KBR, Jakarta - Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla (JK) mengaku masih butuh beradaptasi untuk menjalankan tugasnya usai dilantik nanti. Meski sudah pernah menjadi Wapres, JK mengatakan dirinya masih harus mempelajari masalah-masalah terkini yang dihadapi wapres. Ia juga berjanji melanjutkan program-program pemerintahan yang pro rakyat.
"Saya mendengarkan dari pak wapres (Boediono) serta staf tentang program-program apa yang telah dijalankan. Program apa yang diharapkan berlanjut dan saya menerima itu dengan baik. InsyaAllah semua program yang baik itu kita akan lanjutkan. Sebagaimana rumusan kita bahwa wapres boleh berganti tapi program untuk rakyat jalan terus," ujar JK di Jakarta, Jumat (17/10).
Sementara itu Wakil Presiden Boediono mengatakan dirinya sudah menyampaikan masalah-masalah terkini yang dihadapinya. Namun ia juga tidak menjelaskan masalah-masalah tersebut.
Sedangkan Juru Bicara Wapres Yopie Hidayat mengatakan, salah satu yang dibahas adalah penanganan percepatan kasus penyelewengan pajak. Jusuf Kalla sendiri akan dilantik sebagai wakil presiden pada Senin (20/10) mendatang.
Editor: Antonius Eko
Dan per jam 11 tadi sudah sekitar 3.000 narapidana anak seluruh Indonesia, yang sudah dibebaskan melalui mekanisme tadi dan dikeluarkan oleh mekanisme asimilasi rumah
Jakarta dianggap sudah siap dari aspek ekonomi dan logistik untuk karantina wilayah. FPKS DPRD DKI menyayangkan sikap pemerintah pusat yang malah tidak setuju.
Juru bicara BNPB Agus Wibowo menegaskan, pemerintah tengah berupaya menambah jumlah ventilator. 
"Sejalan dengan imbauan pemerintah untuk masyarakat agar tetap di rumah atau tidak mudik."
Penyandang disabilitas memiliki kerentanan ganda di masa pandemi Corona
Hidup sulit di tengah pandemi Covid-19 berpotensi mengganggu kesehatan mental 
tapi yang jelas bahwa kita meminta masyarakat untuk tidak mudik. sebab risikonya besar sekali kalau mudik itu. ini mencari yang paling maslahatnya
Pemerintah memutuskan total tambahan belanja dan pembiayaan APBN untuk penanganan COVID-19 sebesar Rp 405,1 triliun
“Kami optimistis produksi APD bisa cepat diproduksi, karena kebutuhan bahan baku sudah tersedia. Pada akhir April 2020, diperkirakan 5-10 juta APD bisa didistribusikan.”
"Pemerintah juga sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Keppres (Keputusan Presiden) Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat."
"Kami laporkan secara terbuka di portal Covid19.go.id, maupun di portal BNPB.go.id."
“BPS melakukan penyesuaian pelaksanaan Sensus Penduduk online sebagai antisipasi penyebaran Covid-19.”
"Ketika menerapkan Darurat Sipil, negara terlepas dari kewajiban hukum menjamin hak-hak dasar masyarakat."
“Kami mendorong para insinyur klinik untuk bekerja (memproduksi ventilator) dengan sumber daya lokal mereka, dengan mengikuti spesifikasi utama dan informasi keselamatan.”
Menurutnya langkah itu diambil lantaran karantina wilayah harus melalui persetujuan pemerintah pusat sebelum dilakukan. Semua itu sudah diatur sesuai undang-undang.
Alasannya, masih banyak hilir mudik masyarakat dari luar dan antar-desa. 
"Sudah kita siapkan khususnya (TKI) dari negeri jiran Malaysia. Kita tahu 4.646 TKI saat ini melalui pintu-pintu tikus."
"Protokol kesehatan harus terus ketat dilakukan baik di airport, di pelabuhan dan pos lintas batas (PLB)."
"Adonan yang sudah diracik itu kita mendapatkan juga, dan switching. Kemudian yang bersangkutan sudah pernah melakukan uji coba, tidak bisa kami sampaikan di mana," 
"SOP orang masuk dan keluar, pembatasan kunjungan, kunjungan ke narapidana dan tahanan sudah dihentikan dan diganti dengan video call,” 
