Lamban dan Buruk Itulah Cerminan DPR di Bawah Kepimpinan Marzuki Alie

KBR, Jakarta - Ketua DPR, Marzuki Alie, mengakui kinerja lembaganya memang lambat. Penyebabnya beragam. Marzuki menyampaikan semua itu saat pidato di Paripurna kemarin.

NASIONAL

Rabu, 01 Okt 2014 00:11 WIB

Author

Rio Tuasikal

Lamban dan Buruk Itulah Cerminan DPR di Bawah Kepimpinan Marzuki Alie

DPR, marzuki ali, kinerja, undang-undang, ruu

KBR, Jakarta - Ketua DPR, Marzuki Alie, mengakui kinerja lembaganya memang lambat. Penyebabnya beragam. Marzuki menyampaikan semua itu saat pidato di Paripurna kemarin.

“Kami menyadari bahwa pelaksanaan Prolegnas selama ini sulit mencapai target karena berbagai kendala. Di antaranya penentuan target prioritas tahunan yang terlalu tinggi. Belum sepenuhnya mempertimbangkan kapasitas dan ketersediaan waktu legislasi, “ jelas Ketua DPR Marzuki Alie dalam rapat paripurna terakhir DPR RI.

Sedikitnya jumlah UU yang sukses disahkan DPR, bagi Marzuki bukanlah soal penting. Soalnya dia merasa yakin, parlemen di-eranya berhasil meloloskan kebijakan pro-masyarakat. Seperti Undang Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dan Undang Undang tentang Desa.

Tingginya target legislasi ini sebenarnya sudah jadi bahan kritik sejak lama. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), juga Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) berkali-kali meminta Parlemen lebih realistis dalam menetapkan target kerja mereka.

Formappi rutin mencatat kegagalan DPR dari tahun ke tahun. Sejak 2010 , DPR menargetkan pembuatan 64 hingga 70 RUU setiap tahunnya. Tapi dari jumlah target yang ditetapkan, DPR hanya sanggup menyelesaikan setengahnya saja.

Lusius mengatakan, kinerja anggota DPR yang lamban sebab kontrol partai yang berlebihan. Hasilnya, Anggota DPR lalai bekerja untuk rakyat.

“DPR itu lebih bersemangat untuk urusan-urusan yang terkait partai politiknya. Karena memang partai politiklah yang punya kuasa terhadap keberlangsungan jabatan seorang anggota DPR. Sehingga yang kelihatan, kalau partai politik tidak punya permintaan cepat dan penting, anggota DPR sambil menunggu itu ya menikmati hidup, sibuk mengurus dirinya sendiri,” tambah Lusius.

Selain itu, tambah Lusius, anggota DPR juga lebih fokus membuat UU soal politik dan pemerintahan. Misalnya UU MD3, UU Pilkada, dan UU Partai Politik yang bisa rampung dalam waktu yang singkat. Sementara UU yang menyangkut masyarakat, meski ada, tidak begitu banyak  yang dirampungkan.

Melihat kemampuan parlemen semacam itu, Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Fajri Nur Syamsi mengusulkan target Prolegnas diturunkan. Misalnya jadi 25 RUU, dari target awalnya 70 RUU.

"Evaluasi PSHK dari terhadap Prolegnas di periode sebelumnya, DPR masih terlalu banyak dan terlalu ambisius untuk menetapkan jumlah RUU prioritas. Yang 5 tahun dan juga tahunan. Dalam realisasinya, setiap tahun dan bahkan dua periode sebelumnya, itu tidak pernah tercapai juga," terang Fajri kepada KBR.

Saat ini, masih ada 27 Rancangan Undang Undang dalam pembahasan di komisi-komisi dan pansus. RUU ini antara lain revisi UU Penyiaran, RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta RUU Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah. Selain itu ada juga RUU Pekerja Rumah Tangga dan RUU Kesetaraan Gender. Deret RUU itu seolah antre lagi, masuk daftar Prolegnas lepas pelantikan anggota DPR baru.

Editor: Rony Rahmatha

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 7

Ramai-ramai Mudik Dini

Ramadan (Masih) dalam Pandemi Covid-19

Kabar Baru Jam 7

Sejumlah Kendala Vaksinasi Lansia