Apindo Dukung Paket Kebijakan Ekonomi Keempat

Paket sesuai kebutuhan pengusaha namun perlu ada peranan besar dari kepala daerah yang menentukan upah minimum dengan mengikuti aturan yang berlaku.

BERITA | NASIONAL

Kamis, 15 Okt 2015 21:41 WIB

Author

Iriene Natalia

Apindo Dukung Paket Kebijakan Ekonomi Keempat

Ilustrasi: Aksi buruh (Foto: KBR/Luviana)

KBR, Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menyambut baik paket kebijakan ekonomi ke-4 pemerintah Jokowi-JK yang fokus pada pengupahan dan tenaga kerja. Ketua APINDO, Hariyadi Sukamdani mengatakan cara tersebut sesuai kebutuhan pengusaha namun perlu ada peranan besar dari kepala daerah yang menentukan upah minimum dengan mengikuti aturan yang berlaku. Selama ini, kata dia, kepala daerah seringkali menetapkan upah minimum diatas Komponen Hidup Layak (KHL). Oleh karena itu, menurutnya, mekanisme KHL itu seharusnya dijabarkan secara rinci dalam paket kebijakan keempat.

"Yang menentukan upah minimum itu adalah kepala daerah. Selama ini kepala daerah tak bisa dikendalikan, mereka cenderung menetapkan itu (upah minimum) diatas KHL. Padahal didalam UU, upah minimum ditujukan mencapai KHL. Jadi kalau sudah KHL atau lebih, itu bukan domain pemerintah lagi tapi ditentukan di paket," kata Hariyadi.

Hari ini, Kamis (15/10) di Istana Kepresidenan, pemerintah mengumumkan paket kebijakan ekonomi ke IV atau paket kebijakan ekonomi Oktober II. Ada dua topik penting yang menjadi perhatian pemerintah dalam mendorong penguatan ekonomi masyarakat. Pertama, soal kebijakan pengupahan yang adil, sederhana dan terproyeksi. Dan kedua, kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang lebih murah dan luas. 

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Rangkuman Berita Sepekan KBR

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

DPR Desak Menteri BUMN Evaluasi Total BUMN