Pimpinan DPR Sah Janjikan Mahkamah Kehormatan Selesaikan Perpecahan

KBR, Jakarta - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang sudah terbentuk dapat langsung bekerja untuk menyelesaikan masalah-masalah di DPR. Sebab Koalisi Jokowi dan Koalisi Prabowo di Parlemen terpecah dan saling tuding.

NASIONAL

Jumat, 31 Okt 2014 15:06 WIB

Author

Khusnul Khotimah

Pimpinan DPR Sah Janjikan Mahkamah Kehormatan Selesaikan Perpecahan

Jokowi, DPR, prabowo

KBR, Jakarta - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang sudah terbentuk dapat langsung bekerja untuk menyelesaikan masalah-masalah di DPR. Sebab Koalisi Jokowi dan Koalisi Prabowo di Parlemen terpecah dan saling tuding.

Termasuk soal pembentukan pimpinan DPR tandingan juga mosi tidak percaya pada pimpinan DPR yang diajukan Koalisi Jokowi. Wakil ketua DPR Agus Hermanto mengatakan pihaknya akan memberikan keleluasaan bagi MKD untuk bekerja.

“Pasti MKD setelah terbentuk, akan melihat dan menyikapi ini. Tentunya MKD sendiri yang mengambil inisiatif. Tapi segala yang terkait dengan etika tentunya MKD juga memikirkan itu," kata Agus di Gedung DPR Jakarta, Jumat (31/10).

Kemarin, Mahkamah Dewan Kehormatan yang sebelumnya bernama Badan Kehormatan telah memilih pimpinan. Surahman Hidayat dari PKS terpilih menjadi ketua, dengan wakil Lili Asdjudiredja dari Partai Golkar dan Sufmi Dasco Ahmad dari Partai Gerindra.

Dalam rapat paripurna tandingan ala Koalisi Jokowi hari ini membacakan mosi tidak percaya pada pimpinan DPR yang diketuai oleh Setya Novanto.

Editor: Pebriansyah Ariefana

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.