk bandara Gatwick di London, Inggris. GIP berkantor pusat di New York, AS.
Menurut JK, penghapusan UN akan membuat siswa jadi malas belajar.
“Kita ingin modernisasi koperasi. Ini yang menjadi fokus kita sekarang. Kita harus rebranding."
"Kita tidak bisa meningkatkan kompetensi siswa tanpa (meningkatkan) kompetensi guru terlebih dahulu."
“Seminggu yang lalu saya berkunjung ke Arab Saudi. Di sana saya banyak bertukar pikiran dan bercerita tentang moderasi."
"Rute domestik, kita bantu yang ingin mudik," 
Tindakan intoleran dan diskriminatif masih banyak terjadi
"Jika setengah saja anggaran subsidi digunakan untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya, maka bisa terbangun sekitar 29 GW atau sedikit lebih besar dari beban puncak Pulau Jawa 27 GW."
"Selama ini yang mencari sekolah itu orang tua, negara tidak pernah campur tangan. Jadi Pemda enak-enak saja. Mereka tidak tahu jumlah sekolahnya timpang."
"Standar minimal yang kami maksud adalah apa seharusnya yang diberikan oleh pemerintah atau yang didapat oleh terhadap pelayanan publik khususnya pelayan publik dasar seperti KTP, KK, dan sebagainya."
"Saat ini sekitar 36 persen lansia di Indonesia miskin atau rentan miskin, dan jumlahnya akan semakin meningkat seiring penuaan penduduk."
James diperiksa sebagai saksi bagi atas tersangka bekas Presiden Direktur Lippo Cikarang, Bartholomeus Toto
"Mereka tidak melihat pentingnya UN untuk anak-anak mereka? kalau tidak ada UN anak akan fokus terhadap pembelajaran. Jadi bukan lagi belajar untuk UN, tapi mereka belajar untuk kehidupan mereka."
"Akan bisa dipastikan tidak ada calon kepala daerah yang mantan narapidana korupsi yang belum jeda lima tahun."