KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo diusulkan menggelar referendum atau jajak pendapat terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pilkada. Pasalnya, Rencana pemberlakuan Perppu itu bisa saja ditolak DPR
Peneliti LSI, Ardian mengatakan, upaya referendum dijadikan jalan tengah untuk menjaring keinginan masyarakat terkait pelaksanaan pilkada. Tujuannya untuk mencegah aksi massa besar-besaran yang dikhawatirkan berujung dengan tindakan anarki.
"Presiden Jokowi bisa saja mewacanakan untuk membentuk referendum untuk menanyakan kepada masyarakat apakah memang ingin mengadakan pilkada langsung atau melalui DPRD. Namun sayang, referendum memang tidak ada di dalam konstitusi kita,” kata Ardian.
“Dulu waktu pelaksanaan referendum di Timor Timur itu kan karena adanya TAP MPR. Nah sekarang TAP MPR itu sudah dicabut. Tapi referendum sebagai sebuah wacana bisa saja digulirkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti demonstrasi besar-besaran misalnya. Itu bisa dijadikan alternatif untuk mencari tahu masyarakat lebih memilih yang mana.”
Dewan Perwakilan Rakyat berencana membahas Peraturan Pengganti Undang-undang Pilkada pada Januari nanti. Perrpu itu dikeluarkan oleh Bekas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyusul diberlakukannya UU Pilkada.
Editor: Antonius Eko
"Beliau tidak mangkir. Beliau hadir diwakili kita tim bantuan hukum dari Front Pembela Islam. Menyampaikan alasannya tidak dapat memenuhi panggilan untuk pemeriksaan."
"Ini menggambarkan daerah sangat tergantung pada program pemerintah pusat. Program mereka sendiri eksekusinya belum secepat dan se-urgent yang dilakukan oleh pemerintah pusat."
"Satgas berharap diagnosis positif Covid pada pimpinan daerah, dapat menyadarkan masyarakat bahwa Covid berpotensi untuk menular kepada siapapun, siapa saja, tanpa memandang status"
"Gubernur yang protokolnya sudah ketat saja bisa kena, kenanya saja di klaster kantor kemungkinan. Namanya kepala daerah ketemu banyak orang. Ya itu artinya pertanda alarm buat kita"
Ïtu segera dikejar dan dihentikan jangan sampai terus menanjak ke atas, dan juga satu dua tiga provinsi yang perlu diberikan perhatian," 
Kekuatan aparat pengamanan di Sigi dan sekitarnya terus ditambah
"Bagi siapapun yang pernah bertemu saya dalam beberapa hari ini, silakan langsung menghubungi puskesmas terdekat untuk menjalani tes usap."
Inflasi tertinggi terjadi di Tual yakni sebesar 1,15 persen mtm. Tetapi ada 7 kota yang mengalami deflasi, di antaranya Kendari, Ambon, atau Tarakan.
Erick mengatakan Himbara sebagai bagian dari BUMN strategis cukup terdampak akibat pandemi Covid-19, lantaran kehilangan pendapatan yang cukup besar
“Pemerintah telah memerintahkan aparat keamanan melalui Satgas Operasi Tinombala, untuk melakukan pengejaran dan pengepungan terhadap para pelaku."
"Dari temuan di Lampung, kita bisa lihat bahwa JI sampai saat ini masih tetap hidup dan memiliki kekuatan secara militer."
"Terkait dengan kesembuhan yang menurun hal ini perlu dijadikan bahan evaluasi khususnya oleh pemda setempat terkait pelaksanaan 3T,"
Kekerasan itu merupakan tindakan tidak berperikemanusiaan yang biadab.
Dokter meninggal karena tertular Covid-19 dan terlalu lelah menangani pasien
Semisal konflik di Nduga, Papua, pada 2018, dan konflik di Intan Jaya, akhir 2019 lalu.
"Kalau anak-anak, kalian menjadi anak yang kuat, yang tabah, maka Indonesia akan bisa mengatasi covid. Covidnya juga takut sama anak-anak yang berani, yang sehat, yang pikirannya selalu positif."
"Dalam dua-tiga hari ini peningkatannya sangat drastis sekali yaitu Jawa Tengah dan DKI Jakarta. Agar dilihat betul-betul kenapa peningkatannya begitu sangat drastis. "
"Karena petugasnya kan tetap. Pemilihnya yang berganti-ganti. Ya supaya melindungi masyarakat dari penularan covid-19," 
WNI yang berada di Arab Saudi masih menjadi penyumbang kasus tertinggi, yakni sebanyak 270 WNI
"Pak Jokowi butuh back up politik dari partai politik. Di saat hari ini banyak oposisi jalanan, banyak oposisi dari ormas, banyak masyarakat yang tidak puas atas kinerjanya, banyak mahasiswa demo."
