WNI Di Australia Tolak Menteri Pelanggar HAM

Sejak awal Jokowi konsisten menolak politik transaksional dengan membentuk kabinet kerja. Kabinet yang harapannya diisi orang-orang yang memiliki integritas moral.

NASIONAL

Minggu, 26 Okt 2014 11:53 WIB

Author

Heru Hendratmoko

WNI Di Australia Tolak Menteri Pelanggar HAM

Menteri Pelanggar HAM, Usman Hamid, WNI di Australia, kabinet Jokowi

KBR, Jakarta - Warga Indonesia di Australia mendesak Jokowi untuk mencoret nama menteri yang tersangkut masalah HAM. Jokowi diharapkan menolak transaksi bagi-bagi jabatan. Tanpa keberanian dan konsistensi itu, maka Jokowi akan gagal memenuhi harapan baru rakyat Indonesia.


Dalam pertemuan publik bertema “Indonesia Bersatu” yang dihadiri seratusan warga Indonesia di pelataran terbuka Sydney Town Hall, Australia, Sabtu (25/10), Koordinator Indonesian Solidarity Eko Waluyo menyatakan warga yang kebanyakan ibu-ibu relawan Jokowi ini merayakan pelantikan presiden RI baru-baru ini dengan menggelar tarian tradisional, nyanyian lagu kebangsaan, orasi politik dan diakhiri pemotongan tumpeng serta menyalakan lilin pertanda harapan baru.


Aktivis hak asasi manusia yang kini menempuh studi pasca sarjana di Australian National University, Canberra, ikut berorasi dalam pertemuan tersebut.


“Tantangan pemerintah Jokowi adalah menandingi prestasi HAM era Gus Dur dan Habibie. Meski pun singkat, di masa merekalah tahanan politik Aceh, Papua dan Timor Leste dibebaskan, kasus-kasus HAM diselidiki, minoritas dilindungi dan pengadilan HAM didirikan. Di era selanjutnya, penegakan HAM berjalan di tempat, bahkan mundur, ” kata Usman.


Menurut Usman, sejak awal Jokowi konsisten menolak politik transaksional dengan membentuk kabinet kerja. Kabinet yang harapannya diisi orang-orang yang memiliki integritas moral. Bukan sekadar bagi-bagi kursi jabatan untuk partai. "Tapi beberapa nama yang beredar di masyarakat sangat mengkhawatirkan” tegas penerus langkah pejuang Munir Said Thalib ini.


Usman mengajak peserta mengawal setidaknya tujuh posisi menteri yang vital bagi masa depan HAM era Jokowi. "Jabatan Menkopolhukam, Menhan, Menkumham itu krusial bagi penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, juga Papua, yang masuk ke dalam visi dan misi Jokowi-Jusuf Kalla. Jabatan Kepala BIN vital bagi penuntasan kasus Munir."


Sebelumnya, dari daftar kabinet yang beredar selama ini, jabatan-jabatan strategis itu kemungkinan diisi sosok bermasalah. Wiranto, misalnya, masih menjadi sasaran Komisi Ahli PBB yang mengusulkan pengadilan internasional. Tapi dari daftar terakhir yang diterima redaksi KBR, nama Wiranto sudah menghilang.


Sedangkan nama-nama yang relatif tidak bermasalah adalah jabatan Mendagri dan Menag yang dinilai Usman akan memperbaiki nasib warga Syiah dan Ahmadiyah dan kasus perlindungan rumah ibadah. Selain itu, jabatan baru Menteri Agraria juga vital bagi penyelesaian konflik agraria yang di era SBY justru semakin buruk. Ferry Mursidan Baldan yang dikabarkan mengisinya, dinilainya baik.


Baca juga Jumlah Anggota Kabinet Bengkak?

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Pemerintah Sebut Sertifikasi Layak Nikah Tak Wajib

Super You by Sequis Online, Asuransi Online untuk Milenial