Bagikan:

Jokowi Bersih dari Kasus Bantuan Pendidikan Surakarta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan presiden terpilih Joko Widodo bersih dari kasus Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) tahun 2010.

NASIONAL

Selasa, 14 Okt 2014 16:11 WIB

Jokowi Bersih dari Kasus Bantuan Pendidikan Surakarta

jokowi, presiden

KBR, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan presiden terpilih Joko Widodo bersih dari kasus Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) tahun 2010. 


Menurut pimpinan KPK Adnan Pandu,  pihaknya telah melakukan pengujian di beberapa sekolah. Selain itu KPK juga telah mencocokan data seperti pengajuan penerima data BPMKS dari sekolah, jumlah kartu yang dicetak oleh BPMPT, SP2D dan bukti transfer dari rekening kas umum daerah di BOD Jateng ke rekening masing-masing sekolah.


"Berdasarkan dari penelusuran data transaksi keuangan pada jumlah sampel 4 miliar, tidak ditemukan pada data penerimaan BPMKS yang dobel dan fiktif. Jadi clear semua ya, untuk Jokowi dan BPMKS," ujar Adnan di KPK.


Sebelumnya Jokowi dilaporkan oleh Tim Selamatkan Solo, Selamatkan Jakarta, Selamatkan Indonesia (TS3) ke KPK. Karena ada duga korupsi itu terjadi pada saat Jokowi menjabat  sebagai walikota Solo. 


Pemkot Surakarta menganggarkan dana BPMKS sekitar Rp 23 miliar untuk jumlah siswa penerima sebanyak 110 ribu siswa. Sedangkan pelapor menemukan jumlah penerima dana BPMKS yang berhak hanya sebanyak 65.394 siswa dengan total dana Rp 10,688 miliar. Perbedaan data itu disinyalir karena adanya data ganda. 


Dana BPMKS merupakan biaya operasional satuan pendidikan/sekolah (BOSP). Dana BPMKS tidak diberikan dalam bentuk uang tunai kepada peserta didik/orang tua peserta didik. Dana itu diberikan kepada 438 sekolah.


Editor: Antonius Eko 

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Inhalasi Hidrogen dan Dampak Kesehatannya

Menyoal Kekhawatiran Komersialisasi Pendidikan

Pengesahan RUU PDP dan Perkara Pembatasan Pertalite

KPK Tetapkan Hakim Agung MA Tersangka Suap

Kabar Baru Jam 20

Most Popular / Trending