Bagikan:

Perusahaan Baja Bermasalah Cemarkan Langit Balaraja

KBR, Jakarta - Nada bicara Ani Rokhmani tinggi, bibirnya bergetar saat bercerita keadaan kampungnya di Desa Talagasari, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Sejak 2013 kemarin, dia 'disiksa' dengan aktivitas pabrik peleburan baja, PT. Lautan Steel Ind

NASIONAL

Jumat, 24 Okt 2014 14:31 WIB

Perusahaan Baja Bermasalah Cemarkan Langit Balaraja

balaraja, lautan steel Indonesia, lingkungan

KBR, Jakarta - Nada bicara Ani Rokhmani tinggi, bibirnya bergetar saat bercerita keadaan kampungnya di Desa Talagasari, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Sejak 2013 kemarin, dia 'disiksa' dengan aktivitas pabrik peleburan baja, PT. Lautan Steel Indonesia (LSI).


Saban malam, bapak satu anak ini harus mencium bau menyengat proses rolling mill atau pembuatan lempengan baja. Baja batangan lunak setelah dibakar menggunakan batubara, digiling dan dijepit. Pembakaran itu menimbulkan kepulan asap kemerahan. Asap itulah yang dicium Ani dan keluarganya tiap malam sekitar pukul 19.00 sampai 05.00 WIB keesikan harinya.


"Baunya nyengat, nggak bisa diomongin. Pinginnya tabokin orang aja, nyesek aja gitu. Udah kayak dipukulin polisi nggak bisa ngapa-ngapain. Dikeluarkannya jam 3 pagi, setiap hari begitu," cerita Ani saat ditemui KBR, awal Oktober ini.


Ani melihat sendiri, asap hasil pembakaran baja di dalam tunggu itu menyebar ke udara, tanpa menggunakan cerobong. Parahnya, pembakaran tunggu dilakukan di tempat terbuka. Pintu gudang terbuka, sehingga asap pembakaran di tunggu keluar ke udara bebas.


Dengan hitungan detik, asap menuju rumah Ani yang berjarak 50 meter dari gudang. Antara perkampungannya dengan kawasan pabrik hanya dibatasi pagar beton setinggi 2 meter. Persis di belakang rumahnya juga ada kolam penampungan limbah buangan. 


Suara bising mesin pemotongan baja dan generator pun membuat sakit telinga warga di sekitar kampung sepanjang pagi sampai sore. Parahnya, suara itu menjadi 'santapannya' sejak 2010 PT LSI beroperasi.


Asap kemerahan itu dan air tanah diduga menjadi penyebab anak balita Ani mengalami alergi di pertengahan 2013. Kulit di badan anaknya mucul bintik merah, gatal-gatal dan panas. Ani pun memeriksakan kondisi anaknya ke puskesmas setempat.


"Saya ditanya, apa rumahnya dekat pabrik baja? Saya bilang iya. Kata dokternya, itu karena limbang B3 di sana Karena anak-anak paling cepat kenanya. Alergi," cerita dia.


Bau menyengat hasil pembakaran baja menggunakan barubara itu mengandung gas SOx yang dihasilkan dari Sulfur dioksida atau SO2 dan karbon dioksida. Dari sisi medis, Udara yang telah tercemar SOx menyebabkan gangguan pada sistem pernapasaannya. Gas SOx yang mudah menjadi asam menyerang selaput lendir pada hidung, tenggorokan dan saluran napas yang lain sampai ke paru-paru. Serangan gas SOx tersebut menyebabkan iritasi pada bagian tubuh yang terkena.


Tak heran, kebanyakan rumah di dekat kediaman Ani tidak mempunyai ventilasi udara. Lubang jendela dan pintu ditutup rapat menggunakan plastik. Dengan begitu, batu asap pembakaran baja dengan batubara tidak masuk rumah. Namun rasa pengap, panas dan cenderung lembap dirasakan saat memasuki rumah warga. Pantas saja, minum udara yang masuk.


Namun siang hari, plastik penutup lubang dibuka. Sebab asap pabrik LSI tidak dikeluarkan pada siang hari. Asap hanya dikeluarkan malam hari atau sekitar sore sampai dinihari keesokan harinya.


"Paling parah, asap itu berdebu. Kalau masuk hidung, terasa banget," timpak Ani.


Derita yang sama diungkap tetangga Ani, Julhijar. Rumah seorang guru itu juga berada tepat di belakang pabrik LSI Bedanya, Julhijar mengeluhkan butiran debu yang tertiup angin dari timbunan batubara. Sebab batubara untuk membakar baja diletakkan di ruang terbuka, 50 meter dari rumahnya.


"Seminggu 2 kali batubara datang, ditimbun di belakang. Butiran debu terbang sampai depan rumah," kata dia.


Sudah berkali-kali warga di 4 RT yang berada di belakang perusahaan asal Tiongkok itu mengadu. Mulai mengadu ke Kecamatan Malaraja, Balai Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tangerang, dan mendemo perusahaan langsung. Tapi sampai sekarang belum ada perubahan. 


Agar warga tidak lagi mendemo, pihak perusahaan memberikan uang tunai Rp  10 juta perbulan untuk warga satu desa sejak Juni 2013. Warga juga diberikan susu masing-masing 2 kotak perkepala keluarga. Kebanyakan warga menerima uang yang dibagikan oleh pihak kecamatan itu, tapi Ani dan puluhan rekannya menolak sampai saat ini. Kebanyakan warga di dekat pabrik itu bekerja sebagai buruh serabutan dan sektor non formal.


"Ini duit nggak seberapa, Rp 200 ribu per-RT. Yang penting lingkungan dulu beres, nggak ada pencemaran. Kompensasi sesaat aja itu. Dampaknya ini nggak terbayar," kata dia emosi.


Ani yang juga koordinantor Forum Komunikasi Masyarakat Nambo-Talaga (FKM NAGA), kelompok yang menentang pencemaran yang dilakukan PT LSI, menyatakan tidak semua warga melaporkan kondisi kesehatan. Sebab dia yakin jika asap pembakaran besi baja menggunakan batubara bisa menyebabkan penyakit saluran pernapasan akut (ISPA). Hanya ada beberapa, itu pun tanpa data medis.


"Belum sampai ke dokter. Yah mungkin karena keterbatasan biaya yah. Di sini masyarakat desa," katanya. 


Puskesmas setempat pun tidak mempunyai data keluhan kesehatan warga sekitar Desa Talagasari yang mengeluhkan penyakit akibat limbah B3 di kawasan Industri Balaraja Mas.


PT LSI, perusahaan bermasalah


Sebagai perusahaan peleburan besi dan baja, PT Lautan Steel Indonesia hanya memegang izin Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL). Berdasarkan dokumen UKL-UPL PT LSI yang didapat KBR, perusahaan yang berdiri sejak 2007 itu berproduksi 440.000 ton besi dan baja. Itu berdasarkan data tahun 2010. PT LSI sudah sekali merevisi dokumen UKL UPL pada 2011.


Dalam UKL-UPL itu, seluruh bahan bakar produksi PT LSI menggunakan listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan rata-rata kapasitas pemakaian perbulan sebesar 12.000 kilo volt amper (KVA). Untuk buangan limbah gas peleburan besi dan baja berupa gas CO dan H2O. Dalam dokumen itu, pemanasan besi di proses rolling mill menggunakan tungku pemanas berbahan bakar listrik. Panas yang dikeluarkan sebesar 1200 derajat celcius.


Dalam dokumen itu juga tertera kualitas udara di lingkungan sekitar. Pabrik peleburan baja mengeluarkan gas sulfur dioksida (SO2), Karbon Monoksida (CO), Nitrogen Dioksida (NO2), Hidrokarbon (HC), debu, timbal, amonia, dan Hidrogen Sulfida (H2S). Hasil pengukuran itu menunjukkan kualitas udara masih aman alias di bawah baku mutu yang ditetapkan dalam PPRI No. 41 Tahun 1999 tentang baku mutu udara ambien nasional.


Dari kinclongnya izin UKL-UPL itu, ternyata LSI masuk dalam perusahaan bermasalah di Kabupaten Tangerang. Itu berdasarkan hasil laporan penduduk sekitar. Pada pemeriksaan Mei 2014, Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Tangerang menyatakan LSI banyak melanggar izin. 


Kepala Sub Bidang Bina Hukum Lingkungan BLHD Kabupaten Tangerang, Haerul Abidin mengatakan PT LSI tidak mempunyai izin penggunaan batubara untuk mencairkan besi. Penggunaan batubara itu sejak Juni 2013. BLHD juga menemukan perusahaan itu menimbun sembarangan batubara di ruang terbuka. 


"Asap dan debu terlihat beterbangan di sekitar kawasan produksi. Sementara jarak pabrik dengan pemukiman hanya berjarak kurang lebih 70 m. Perusahaan ini juga tidak mempunyai pengelolaan limbah B3 atau fly ash bottom ash," papar Haerul di ruang kerjanya.


BLHD pun memberikan surat peringatan untuk PT LSI agar memperbaiki sistem pengelolaan dampak pencemaran. BLHD juga menyatakan semestinya perusahaan itu mempunyai izin Analisis Dampak Lingkungan atau AMDAL, bukan sekadar izin UKL-UPL. Sebab aktivitas peleburan besi baja yang dilakukan PT LSI berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.


"PT LSI diberikan waktu untuk memperbaiki. Sampai saat ini belum kita monitor," jelas Haerul. 


Sementara, dokumen yang diperoleh KBR, PT LSI memang dalam status tengah mengurus AMDAL. Namun sejak tahun 2012, AMDAL tidak kunjung diterbitkan karena tidak mendapatkan persetujuan dari warga sekitar pabrik itu.


Menurut UU Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perusahaan yang tidak mempunyai kelengkapan dokumen lingkungan bisa kena sanksi pembekuan izin lingkungan sampai pencabutan izin lingkungan. Dengan begitu, izin pendirian perusahaan bisa dicabut.


Namun rekomendasi pencabutan izin lingkungan itu belum dilakukan oleh BLHD. BLHD malah membiarkan perusahaan itu terus berdiri. 


Ditambah, dari catatan Pengawas Dampak Lingkungan (Wasdal) BLHD Kabupaten  Tangerang, PT LSI sejak 2011 tidak melakukan pemeriksaan rutin dampak lingkungan. Seharusnya pemeriksaan itu  dilakukan 2 kali dalam setahun. Pemeriksaan ini untuk mengetahui kualitas pencemaran lingkungan di sekitar perusahaan.


Data terakhir tahun 2011, hasil laporan pemeriksaan rutin dampak lingkungan PT LSI menunjukkan kualitas udara yang baik. Namun itu 4 tahun lalu, saat LSI tidak menggunakan batubara.


KBR mencoba meminta konfirmasi ke pihak perusahaan melalui Wakil Direktur Utama PT LSI, Andy Sucipto. Resepsionis PT LSI menjanjikan untuk menghubungkan sambungan telepon KBR ke Andy. Namun itu urung dilakukan. Sambungan telepon KBR hanya dibiarkan tanpa suara, lalu diterus ditutup begitu diangkat. KBR pun mendatangi perusahaan tersebut, namun pihak keamanan setempat menyatakan Andi Sucipto tidak ada ditempat.


21 Perusahaan di Kabupaten Tangerang Bermasalah


Di Kabupaten Tangerang, ada 700 lebih industri berskala besar dan sedang. Dari semua itu, Pengawas Dampak Lingkungan mendata sebanyak 21 perusahaan tercatat bermasalah, termasuk PT LSI. Kebanyakan mereka melanggar peraturan lingkungan.


"Terakhir sejak Januari 2014, ada 21 perusahaan bermasalah. Mereka kebanyakan melanggar aturan pengelolaan dampak lingkungan. Misal buang limbah sembarangan, pembangunan instalasi IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah)," jelas Kepala Bidang Pengawasan Limbah Padat, Gas, Getar, Bising dan Bau, Doddy.


Sayangnya tidak ada satu perusahaan pun yang ditindak tegas. Mereka hanya mendapatkan surat peringatan surat putusan paksaan pemerintah untuk melakukan perbaikan. Tidak ada perusahaan yang dicabut izin lingkungannya.


"Tidak ada izin yang dicabut. Kami hanya memberikan surat peringatan berkali-kali," jelas dia.


Pejabat Bagian Pembinaan dan Hukum BLHD Kabupaten Tangerang, Haerul juga mengakui banyak perusahaan di wilayahnya yang melanggar aturan lingkungan sejak awal. Semisal, perusahaan sudah beroperasi meski surat izin lingkungannya belum keluar. Di sisi lain keterbatasan petugas, membuat BLHD tidak bisa mengawasi perusahaan nakal yang melanggar aturan.


Aktivis lingkungan lokal dari Wahana Fortuna, Romly Revolvere mengaku aneh dengan kerja BLHD Kabupaten Tangerang. Semestinya izin lingkungan bisa mudah dicabut jika industri sudah melanggar. Ancaman pencabutan izin lingkungan bisa dijadikan acaman kuat.


"Kalau AMDAL dicabut, itu artinya izin turunan seperti IMB, pendirian perusahaan, izin usaha industri, bahkan izin persetujuan penanaman modal bisa gugur," jelasnya.


Khusus kasus perusahaan bermasalah PT LSI, paling tidak BLHD bisa mengawasi perusahaan berlimbah Bahan Berbahaya dan Beracun atau B3. 


"Kalau dicabut, masyarakat kan kerja di sana juga. Jadi ini dilema. Paling tidak BLHD bisa mengawasi ketat perusahaan nakal seperti itu," tutupnya.


Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Drama Pemeriksaan Gratifikasi Gubernur Lukas Enembe

Most Popular / Trending