KBR, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) berharap Perppu Pilkada langsung yang dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diloloskan parlemen.
Anggota KPU, Hadar Nafis Gumay mengatakan, saat ini KPU sedang menyesuaikan teknis Pemilukada setelah Perppu itu terbit. Sehingga, bila Perppu itu ditolak DPR, semua aturan baru yang kini dirumuskan akan sia-sia.
"Memang kita punya risiko kalau ternyata nanti ini dibatalkan. Tentu kami punya harapan ini tidak dibatalkan, supaya kami tidak maju mundur. Dan toh, kami melihat sebetulnya, dari segi substansi (Perppu) ini cukup baik ada kemajuan," ujar Hadar kepada wartawan di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (7/10) siang.
Hadar Nafis Gumay menjelaskan, KPU perlu menyesuaikan setidaknya 10 Peraturan KPU agar sesuai Perppu. Perubahan ini antara lain menyangkut jadwal pendaftaran hingga pemilihan, Pemilu serentak, hingga kampanye difasilitasi.
Menurut Hadar, Perppu itu sudah berlaku ketika ditandatangani SBY. Karenanya KPU langsung bekerja dan tidak menunggu pengesahan di DPR dulu. "Kami tidak dalam posisi menunggu," kata Hadar lagi.
Editor: Antonius Eko
"Feeling saya, empat atau lima tahun lagi kita sudah tiga mengimpor bahan-bahan petrokimia. Justru bisa kita ekspor."
"Sudah empat tahun ini belum ketemu jawabannya. Tapi sekarang Menkes sudah menyampaikan di ratas kemaren, tahun depan jurusnya sudah ketemu," 
"Provinsi ini masih didominasi oleh penggunaan batu bara, namun 'combined cycles' dapat dijadikan alternatif energi yang murah untuk menggantikan batu bara."
"Saya dan nanti dengan Menkominfo akan duduk bersama untuk melihat, ya untuk revisi UU ITE tentunya pasti," kata Menkumham Yasonna Agustus 2019 lalu.
"Tidak ada rehabilitasi kemudian juga reparasi. Itu tidak dikaitkan dengan amnesti."
"Merk kendaraan mewah tersebut di antaranya Lamborghini, Bentley, Audi, Mercedes-Bens, Range Rover, Jeep Rubicon."
"Apakah terjadi di Garuda atau BUMN lain, saya tidak menyampaikan hari ini ya berapa BUMN dan pelanggarannya seperti apa."
"Iya kalau gampang pintar, kan nggak juga. Hasil tahun ini juga jeblok semua."
"Kami sudah melakukan pengenalan tipologi soal-soal yang berdaya nalar tingkat tinggi pada Ujian Nasional. Tapi ternyata tidak bisa dilakukan secara sesaat, harus dengan perubahan budaya."
"Mahkamah Agung harus berbenah, melihat kembali apa problem internal dari Mahkamah Agung, sehingga disorot publik karena sering melakukan tindakan yang tidak pro dalam pemberantasan korupsi."
"Agustus 2019 jumlah pengangguran mencapai 7,05 juta orang, mengalami kenaikan 50 ribu orang jika dibandingkan dengan Agustus 2018."
"Kalau terjadi sesuai bisa langsung tekan panic button, kemudian polisi terdekat akan datang dan memberikan pelayan kepada korban tersebut,"
"Ini cuma soal Radikal, cuma data aja diinformasikan."
"Kita tentu memberikan perlindungan hukum kepada dia (Yuli Riswati), sehingga semua prosesnya berjalan baik. Dalam konteks hukum, tentu kita melihatnya sesuai dengan kaidah yang ada di sana."
"Menurut majelis hakim kasasi, kepada terdakwa (Idrus Marham) lebih tepat diterapkan dakwaan melanggar Pasal 11 UU Tipikor yaitu menggunakan pengaruh kekuasaannya sebagai Plt Ketua Umum Golkar."
Saksi mengatakan aparat memaksa masuk dan memanjat dinding samping dapur. Saat itu pagar asrama dikunci dan aparat tidak meminta izin atau memperkenalkan diri dan tujuan datang ke asrama.
"Justru yang LGBT (lesbian, gay, biseksual, transgender), waria, PSK, atau pengguna narkoba suntik persentasenya kecil. Stigma ini yang perlu perhatian kita bersama."
"Dulu (masa jabatan presiden) dibatasi, supaya tidak kebablasan."
"Sejatinya, (RUU PKS) ini menunggu (RUU) KUHP."